1 month ago
30
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Tepat pada 26 Juli 2025 kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) genap berusia 50 tahun. Sejak awal berdiri, diketuai Buya Hamka, MUI sudah melewati berbagai macam zaman dan peristiwa penting dalam kehidupan berbangsa sekaligus beragama di Indonesia.
“Pada era pemerintahan Soeharto, ada tanda tanya besar, dengan pola kepemimpinan Soeharto kala itu yang militeristik dan banyak kepentingan politik dari pemerintah, MUI kala itu dikhawatirkan hanya menjadi pembenar pemerintah. Tetapi kekhawatiran itu tidak terbukti,” kata Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh MSP dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos, Sabtu (26/7/2025).
Menurut Nuh, dia masih ingat kala itu di masa kepemimpinan Buya Hamka sebagai ketua MUI, ada polemik mengenai Fatwa MUI yang melarang umat Islam mengikuti perayaan Natal. “Fatwa itu menimbulkan dinamika yang akhirnya memaksa Buya Hamka mengundurkan diri dari ketua MUI” jelasnya.
Lebih lanjut Nuh mengungkapkan, sekitar tahun 1980-an, ada seorang akademisi dari Universitas Brawijaya Malang Prof Tri Susanto yang melakukan survei di beberapa swalayan. Dari hasil survei tersebut, ditemukan adanya makanan dan minuman di beberapa swalayan tersebut yang tidak mencantumkan informasi halal.
Menyikapi hal tersebut, MUI kala itu bergerak cepat dengan mendorong pemerintah segera membuat regulasi halal. “Di tengah banyaknya Ormas Islam dan dinamika politik, MUI menjadi rumah besar bagi Umat Islam, MUI menjadi forum pertemuan, pemersatu sekaligus penyeimbang dari berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini,” ungkap Nuh.
“MUI juga sebagai penjaga akidah Umat Islam, ini dibuktikan dengan fatwa MUI yang melarang ajaran Syiah di Indonesia, karena ajarannya tidak sesuai dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah,” imbuhnya.
Bicara mengenai toleransi, sambung Nuh, MUI juga aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. “Hal ini dibuktikan dengan aktifnya MUI menghadiri kegiatan kegiatan kerukunan antar umat beragama yang diadakan pemerintah,” pungkas M Nuh. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Tepat pada 26 Juli 2025 kemarin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) genap berusia 50 tahun. Sejak awal berdiri, diketuai Buya Hamka, MUI sudah melewati berbagai macam zaman dan peristiwa penting dalam kehidupan berbangsa sekaligus beragama di Indonesia.
“Pada era pemerintahan Soeharto, ada tanda tanya besar, dengan pola kepemimpinan Soeharto kala itu yang militeristik dan banyak kepentingan politik dari pemerintah, MUI kala itu dikhawatirkan hanya menjadi pembenar pemerintah. Tetapi kekhawatiran itu tidak terbukti,” kata Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, KH Muhammad Nuh MSP dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sumut Pos, Sabtu (26/7/2025).
Menurut Nuh, dia masih ingat kala itu di masa kepemimpinan Buya Hamka sebagai ketua MUI, ada polemik mengenai Fatwa MUI yang melarang umat Islam mengikuti perayaan Natal. “Fatwa itu menimbulkan dinamika yang akhirnya memaksa Buya Hamka mengundurkan diri dari ketua MUI” jelasnya.
Lebih lanjut Nuh mengungkapkan, sekitar tahun 1980-an, ada seorang akademisi dari Universitas Brawijaya Malang Prof Tri Susanto yang melakukan survei di beberapa swalayan. Dari hasil survei tersebut, ditemukan adanya makanan dan minuman di beberapa swalayan tersebut yang tidak mencantumkan informasi halal.
Menyikapi hal tersebut, MUI kala itu bergerak cepat dengan mendorong pemerintah segera membuat regulasi halal. “Di tengah banyaknya Ormas Islam dan dinamika politik, MUI menjadi rumah besar bagi Umat Islam, MUI menjadi forum pertemuan, pemersatu sekaligus penyeimbang dari berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini,” ungkap Nuh.
“MUI juga sebagai penjaga akidah Umat Islam, ini dibuktikan dengan fatwa MUI yang melarang ajaran Syiah di Indonesia, karena ajarannya tidak sesuai dengan Ahlu Sunnah Wal Jamaah,” imbuhnya.
Bicara mengenai toleransi, sambung Nuh, MUI juga aktif dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. “Hal ini dibuktikan dengan aktifnya MUI menghadiri kegiatan kegiatan kerukunan antar umat beragama yang diadakan pemerintah,” pungkas M Nuh. (adz)
