Pakar: MBG Baru Bisa Disebut Berhasil Jika Bebas dari Konflik Kepentingan

Ilustrasi menu MBG. Program ini menjadi polemik karena dugaan kasus korupsi di dalamnya | Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak cukup hanya diukur dari luasnya cakupan penerima manfaat. Di balik program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu, tata kelola yang bersih dari konflik kepentingan justru disebut menjadi syarat utama agar MBG benar-benar mendapat kepercayaan publik.

Pandangan itu disampaikan Honorary Professor SouthWest CommonWealth Eduversity UK (SWCW), Prof Agus Trihatmoko. Menurutnya, konflik kepentingan menjadi persoalan mendasar yang harus lebih dulu diselesaikan sebelum berbicara mengenai keberhasilan program.

“Indikator keberhasilan yang pertama itu bebas dari konflik kepentingan,” kata Agus dalam program On Focus di kanal YouTube Tribunnews, Jumat (31/7/2026).

“Maka, di situ tidak akan muncul kritik atau keluh kesah para pemerhati yang lain. Itu dulu, bersih.”

Program MBG sendiri mulai dijalankan pada Januari 2025. Dalam perjalanannya, program tersebut sempat menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil riset berjudul “Ada Siapa di Balik MBG?” pada November 2025. Riset itu mengungkap adanya dugaan afiliasi sejumlah yayasan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan partai politik, kalangan pebisnis, birokrasi, hingga kelompok relawan pendukung presiden.

Selain tata kelola yang bersih, Agus menilai kualitas makanan juga menjadi indikator penting keberhasilan program.

“Yang kedua, ketika itu sudah bersih [dari konflik kepentingan], kualitas makanan,” tuturnya.

“Standar dengan anggaran yang ada itu menghasilkan kualitas yang betul-betul sesuai yang diharapkan, dalam konteks menunya itu terjaga dengan baik, otomatis quality control berjalan juga.”

Menurut dosen senior Universitas Surakarta (UNSA) itu, apabila kedua aspek tersebut mampu dipenuhi, maka MBG dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi hak anak-anak Indonesia untuk memperoleh asupan gizi yang layak.

Minta Kepala BGN Tegas dan Bijaksana

Agus juga memberikan sejumlah masukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, yang dilantik menggantikan Nanik S Deyang pada 22 Juli 2026.

Ia menilai Sudaryono perlu bersikap tegas sekaligus bijaksana dalam melakukan pembenahan organisasi agar seluruh unsur di BGN terbebas dari konflik kepentingan.

“Yang pertama, harus bijaksana, juga tegas, untuk mulai mengevaluasi seluruh organ yang ada di BGN untuk membebaskan mereka dari konflik kepentingan,” ujarnya.

Namun demikian, Agus mengingatkan pembenahan tidak cukup dilakukan melalui pemecatan pegawai semata.

Sebagai informasi, sejak menjabat Kepala BGN, Sudaryono telah menutup 883 SPPG dan memberhentikan 261 pegawai BGN yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli sebagai bagian dari evaluasi internal.

“Jangan hanya sekadar memberhentikan,” kata Agus.

Menurutnya, langkah yang lebih penting adalah membangun rasa memiliki terhadap program MBG di seluruh jajaran BGN.

“Yang kedua, membangun rasa kepemilikan oleh seluruh organ dari titik pusat sampai titik paling di bawah, merasa memiliki program MBG ini sebagai dedikasi untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Agus menyarankan agar BGN memperkuat komunikasi internal, bahkan bila perlu menggelar kegiatan team building untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen seluruh pegawai.

“Membangun itu bisa dengan cara komunikasi, jika perlu, kayak di perusahaan kan ada semacam team building tiap tahun gathering diadakan dalam rangka membangun [rasa kepemilikan],” katanya.

“Tentu setiap wilayah, dibangun kesadarannya bahwa dia bekerja di situ tidak hanya semata bekerja tetapi mereka merasa memiliki.”

Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat menjadi budaya kerja yang terus dijaga, termasuk dalam proses rekrutmen pegawai baru.

“Kemarin sudah dimulai dengan pesan-pesan itu bagus, tinggal dijadikan budaya semua.”

“Sehingga, rekrutmen yang baru-baru di level apa pun komitmennya; Satu, kamu mau bebas dari konflik kepentingan atau tidak. Kedua, kamu juga mau merasa bahwa ini menjadi bagian dedikasi kamu. Itu itu sangat penting.”

DPR: Jangan Berhenti pada Pencitraan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris turut menanggapi langkah Sudaryono yang memberhentikan 261 pegawai non-ASN dan tenaga ahli di lingkungan BGN.

Charles mengapresiasi kebijakan tersebut sebagai langkah awal membersihkan lembaga dari dugaan pelanggaran disiplin maupun penyimpangan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu benar-benar menghasilkan perubahan nyata.

Menurutnya, publik kini menunggu pembuktian bahwa upaya pemberantasan praktik menyimpang di tubuh BGN dilakukan secara serius dan berkelanjutan, bukan sekadar menjadi gimik atau pencitraan belaka. [*] Disarikan dari sumber berita media daringTop of Form