Listrik Padam, Layanan Pajak Rantauprapat Terkendala

14 hours ago 5

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Belasan wajib pajak (WP) mengeluhkan pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Rantauprapat di Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Senin (6/4).  Alasan insiden indikasi korsleting arus listrik, seluruh pelayanan perpajakan tertunda. Dan, insiden itu menarik perhatian sejumlah wajib pajak (WP) yang ingin melakukan pengisian layanan perpajakan.

Sejumlah WP akhirnya menunda aktivitas untuk urusan mendapatkan layanan administrasi, penyuluhan, dan pengawasan pajak. Baik layanan pendaftaran NPWP, pelaporan SPT (e-Filing), pembuatan kode billing (e-Billing), permohonan sertifikat elektronik, hingga konsultasi pajak.

Informasi diterima, batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 semakin mepet. Meskipun sempat diperpanjang hingga 30 April 2026.

“Sudah ketiga kalinya kami datang ke kantor pajak ini. Tapi pelaporan SPT tahunan, gagal,” ungkap dua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bidang kesehatan kepada sejumlah wartawan.

Saat pertama mereka datang, tak berhasil karena layanan sistem bermasalah. Dan saat ini, juga tertunda karena terjadinya korsleting listrik.

Padahal, mereka datang dari Puskesmas di kawasan pesisir Labuhanbatu yang memiliki jarak tempuh sangat jauh dan butuh waktu.

“Kami datang dari Puskesmas Desa Sei Pegantungan, kecamatan Panai Hilir,” ulasnya.

Karena kondisi itu, mereka terpaksa menunda kewajiban memberikan pelaporan dokumen  pajak yang wajib disampaikan warga negara Indonesia (orang pribadi atau badan).

“Terjadi korstleting jaringan listrik yang bersebelahan dengan kamera pengawas (CCTV)  dengan mesin pendingin,” ujar sumber di kantor tersebut.

Sumber mengakui penggunaan daya listrik relatif besar dan diduga kualitas instalasi dengan sejumlah alat elektronik tidak mendukung.

Konon, gedung tersebut mesti menyediakan daya besar untuk mampu menghidupkan puluhan mesin pendingin ruangan, lampu dan perangkat komputer.

Mengantisipasi risiko lebih besar, pihak pengamanan gedung menyemprotkan racun api. Kemudian, seluruh jaringan arus listrik ke gedung dipadamkan.

Sedangkan, Kepala KPP Pratama, Teguh S saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya insiden itu. Namun, setelah sejumlah petugas layanan gangguan listrik dari PT PLN yang datang ke lokasi dilakukan penyisiran sumber korsleting dan menyelesaikan permasalahannya.  “Sudah dapat diatasi. Masalahnya sudah selesai. Layanan sudah pulih kembali,” tandasnya. (fdh/azw)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Belasan wajib pajak (WP) mengeluhkan pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Rantauprapat di Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Senin (6/4).  Alasan insiden indikasi korsleting arus listrik, seluruh pelayanan perpajakan tertunda. Dan, insiden itu menarik perhatian sejumlah wajib pajak (WP) yang ingin melakukan pengisian layanan perpajakan.

Sejumlah WP akhirnya menunda aktivitas untuk urusan mendapatkan layanan administrasi, penyuluhan, dan pengawasan pajak. Baik layanan pendaftaran NPWP, pelaporan SPT (e-Filing), pembuatan kode billing (e-Billing), permohonan sertifikat elektronik, hingga konsultasi pajak.

Informasi diterima, batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 semakin mepet. Meskipun sempat diperpanjang hingga 30 April 2026.

“Sudah ketiga kalinya kami datang ke kantor pajak ini. Tapi pelaporan SPT tahunan, gagal,” ungkap dua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bidang kesehatan kepada sejumlah wartawan.

Saat pertama mereka datang, tak berhasil karena layanan sistem bermasalah. Dan saat ini, juga tertunda karena terjadinya korsleting listrik.

Padahal, mereka datang dari Puskesmas di kawasan pesisir Labuhanbatu yang memiliki jarak tempuh sangat jauh dan butuh waktu.

“Kami datang dari Puskesmas Desa Sei Pegantungan, kecamatan Panai Hilir,” ulasnya.

Karena kondisi itu, mereka terpaksa menunda kewajiban memberikan pelaporan dokumen  pajak yang wajib disampaikan warga negara Indonesia (orang pribadi atau badan).

“Terjadi korstleting jaringan listrik yang bersebelahan dengan kamera pengawas (CCTV)  dengan mesin pendingin,” ujar sumber di kantor tersebut.

Sumber mengakui penggunaan daya listrik relatif besar dan diduga kualitas instalasi dengan sejumlah alat elektronik tidak mendukung.

Konon, gedung tersebut mesti menyediakan daya besar untuk mampu menghidupkan puluhan mesin pendingin ruangan, lampu dan perangkat komputer.

Mengantisipasi risiko lebih besar, pihak pengamanan gedung menyemprotkan racun api. Kemudian, seluruh jaringan arus listrik ke gedung dipadamkan.

Sedangkan, Kepala KPP Pratama, Teguh S saat dikonfirmasi membenarkan terjadinya insiden itu. Namun, setelah sejumlah petugas layanan gangguan listrik dari PT PLN yang datang ke lokasi dilakukan penyisiran sumber korsleting dan menyelesaikan permasalahannya.  “Sudah dapat diatasi. Masalahnya sudah selesai. Layanan sudah pulih kembali,” tandasnya. (fdh/azw)

Read Entire Article
Politik | Local| Daerah| Finance| Sport|