15 hours ago
12
Harapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meraup keuntungan di ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026 justru berubah menjadi kekecewaan. Memasuki sepekan penyelenggaraan, banyak pelaku usaha mengaku mengalami kerugian akibat minimnya jumlah pengunjung dan anjloknya penjualan.
Forum Daerah (Forda) UKM Sumatera Utara menilai penyelenggaraan PRSU tahun ini belum mampu menjalankan fungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Sebaliknya, tingginya harga tiket masuk dan mahalnya biaya sewa stan dinilai menjadi penyebab utama lesunya aktivitas transaksi di lokasi pameran.
Ketua Forda UKM Sumut Sri Wahyuni Nukman, mengatakan harga tiket masuk yang berkisar Rp35.000 hingga Rp75.000, terutama pada akhir pekan, membuat masyarakat berpikir dua kali untuk datang ke PRSU. Dampaknya langsung dirasakan para pedagang yang mengalami penurunan omzet secara drastis.
“Jelas terjadi penurunan yang sangat nyata. Kondisi pendapatan UMKM di PRSU tahun ini jauh lebih buruk dibandingkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya adalah harga tiket yang terasa terlalu mahal bagi masyarakat, sehingga minat untuk datang menurun drastis. Di saat yang sama, daya beli pengunjung sendiri juga sedang berada pada tingkat yang rendah,” ujar Sri Wahyuni kepada wartawan di Medan, Rabu (15/7).
Tak hanya tiket masuk, biaya sewa stan juga menjadi kritikan. Untuk satu stan berukuran 2×2 meter selama penyelenggaraan sekitar satu bulan, peserta harus membayar hingga Rp24 juta. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan biaya sewa stan pada pameran kerajinan berskala nasional seperti INACRAFT di Jakarta yang berkisar Rp18 juta.
Beban biaya yang tinggi membuat banyak pelaku usaha terpaksa menaikkan harga jual produk. Namun strategi tersebut tidak mampu mendongkrak penjualan karena daya beli masyarakat sedang melemah.
Kondisi itu dirasakan hampir seluruh sektor usaha yang mengikuti PRSU. Pengrajin ulos dan pelaku industri fesyen mengaku hanya mampu menjual sedikit produknya. Transaksi terbesar justru terjadi saat pembukaan acara ketika banyak pejabat menghadiri kegiatan tersebut.”Setelah itu pengunjung lebih banyak hanya melihat-lihat. Produk dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah hampir tidak ada yang terjual,” katanya.
Situasi serupa juga dialami pelaku usaha kuliner. Mereka mengaku kesulitan menutup biaya operasional karena jumlah pembeli jauh di bawah perkiraan, sementara biaya sewa stan dan persiapan telah dikeluarkan sejak awal.
Berdasarkan data yang dihimpun Forda UKM Sumut dari para peserta, rata-rata omzet UMKM pada PRSU 2026 turun lebih dari 50 persen dibandingkan penyelenggaraan tahun 2023.
Melihat kondisi tersebut, Forda UKM Sumut meminta panitia memberikan kebijakan khusus bagi pelaku UMKM, seperti membebaskan atau setidaknya mengurangi biaya sewa stan agar beban usaha tidak semakin berat.
“Dari Forda UKM sendiri berharap ada kebijakan, misalnya menggratiskan atau minimal mengurangi biaya tempat bagi UMKM sendiri,” ucap Sri Wahyuni.
Ia berharap kondisi ini menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara. Menurutnya, PRSU semestinya menjadi wadah promosi yang mampu meningkatkan penjualan dan menggerakkan ekonomi daerah, bukan justru membuat pelaku UMKM mengalami kerugian.
“Ini menjadi pelajaran berharga. Ke depannya, PRSU harus benar-benar mampu menjadi ajang promosi yang efektif sekaligus penggerak roda ekonomi bagi UMKM, bukan sebaliknya menambah beban yang harus mereka pikul,” pungkasnya. (san/ila)
Harapan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meraup keuntungan di ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026 justru berubah menjadi kekecewaan. Memasuki sepekan penyelenggaraan, banyak pelaku usaha mengaku mengalami kerugian akibat minimnya jumlah pengunjung dan anjloknya penjualan.
