JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Harga beras premium di sejumlah provinsi dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Untuk menurunkan harga beras, pemerintah menggelar operasi pangan murah dengan mendistribusikan beras kemasan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
Secara nasional, pemerintah menetapkan HET beras premium di harga Rp14.900 per kg. Namun, di pasaran harganya mencapai Rp16.105 per kg atau selisih 8,09 persen dari HET. Bila perbedaan persentase itu lebih dari lima persen, maka pemerintah perlu mengintervensi agar harga kembali normal.
Upaya menurunkan harga beras premium itu dilakukan operasi pangan murah yang diluncurkan sejak Jumat (18/7) pekan lalu. Pemerintah menyalurkan beras kemasan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Beras tersebut dikemas 5 kg dengan HET Rp62.500 per kemasan atau Rp12.500/kg. Beras SPHP masuk dalam kategori medium. Dengan campuran beras patah maksimal 25 persen.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengecek operasi pangan murah di Majene, Sulawesi Barat, Minggu (20/7). Dia bersyukur beras SPHP sudah terdistribusi luas. Sehingga, masyarakat bisa mudah mendapatkannya. Salah satu tempat penjualan beras SPHP adalah di kantor PT Pos Indonesia. “Beras SPHP 1,3 juta ton akan disalurkan di seluruh Indonesia secara bertahap sampai Desember,” terangnya.
Dengan adanya beras SPHP itu, Amran berharap harga beras dapat turun dalam 1-2 pekan ke depan. “Seluruh BUMN bergerak bersama-sama untuk melakukan operasi pasar besar-besaran,” ucapnya.
Pemerintah, kata Amran, melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Selain lewat distribusi beras murah SPHP, Kementan telah mengungkap dan melaporkan dugaan pengoplosan beras yang tidak sesuai kualitas serta penjualan di atas HET. Menurut dia, kasus itu telah ditindak dan berdampak pada penurunan harga beras oleh perusahaan maupun produsen. “Produsen sudah menyurat langsung bahwa harga satu kemasan (5 kg) untuk beras premium itu turun Rp 1.000,” katanya.
Amran meminta seluruh pengusaha beras di Indonesia tidak menjual produknya melewati HET. Kemudian, mutu juga harus sesuai spesifikasi. Bila yang dijual beras premium, maka harus sesuai spesifikasi beras premium.
Terkait beras premium oplosan, Amran mengungkapan, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. “Tadi malam kami komunikasi dengan Pak Kapolri. Dari 212 merek beras kita proses, sudah diperiksa 25. Kemungkinan selanjutnya 40-50 merek diperiksa maraton,” ujarnya.
Dia menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan menindak tegas pengusaha atau produsen yang terbukti melakukan kecurangan. Amran mencontohkan kasus pupuk palsu dan minyak goreng yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka. “Ini perintah Presiden Prabowo. Kita harus jaga ketenangan. Kita harus jaga pangan negara kita di saat pangan negara lain kesulitan,” katanya.
Mendadak Dipanggil Presiden
Sementara kemarin (20/7), Mentan Amran Sulaiman dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma. Pemanggilan mendadak itu dilakukan di sela agenda Presiden Prabowo bertolak ke Solo. Pertemuan Amran dengan Prabowo berlangsung secara tertutup di ruang VIP bandara Halim Perdanakusuma dan berlangsung sekitar satu jam.
Pertemuan tersebut tidak diumumkan secara resmi. Kehadiran Amran di lokasi yang sama dengan Prabowo itu, memicu perhatian publik. Pasalnya sejumlah isu strategis tengah mencuat. Khususnya menyangkut stabilitas harga beras dan penanganan kasus beras oplosan yang melibatkan puluhan produsen.
Dikonfirmasi terkait pertemuan Prabowo dengan Amran itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian Moch Arief Cahyono membenarkan adanya pertemuan tersebut. “Benar, Bapak Menteri (Amran) bertemu Presiden di Bandara Halim siang tadi,” ujar Arief singkat saat dihubungi media. Namun Arief tidak merinci isi pembicaraan maupun agenda khusus yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Hingga sore hari, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana. Namun sumber internal menyebut bahwa Presiden Prabowo memang kerap meminta laporan langsung dari para menteri teknis terkait isu-isu aktual. Khususnya byang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan.
Bulog Jamin Kualitas Beras SPHP
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, pihaknya menjaga kualitas beras SPHP. “Beras SPHP kualitasnya baik. Tidak berkutu. Dan kemasannya kuat,” katanya.
Proses distribusi beras SPHP akan diawasi ketat. Itu untuk mencegah permainan di lapangan. Misalnya, mengoplos beras SPHP dengan beras lain, kemudian dijual sebagai beras premium.
Rizal menargetkan, sepanjang Juli, serapan beras SPHP mencapai 9 juta Kg. Sementara, realisasi sampai dengan 18 Juli berkisar 860 Kg. Pihaknya akan mempercepat penyerapan di lapangan. Termasuk melibatkan personel TNI dan Polri untuk kegiatan operasi pangan murah di seluruh wilayah Indonesia.
Total, ada 596 gerai penjualan beras murah SPHP. Gerai tersebut tersebar di berbagai lokasi seperti PT Pos, ID FOOD, PTPN, serta dibantu oleh TNI, Polri, dan Bulog untuk menstabilkan harga beras di pasaran. (wan/aph/jpg/adz)