MERAUKE– Dalam rangka memastikan pendataan terhadap orang asli Papua di Kabupaten Merauke, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Mis Gita Kamath menemui Pemerintah Kabupaten Merauke, Kamis (10/7). Dia bersama timnya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Ruben Paulus Ndiken dan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Benhur Rentandatu.
Setelah pertemuan itu, Benhur Rentandatu menjelaskan bahwa ada kerja antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk menyediakan data orang asli Papua melalui pendataan langsung di semua kampung yang melibatkan kader atau petugas pendataan yang sebelumnya dilatih.
‘’Nah, kami membagi 6 klaster. Untuk klaster Merauke sudah dilaksanakan. Begitu Klaster Tanah Miring dan Kurik. Yang belum ini, klister Okaba yang akan direncanakan Senin-Rabu yang meliputi Distrik Tubang dan Ngguti. Kemudian Distrik Muting yang didalamnya ada Distrik Ulilin dan Elikobel. Terakhir klister Kimaam. Karena Kimaam ini wilayahnya saling berjauhan sehingga kami membaginya 2 titik yakni Kimaam yang akan bergabung Distrik Waan dan Kontuar. Sementara Ilwayab akan bergabung Tabonji dan Padua,’’ terangnya.
Benhur menjelaskan bahwa kerja sama kedua belah pihak tersebut terkait sharing pendanaan untuk mendapatkan data orang asli Papua yang akan digunakan untuk berbagai kebijakan pembangunan kedepannya. ‘’Kalau pendataan ini sudah selesai maka data itu akan benar-benar menjadi data valid,’’ terangnya.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Mis Gita Kamath mengharapkan melalui kerja sama ini dengan dukungan pemerintah Australia dapat memberikan data yang valid untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan pemerintah kedepan yang pada gilirannya akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat Papua khususnya orang asli Papua di Tanah Papua khususnya di Merauke dan Papua Selatan. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE– Dalam rangka memastikan pendataan terhadap orang asli Papua di Kabupaten Merauke, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Mis Gita Kamath menemui Pemerintah Kabupaten Merauke, Kamis (10/7). Dia bersama timnya diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Ruben Paulus Ndiken dan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Merauke Benhur Rentandatu.
Setelah pertemuan itu, Benhur Rentandatu menjelaskan bahwa ada kerja antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk menyediakan data orang asli Papua melalui pendataan langsung di semua kampung yang melibatkan kader atau petugas pendataan yang sebelumnya dilatih.
‘’Nah, kami membagi 6 klaster. Untuk klaster Merauke sudah dilaksanakan. Begitu Klaster Tanah Miring dan Kurik. Yang belum ini, klister Okaba yang akan direncanakan Senin-Rabu yang meliputi Distrik Tubang dan Ngguti. Kemudian Distrik Muting yang didalamnya ada Distrik Ulilin dan Elikobel. Terakhir klister Kimaam. Karena Kimaam ini wilayahnya saling berjauhan sehingga kami membaginya 2 titik yakni Kimaam yang akan bergabung Distrik Waan dan Kontuar. Sementara Ilwayab akan bergabung Tabonji dan Padua,’’ terangnya.
Benhur menjelaskan bahwa kerja sama kedua belah pihak tersebut terkait sharing pendanaan untuk mendapatkan data orang asli Papua yang akan digunakan untuk berbagai kebijakan pembangunan kedepannya. ‘’Kalau pendataan ini sudah selesai maka data itu akan benar-benar menjadi data valid,’’ terangnya.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Mis Gita Kamath mengharapkan melalui kerja sama ini dengan dukungan pemerintah Australia dapat memberikan data yang valid untuk merumuskan berbagai kebijakan pembangunan pemerintah kedepan yang pada gilirannya akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat Papua khususnya orang asli Papua di Tanah Papua khususnya di Merauke dan Papua Selatan. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