Forum Daerah (Forda) UKM Sumatera Utara menilai penyelenggaraan PRSU tahun ini belum mampu menjalankan fungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Sebaliknya, tingginya harga tiket masuk dan mahalnya biaya sewa stan dinilai menjadi penyebab utama lesunya aktivitas transaksi di lokasi pameran.
Ketua Forda UKM Sumut Sri Wahyuni Nukman, mengatakan harga tiket masuk yang berkisar Rp35.000 hingga Rp75.000, terutama pada akhir pekan, membuat masyarakat berpikir dua kali untuk datang ke PRSU. Dampaknya langsung dirasakan para pedagang yang mengalami penurunan omzet secara drastis.
“Jelas terjadi penurunan yang sangat nyata. Kondisi pendapatan UMKM di PRSU tahun ini jauh lebih buruk dibandingkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu penyebab utamanya adalah harga tiket yang terasa terlalu mahal bagi masyarakat, sehingga minat untuk datang menurun drastis. Di saat yang sama, daya beli pengunjung sendiri juga sedang berada pada tingkat yang rendah,” ujar Sri Wahyuni kepada wartawan di Medan, Rabu (15/7).
Tak hanya tiket masuk, biaya sewa stan juga menjadi kritikan. Untuk satu stan berukuran 2×2 meter selama penyelenggaraan sekitar satu bulan, peserta harus membayar hingga Rp24 juta. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan biaya sewa stan pada pameran kerajinan berskala nasional seperti INACRAFT di Jakarta yang berkisar Rp18 juta.
Beban biaya yang tinggi membuat banyak pelaku usaha terpaksa menaikkan harga jual produk. Namun strategi tersebut tidak mampu mendongkrak penjualan karena daya beli masyarakat sedang melemah.
Kondisi itu dirasakan hampir seluruh sektor usaha yang mengikuti PRSU. Pengrajin ulos dan pelaku industri fesyen mengaku hanya mampu menjual sedikit produknya. Transaksi terbesar justru terjadi saat pembukaan acara ketika banyak pejabat menghadiri kegiatan tersebut.”Setelah itu pengunjung lebih banyak hanya melihat-lihat. Produk dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah hampir tidak ada yang terjual,” katanya.
Situasi serupa juga dialami pelaku usaha kuliner. Mereka mengaku kesulitan menutup biaya operasional karena jumlah pembeli jauh di bawah perkiraan, sementara biaya sewa stan dan persiapan telah dikeluarkan sejak awal.
Berdasarkan data yang dihimpun Forda UKM Sumut dari para peserta, rata-rata omzet UMKM pada PRSU 2026 turun lebih dari 50 persen dibandingkan penyelenggaraan tahun 2023.
Melihat kondisi tersebut, Forda UKM Sumut meminta panitia memberikan kebijakan khusus bagi pelaku UMKM, seperti membebaskan atau setidaknya mengurangi biaya sewa stan agar beban usaha tidak semakin berat.
“Dari Forda UKM sendiri berharap ada kebijakan, misalnya menggratiskan atau minimal mengurangi biaya tempat bagi UMKM sendiri,” ucap Sri Wahyuni.
Ia berharap kondisi ini menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara. Menurutnya, PRSU semestinya menjadi wadah promosi yang mampu meningkatkan penjualan dan menggerakkan ekonomi daerah, bukan justru membuat pelaku UMKM mengalami kerugian.
“Ini menjadi pelajaran berharga. Ke depannya, PRSU harus benar-benar mampu menjadi ajang promosi yang efektif sekaligus penggerak roda ekonomi bagi UMKM, bukan sebaliknya menambah beban yang harus mereka pikul,” pungkasnya. (san/ila)
