KPK Tak Gentar, Penyelidikan Proyek Whoosh Tetap Jalan Meski Prabowo Siap Tanggungjawab

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Apapun yang dikatakan Presiden Prabowo soal Whoosh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing dan jalan terus untuk menyelidiki ada tidaknya unsur pidana korupsi dalam proyek mercusuar peninggalan dari Presiden Jokowi tersebut.

KPK menegaskan bahwa langkah penyelidikan atas proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh tidak akan berhenti, meskipun Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap menanggung penuh tanggung jawab atas proyek itu, termasuk soal utang yang membelitnya.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menuturkan penyelidikan ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat indikasi tindak pidana korupsi di balik proyek tersebut. Jika hasil penelusuran menunjukkan tidak adanya pelanggaran, maka perkara otomatis dihentikan sesuai ketentuan hukum.

“Penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada ya selesai,” ujar Tanak, Kamis (6/11/2025).

Namun, ia menegaskan, jika justru ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, maka hasil penyelidikan akan tetap disampaikan kepada Presiden. Menurutnya, Prabowo diyakini akan menghormati hasil tersebut karena memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam program Astacita.

“Kalau ada, tentu akan kami sampaikan kepada Presiden. Beliau sudah menegaskan dalam Astacita poin ketujuh tentang pemberantasan korupsi, jadi pasti mendukung,” katanya.

Sikap tegas KPK ini menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo, dua hari sebelumnya, meminta publik tidak terlalu memperdebatkan isu utang dan kerugian proyek Whoosh. Ia memastikan telah mempelajari seluruh aspek proyek itu dan menyatakan siap menanggung seluruh konsekuensinya.

“Enggak usah khawatir, enggak usah ribut-ribut soal Whoosh. Saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab semuanya,” ujar Prabowo, Selasa (4/11/2025).

Presiden juga mengingatkan agar proyek transportasi massal seperti Whoosh tidak dilihat semata dari sisi bisnis, melainkan juga sebagai bagian dari pelayanan publik. Ia menilai wajar bila proyek strategis nasional memerlukan dukungan negara karena termasuk kategori public service obligation (PSO).

Meski demikian, pernyataan Prabowo tak menyurutkan langkah KPK. Lembaga antirasuah itu memastikan tetap memfokuskan penyelidikan pada aspek pengadaan dan penggunaan dana proyek, terutama terkait kemungkinan penyimpangan dalam proses bisnis dan pembiayaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pernyataan Presiden sama sekali tidak memengaruhi arah penyelidikan. “KPK tetap fokus pada aspek hukumnya, khususnya dalam pengadaan. Prosesnya tetap berlanjut,” ujarnya.

Ia juga menampik anggapan adanya intervensi dari pihak mana pun. “Upaya pemberantasan korupsi justru merupakan bentuk dukungan terhadap program presiden agar berjalan efektif dan bersih,” lanjut Budi.

Proyek kereta cepat Whoosh sendiri diketahui merupakan hasil kerja sama antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI dengan dua perusahaan asal Tiongkok—China Railway International dan China Railway Engineering Corporation. Proyek ini mulai digarap tahun 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023 dengan nilai investasi mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun.

Namun, sejak awal proyek ini tidak lepas dari polemik. Selain karena biaya yang membengkak, beberapa pihak mempertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menyebut biaya pembangunan per kilometernya mencapai USD 52 juta, jauh lebih tinggi dari standar di China yang hanya sekitar USD 17–18 juta.

Merespons temuan-temuan tersebut, KPK menyatakan telah membuka penyelidikan sejak awal tahun. Tim penyelidik kini sedang mengumpulkan berbagai data dan informasi, termasuk meminta keterangan sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses pengadaan.

“Itu penyelidik masih bekerja. Masih mengumpulkan data dan informasi supaya tidak salah dalam menetapkan,” jelas Johanis Tanak.

Jika bukti yang dikumpulkan telah dinilai cukup, maka kasus akan diekspos dalam gelar perkara untuk menentukan apakah penyelidikan dapat ditingkatkan menjadi penyidikan.

Budi Prasetyo menambahkan, “Penyelidikannya masih berprogres. Karena masih tahap awal, kami belum bisa membeberkan detailnya.”

Dengan demikian, meskipun Presiden Prabowo telah menyatakan siap menanggung beban politik dan finansial proyek Whoosh, lembaga antikorupsi memastikan tetap berdiri di jalur hukum untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang negara. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring