Utang Whoosh Dibawa Luhut ke China: Cicilan Rp 1 Triliun, Tenor hingga 80 Tahun

Kereta cepat Whoosh | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Urusan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh ternyata tak berhenti pada meja pemerintah di dalam negeri. Di tengah rencana pengalihan pengelolaan proyek ke Kementerian Keuangan dan skema pembayaran jangka panjang, persoalan utang tersebut kini ikut dibicarakan langsung di China.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, dirinya membahas persoalan pembayaran utang Whoosh ketika bertemu Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Zheng Shanjie di Beijing.

“Saat bertemu dengan ketua Zheng Shanjie dari NDRC, yang adalah teman lama, saya juga singgung mengenai kereta cepat dan juga mengenai masalah utang Whoosh itu,” kata Luhut kepada Antara di Beijing, Jumat (18/9/2026).

Luhut berada di China pada 15-18 September 2026 untuk menghadiri sejumlah agenda. Selain mengikuti China Economic and Social Forum 2026 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, ia bertemu dengan sejumlah pejabat China, termasuk Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Ketua NDRC Zheng Shanjie, serta memberikan kuliah umum di Universitas Tsinghua.

Pembicaraan mengenai utang Whoosh dilakukan ketika pemerintah Indonesia tengah menyiapkan mekanisme baru untuk menangani kewajiban proyek tersebut.

Luhut mengatakan persoalan itu perlu segera ditindaklanjuti secara teknis. Menurut dia, pemerintah tidak bisa membiarkan persoalan utang tersebut berjalan tanpa kejelasan mekanisme pembayaran.

“Karena kita tidak boleh biarkan berlalu begitu saja, yang rugi kita juga, harus ada yang follow up teknis dan kita bicara bagaimana struktur (pembayaran utang) karena toh yang mengerjakan kemarin juga kita (di Kemenkomarves) jadi saya tahu. Lalu, juga Pak Airlangga Menko Perekonomian juga harus tahu, Presiden Prabowo juga sudah dikonfimasi dan Menteri Keuangan lalu tahu dan Menteri Keuangan Suahasil sudah tahu,” kata Luhut.

Ia optimistis koordinasi antarinstansi pemerintah terkait pembayaran kewajiban Whoosh dapat segera berjalan. Luhut menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Karena Presiden sudah kasih green light, tinggal eksekusinya saja. Dari Dewan Ekonomi Nasional bantu supaya cepat (disampaikan ke Cina) karena perkawanan (dengan pejabat Cina), jadi kelihatannya akan berjalan lancar,” ujar Luhut.

Sebelumnya, skema restrukturisasi utang Whoosh yang diungkap pemerintah menyebutkan cicilan berada di kisaran Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun. Saat menyampaikan informasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai beban tahunan itu masih relatif dapat ditangani pemerintah.

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa ukuran persoalan tidak semata-mata terletak pada besarnya cicilan tahunan. Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet, misalnya, menilai kewajiban sekitar Rp1 triliun per tahun relatif kecil dibandingkan skala APBN, tetapi pemerintah tetap perlu memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang.

Hal senada disampaikan ekonom Indef M Rizal Taufikurahman. Menurut dia, kemampuan APBN menyerap kewajiban tersebut bukan satu-satunya persoalan. Disiplin fiskal menjadi penting agar proyek yang sebelumnya berada di luar APBN tidak kemudian otomatis berubah menjadi beban negara.

Di sisi lain, Luhut menyatakan pihak China tidak mempermasalahkan mekanisme pembayaran utang yang sedang dibicarakan pemerintah Indonesia.

“Tidak ada masalah dan kalau kita lihat Whoosh sudah mengubah pola hidup kita karena bisa rumah di Jakarta, makan siang sudah di Bandung, bisa bolak-balik, dan bahkan banyak juga yang sudah minta keberlanjutan Whoosh sampai ke Surabaya, saya singgung juga (dalam pertemuan dengan pejabat Cina),” papar Luhut.

Mengenai kelanjutan proyek kereta cepat, Luhut mengatakan Presiden Prabowo perlu menunjuk menteri koordinator yang menangani keberlanjutan proyek tersebut.

“Entah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), atau siapa, nanti akan, melaksanakan, harus keberlanjutan begitu,” katanya.

Sementara itu, pemerintah juga tengah menyiapkan pengambilalihan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Porsi tersebut selama ini berada pada konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan 40 persen lainnya tetap menjadi milik konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Proses due diligence dan evaluasi nilai saham yang akan dialihkan masih berlangsung di Kementerian Keuangan.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan proses pengalihan pengelolaan KCIC ke Kementerian Keuangan tetap berjalan meski terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Dengan demikian, persoalan Whoosh kini memasuki fase baru: bukan lagi sekadar pembangunan dan operasional kereta cepat, tetapi juga bagaimana kewajiban utangnya dikelola dalam jangka panjang. Di tengah tenor yang disebut mencapai hingga delapan dekade, pemerintah harus memastikan mekanisme pembayaran dan pembagian tanggung jawabnya benar-benar memiliki kejelasan. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring