9 hours ago
3
MEDAN – Maraknya peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara (Sumut), khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, angkat bicara terkait fenomena tersebut yang belakangan turut disuarakan melalui lagu ‘Siti Mawarni’ yang viral di media sosial (medsos).
Menurut Zeira, kemunculan lagu tersebut bukan sekadar karya seni biasa, melainkan cerminan keresahan masyarakat terhadap kondisi peredaran narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama di wilayah Labuhanbatu.
“Lagu itu adalah bentuk kegelisahan masyarakat. Artinya, persoalan narkoba ini memang nyata dan dirasakan langsung oleh warga. Ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Zeira dalam keterangannya kepada Sumut Pos, Sabtu (25/4).
Ia menilai, hingga saat ini penanganan narkoba di Sumatera Utara belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan, kondisi di beberapa daerah disebut masih memprihatinkan, seolah-olah peredaran barang haram tersebut terus berlangsung tanpa hambatan berarti.
Lebih lanjut, Zeira menegaskan bahwa persoalan narkoba bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Ia menyebut perlunya keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta aparat TNI, dan Polri.
“Ini tanggung jawab semua pihak. Pemerintah pusat, daerah, BNN, TNI, Polri, hingga masyarakat harus bersinergi. Kalau berjalan sendiri-sendiri, masalah ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara (Sumut) itupun juga secara tegas mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, khususnya dalam pengawasan wilayah perbatasan yang rawan menjadi jalur masuk narkoba, seperti kawasan Selat Malaka.
“Kita berharap pemerintah memperkuat koordinasi dengan aparat Polri dan TNI, terutama patroli di daerah perbatasan Selat Malaka. Itu jalur strategis yang sering dimanfaatkan,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti minimnya langkah preventif di tingkat masyarakat. Menurutnya, program seperti pos keamanan lingkungan (poskamling) yang dulu aktif, kini mulai ditinggalkan, padahal memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman narkoba.
“Poskamling harus diaktifkan kembali. Jangan hanya mengandalkan aparat. Masyarakat juga harus dilibatkan secara langsung dalam pengawasan lingkungan,” tegasnya.
Selain pendekatan keamanan, Zeira menilai solusi jangka panjang harus menyasar generasi muda. Ia menekankan pentingnya penyediaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkoba.
“Anak-anak muda kita perlu diberikan pelatihan kerja dan kesempatan. Kalau tidak ada aktivitas positif, mereka rentan terpapar narkoba,” ungkapnya.
Di sisi lain, Zeira juga secara terang-terangan mengkritik lemahnya penegakan hukum terhadap jaringan narkoba. Ia meminta aparat tidak tebang pilih dalam menindak pelaku, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi “backing” atau pelindung bisnis haram tersebut.
“Tindak tegas siapa saja yang menjadi backing narkoba. Jangan ada yang dilindungi. Kalau aparat tidak berani, maka kepercayaan masyarakat akan hilang,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik keras terhadap pihak-pihak terkait yang dinilai belum maksimal dalam memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara. DPRD Sumut pun mendesak adanya langkah konkret dan terukur agar persoalan ini tidak terus berlarut dan semakin merusak generasi bangsa.(san/azw)
MEDAN – Maraknya peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara (Sumut), khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, angkat bicara terkait fenomena tersebut yang belakangan turut disuarakan melalui lagu ‘Siti Mawarni’ yang viral di media sosial (medsos).
Menurut Zeira, kemunculan lagu tersebut bukan sekadar karya seni biasa, melainkan cerminan keresahan masyarakat terhadap kondisi peredaran narkoba yang dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama di wilayah Labuhanbatu.
“Lagu itu adalah bentuk kegelisahan masyarakat. Artinya, persoalan narkoba ini memang nyata dan dirasakan langsung oleh warga. Ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Zeira dalam keterangannya kepada Sumut Pos, Sabtu (25/4).
Ia menilai, hingga saat ini penanganan narkoba di Sumatera Utara belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan, kondisi di beberapa daerah disebut masih memprihatinkan, seolah-olah peredaran barang haram tersebut terus berlangsung tanpa hambatan berarti.
Lebih lanjut, Zeira menegaskan bahwa persoalan narkoba bukan hanya tanggung jawab satu institusi saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama lintas sektor. Ia menyebut perlunya keterlibatan aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta aparat TNI, dan Polri.
“Ini tanggung jawab semua pihak. Pemerintah pusat, daerah, BNN, TNI, Polri, hingga masyarakat harus bersinergi. Kalau berjalan sendiri-sendiri, masalah ini tidak akan pernah selesai,” ujarnya.
Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara (Sumut) itupun juga secara tegas mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, khususnya dalam pengawasan wilayah perbatasan yang rawan menjadi jalur masuk narkoba, seperti kawasan Selat Malaka.
“Kita berharap pemerintah memperkuat koordinasi dengan aparat Polri dan TNI, terutama patroli di daerah perbatasan Selat Malaka. Itu jalur strategis yang sering dimanfaatkan,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti minimnya langkah preventif di tingkat masyarakat. Menurutnya, program seperti pos keamanan lingkungan (poskamling) yang dulu aktif, kini mulai ditinggalkan, padahal memiliki peran penting dalam menjaga keamanan lingkungan dari ancaman narkoba.
“Poskamling harus diaktifkan kembali. Jangan hanya mengandalkan aparat. Masyarakat juga harus dilibatkan secara langsung dalam pengawasan lingkungan,” tegasnya.
Selain pendekatan keamanan, Zeira menilai solusi jangka panjang harus menyasar generasi muda. Ia menekankan pentingnya penyediaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkoba.
“Anak-anak muda kita perlu diberikan pelatihan kerja dan kesempatan. Kalau tidak ada aktivitas positif, mereka rentan terpapar narkoba,” ungkapnya.
Di sisi lain, Zeira juga secara terang-terangan mengkritik lemahnya penegakan hukum terhadap jaringan narkoba. Ia meminta aparat tidak tebang pilih dalam menindak pelaku, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi “backing” atau pelindung bisnis haram tersebut.
“Tindak tegas siapa saja yang menjadi backing narkoba. Jangan ada yang dilindungi. Kalau aparat tidak berani, maka kepercayaan masyarakat akan hilang,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik keras terhadap pihak-pihak terkait yang dinilai belum maksimal dalam memberantas peredaran narkoba di Sumatera Utara. DPRD Sumut pun mendesak adanya langkah konkret dan terukur agar persoalan ini tidak terus berlarut dan semakin merusak generasi bangsa.(san/azw)
