6 hours ago
2
Jusuf Kalla | WikipediaJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tekanan global akibat konflik Timur Tengah mulai membayangi kebijakan fiskal Indonesia. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: mengencangkan ikat pinggang atau membuka keran utang lebih lebar.
Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. Ia menilai, situasi ekonomi saat ini tidak memberi banyak ruang gerak bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas anggaran negara.
“Memang ya, pemerintah mengalami dilema-dilema yang seperti saya lihat. Kalau biayanya kan cuma dua yang bisa menyelesaikan ini, mengurangi belanja atau berusaha menaikkan penerimaan,” kata JK di Kantor Pusat PMI, Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2026).
Namun, menurutnya, upaya meningkatkan penerimaan negara di tengah perlambatan ekonomi bukan perkara mudah. Penurunan aktivitas ekonomi berdampak langsung pada penerimaan pajak.
“Ini penerimaan dalam keadaan ekonomi begini sulit, karena pajak menurun. Ekonomi menurun berarti pajak menurun. Jadi satu-satunya cara ialah cuma dua kemungkinan. Menurunkan belanja atau terpaksa menaikkan defisit,” lanjutnya.
JK menilai, kecenderungan pemerintah saat ini lebih mengarah pada pengendalian belanja agar defisit tidak melampaui batas aman, yakni 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak lepas dari konsekuensi besar.
Menurutnya, struktur belanja negara selama ini didominasi oleh sektor-sektor krusial seperti transfer ke daerah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertahanan. Pemangkasan di salah satu sektor akan berdampak langsung pada masyarakat.
“Yang mana diturunkan ya kita tidak tahu, ranah pemerintah. Kalau belanja diturunkan belanja daerah, kasihan itu daerah, itu tingkat 17 persen, itu seluruh penduduk di Indonesia ini akan kesulitan jalan, kesulitan pembangunan daerah, rakyat daerah. Kalau pendidikan, mutu pendidikan kita akan turun. Kalau kesehatan, fasilitas kesehatan akan turun. Jadi tentu pemerintahlah yang harus evaluasi efeknya,” tegasnya.
Di sisi lain, sejumlah negara telah mulai mengambil langkah antisipatif terhadap dampak konflik Timur Tengah. Pakistan, misalnya, memilih melakukan penghematan energi dengan menerapkan kebijakan work from home (WFH), pembelajaran daring, pemotongan gaji pejabat, hingga pengurangan hari kerja.
Sementara itu, data Kementerian Keuangan menunjukkan tekanan pada postur APBN mulai terasa. Hingga akhir Februari 2026, defisit anggaran tercatat mencapai Rp 135,7 triliun atau sekitar 0,5 persen dari PDB.
Angka tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 30,7 triliun atau 0,13 persen dari PDB.
Meski demikian, pemerintah mencatat adanya pertumbuhan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.
“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen. Kita akan pastikan itu akan stabil terus ke depan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jumat (6/3/2026).
Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp 358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun lalu sebesar Rp 317,4 triliun.
Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp 290 triliun, sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp 68 triliun.
Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara mencapai Rp 493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari total pagu APBN 2026. Angka ini juga melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan kondisi tersebut, tekanan terhadap APBN diperkirakan masih akan berlanjut, terutama jika dinamika global terus bergejolak. Pemerintah pun dituntut cermat dalam mengambil kebijakan agar tidak menimbulkan dampak lanjutan bagi masyarakat. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
