16 hours ago
12
DAIRI – Dukungan terhadap operasional PT Dairi Prima Mineral (DPM) terus menguat. Kali ini, Forum Komunikasi Pemegang Hak Ulayat Pakpak Dairi (FKPHUPD) mengajak DPRD Kabupaten Dairi bersinergi dalam mendukung investasi perusahaan pertambangan timah hitam dan seng tersebut.
Aspirasi itu disampaikan saat jajaran FKPHUPD melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, di Kantor DPRD Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Selasa (14/7).
Rombongan FKPHUPD dipimpin Ketua Umum Saut Martua Ujung didampingi Ketua Harian Aslim Padang bersama sejumlah tokoh masyarakat Pakpak, termasuk tokoh perempuan Delphi Masdiana Ujung.
Ketua Umum FKPHUPD, Saut Martua Ujung, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan mengajak DPRD Dairi mendengarkan aspirasi masyarakat yang mendukung investasi PT Dairi Prima Mineral agar dapat segera beroperasi.
Menurutnya, kehadiran perusahaan diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Pengamatan kami, kehadiran PT DPM akan mendorong pembangunan serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar melalui terbukanya kesempatan kerja. Karena itu kami mendukung penuh investasi tersebut,” ujar Saut.
Ia menambahkan, dukungan terhadap operasional PT DPM sebelumnya juga telah disampaikan FKPHUPD yang mewakili 19 marga suku Pakpak kepada sejumlah lembaga pemerintah di Jakarta.
Senada dengan itu, Ketua Harian FKPHUPD, Aslim Padang, berharap DPRD Dairi dapat bersinergi dengan masyarakat dalam mendukung operasional PT DPM.
Menurutnya, perusahaan telah mengantongi izin kelayakan lingkungan sehingga diharapkan dapat segera beroperasi. “Kehadiran investor akan membantu masyarakat. Dengan beroperasinya PT DPM, akan banyak peluang kerja tercipta dan roda ekonomi masyarakat ikut bergerak,” katanya.
Terkait adanya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat, Aslim menilai hal tersebut tidak mewakili keseluruhan warga Dairi. Ia juga berpendapat isu mengenai ancaman bencana maupun ruang hidup telah melalui kajian pemerintah sebelum izin lingkungan diterbitkan.
Sementara itu, tokoh perempuan Pakpak, Delphi Masdiana Ujung, berharap pemerintah dan DPRD mengambil langkah konkret dalam menyikapi pro dan kontra terhadap investasi di Kabupaten Dairi.
Menurutnya, kehadiran investor sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.”Pendapatan asli daerah kita masih rendah. Karena itu investasi sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan Dairi,” ujarnya.
Delphi juga membantah anggapan bahwa keberadaan PT DPM mengancam perempuan maupun anak. Menurutnya, setelah melakukan komunikasi dengan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, tidak ditemukan data yang mendukung isu tersebut. “Sebaliknya, kehadiran PT DPM justru dapat membuka peluang pemberdayaan perempuan,” katanya.
Selain membahas investasi, FKPHUPD juga menyampaikan aspirasi terkait pelestarian budaya Pakpak, termasuk mendorong agar Pesta Budaya Njuah-Njuah menjadi agenda rutin pemerintah daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani, menegaskan DPRD mendukung investasi dan operasional PT Dairi Prima Mineral.
Menurutnya, DPRD sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah menerbitkan addendum izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) kelayakan lingkungan bagi PT DPM melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
“Iklim investasi yang masuk ke Dairi harus kita dukung. Pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD, apalagi di tengah efisiensi anggaran. Karena itu kita membutuhkan investor untuk mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” tegas Sabam.
Sebagai informasi, PT Dairi Prima Mineral merupakan perusahaan pertambangan timah hitam dan seng yang berlokasi di Sopo Komil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. (rud/ila)
