200 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Aksi KNPB
SENTANI – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sentani, Sadracks Lagoan, menegaskan bahwa kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua pada tahun 2025 telah memasuki fase darurat. Pernyataan ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari HAM Sedunia 2025.
Menurut Lagoan, situasi HAM di Papua semakin memprihatinkan, ditandai dengan meningkatnya jumlah pengungsi akibat operasi militer di sejumlah wilayah. “Lebih dari 100 ribu pengungsi darurat tercatat oleh gereja-gereja di Nduga, Maibrat, Teluk Bintuni, Puncak, Pegunungan Bintang dan beberapa daerah lainnya,” ujarnya Rabu (10/12).
Ia menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, laporan gereja dan lembaga HAM mencatat adanya pola baru berupa serangan udara dan pengeboman yang memaksa ribuan warga mengungsi ke hutan tanpa akses makanan maupun obat-obatan.
“Pelanggaran terhadap warga sipil terus terjadi, termasuk penembakan terhadap petani, pelajar, dan masyarakat adat hanya karena dianggap menciptakan gangguan keamanan. Kriminalisasi terhadap pelajar pun masih berlangsung, di mana anak-anak belasan tahun ditangkap, diinterogasi, dan dipaksa mengakui keterlibatan dalam kelompok kriminal bersenjata,” tambahnya.
Selain itu, Lagoan menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Jayapura, salah satunya kasus dugaan kelalaian pelayanan kesehatan yang menimpa almarhumah Irene Sukoy. Ia berharap semua aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia.
Ditempat yang sama, Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan KNPB secara tertib. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan masyarakat Papua telah dicatat dan disaksikan langsung oleh pihaknya.
“Saya memberi apresiasi untuk semua rekan-rekan KNPB yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ini menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia yang hari ini juga memperingati Hari HAM Sedunia,” kata Ruddy.
200 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Aksi KNPB
SENTANI – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sentani, Sadracks Lagoan, menegaskan bahwa kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua pada tahun 2025 telah memasuki fase darurat. Pernyataan ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari HAM Sedunia 2025.
Menurut Lagoan, situasi HAM di Papua semakin memprihatinkan, ditandai dengan meningkatnya jumlah pengungsi akibat operasi militer di sejumlah wilayah. “Lebih dari 100 ribu pengungsi darurat tercatat oleh gereja-gereja di Nduga, Maibrat, Teluk Bintuni, Puncak, Pegunungan Bintang dan beberapa daerah lainnya,” ujarnya Rabu (10/12).
Ia menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, laporan gereja dan lembaga HAM mencatat adanya pola baru berupa serangan udara dan pengeboman yang memaksa ribuan warga mengungsi ke hutan tanpa akses makanan maupun obat-obatan.
“Pelanggaran terhadap warga sipil terus terjadi, termasuk penembakan terhadap petani, pelajar, dan masyarakat adat hanya karena dianggap menciptakan gangguan keamanan. Kriminalisasi terhadap pelajar pun masih berlangsung, di mana anak-anak belasan tahun ditangkap, diinterogasi, dan dipaksa mengakui keterlibatan dalam kelompok kriminal bersenjata,” tambahnya.
Selain itu, Lagoan menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Jayapura, salah satunya kasus dugaan kelalaian pelayanan kesehatan yang menimpa almarhumah Irene Sukoy. Ia berharap semua aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia.
Ditempat yang sama, Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung, menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan KNPB secara tertib. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan masyarakat Papua telah dicatat dan disaksikan langsung oleh pihaknya.
“Saya memberi apresiasi untuk semua rekan-rekan KNPB yang telah menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ini menjadi contoh bagi bangsa-bangsa di dunia yang hari ini juga memperingati Hari HAM Sedunia,” kata Ruddy.
