JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah untuk mengoptimalkan penyerapan telur produksi lokal melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menahan penurunan harga telur yang membebani peternak.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, instansi terkait, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan asosiasi peternak.
“Program nasional harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua, bukan hanya dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga melalui keberpihakan terhadap produk lokal,” tegasnya.
Karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta memprioritaskan penggunaan telur produksi Papua selama memenuhi standar harga, kualitas, dan mutu yang telah ditetapkan.
“MBG harus menjadi instrumen yang mampu menyerap hasil produksi peternak lokal sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat Papua,” ujarnya, Jumat (10/7).
Sebagaimana diketahui, hingga kini kebutuhan telur untuk dapur MBG masih didominasi pasokan dari luar Papua. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjelaskan, penggunaan telur lokal belum maksimal karena pengadaan masih mengacu pada satuan biaya yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua bersama KPPG Papua tengah mengusulkan penyesuaian dokumen anggaran agar ruang penggunaan telur produksi lokal dapat diperluas. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua, Sri Utami, mengatakan penurunan harga telur dipicu melimpahnya pasokan di tengah melemahnya daya serap pasar.
Selain dipengaruhi surplus produksi nasional sekitar 13 persen akibat meningkatnya populasi ayam petelur, Papua juga menerima pasokan telur dalam jumlah besar dari sentra produksi di Surabaya dan Makassar. Di sisi lain, produksi telur lokal juga terus meningkat. Di wilayah Tabi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, populasi ayam petelur naik 28,8 persen, dari 582.700 ekor pada 2025 menjadi 750.679 ekor hingga Juni 2026.
Dengan peningkatan tersebut, kapasitas produksi telur kini mencapai sekitar 561.750 butir per hari. “Kondisi itu membuat pasokan telur di Papua melimpah, sementara kemampuan pasar menyerap produksi belum sebanding. Akibatnya, harga telur di tingkat peternak terus mengalami tekanan,” ujarnya.
Rapat tersebut kemudian menyepakati sejumlah langkah strategis, yakni mengoptimalkan penyerapan telur lokal untuk kebutuhan dapur MBG setelah revisi dokumen anggaran disetujui, memastikan pengadaan tetap mengacu pada satuan biaya yang berlaku, serta memprioritaskan penggunaan telur produksi Papua yang memenuhi standar kualitas.
Selain memperkuat penyerapan melalui MBG, pemerintah juga akan memperluas distribusi telur produksi lokal ke sejumlah daerah. “Saat ini, distribusi menuju Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, dan Kepulauan Yapen masih dalam tahap perhitungan biaya sebagai dasar pengajuan dukungan pembiayaan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas),” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah untuk mengoptimalkan penyerapan telur produksi lokal melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menahan penurunan harga telur yang membebani peternak.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, instansi terkait, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan asosiasi peternak.
“Program nasional harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat Papua, bukan hanya dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga melalui keberpihakan terhadap produk lokal,” tegasnya.
Karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta memprioritaskan penggunaan telur produksi Papua selama memenuhi standar harga, kualitas, dan mutu yang telah ditetapkan.
“MBG harus menjadi instrumen yang mampu menyerap hasil produksi peternak lokal sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat Papua,” ujarnya, Jumat (10/7).
Sebagaimana diketahui, hingga kini kebutuhan telur untuk dapur MBG masih didominasi pasokan dari luar Papua. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjelaskan, penggunaan telur lokal belum maksimal karena pengadaan masih mengacu pada satuan biaya yang tercantum dalam dokumen anggaran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua bersama KPPG Papua tengah mengusulkan penyesuaian dokumen anggaran agar ruang penggunaan telur produksi lokal dapat diperluas. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua, Sri Utami, mengatakan penurunan harga telur dipicu melimpahnya pasokan di tengah melemahnya daya serap pasar.
Selain dipengaruhi surplus produksi nasional sekitar 13 persen akibat meningkatnya populasi ayam petelur, Papua juga menerima pasokan telur dalam jumlah besar dari sentra produksi di Surabaya dan Makassar. Di sisi lain, produksi telur lokal juga terus meningkat. Di wilayah Tabi yang meliputi Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, populasi ayam petelur naik 28,8 persen, dari 582.700 ekor pada 2025 menjadi 750.679 ekor hingga Juni 2026.
Dengan peningkatan tersebut, kapasitas produksi telur kini mencapai sekitar 561.750 butir per hari. “Kondisi itu membuat pasokan telur di Papua melimpah, sementara kemampuan pasar menyerap produksi belum sebanding. Akibatnya, harga telur di tingkat peternak terus mengalami tekanan,” ujarnya.
Rapat tersebut kemudian menyepakati sejumlah langkah strategis, yakni mengoptimalkan penyerapan telur lokal untuk kebutuhan dapur MBG setelah revisi dokumen anggaran disetujui, memastikan pengadaan tetap mengacu pada satuan biaya yang berlaku, serta memprioritaskan penggunaan telur produksi Papua yang memenuhi standar kualitas.
Selain memperkuat penyerapan melalui MBG, pemerintah juga akan memperluas distribusi telur produksi lokal ke sejumlah daerah. “Saat ini, distribusi menuju Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, dan Kepulauan Yapen masih dalam tahap perhitungan biaya sebagai dasar pengajuan dukungan pembiayaan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas),” pungkasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
