Pemerintah Pangkas Anggaran MBG Rp 50 Triliun, Ada Apa?

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah resmi memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025 sebesar Rp 50 triliun dari rencana semula. Semula, program yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dirancang dengan dana Rp 171 triliun.

Namun setelah evaluasi pelaksanaan, jumlah tersebut diperkirakan hanya akan terserap Rp 121 triliun hingga akhir tahun.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi lintas kementerian yang membahas percepatan MBG di Jakarta, Kamis (26/6/2025). Ia menyebut, pengurangan anggaran dilakukan menyesuaikan dengan kapasitas pelaksanaan program di lapangan.

“Prof. Dadan dari Badan Gizi Nasional tadi menyampaikan sampai akhir tahun kemungkinan yang terserap Rp 121 triliun. Maka kita gas supaya target 82,9 juta penerima manfaat bisa tercapai,” ujar Zulkifli Hasan.

Dari catatan pemerintah, realisasi anggaran hingga pertengahan Juni baru mencapai sekitar Rp 5 triliun. Jumlah ini berasal dari pelaksanaan di 1.716 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total penerima manfaat sekitar 5,5 juta jiwa atau baru 5,89 persen dari target nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana membenarkan adanya revisi proyeksi kebutuhan anggaran. Ia menegaskan, kebutuhan tambahan anggaran dari APBN 2025 tidak perlu Rp 100 triliun seperti yang diumumkan pada Januari lalu, melainkan cukup Rp 50 triliun.

“Dengan percepatan yang sudah kami susun, kami perkirakan seluruh sasaran bisa tercapai akhir November. Jadi penambahan anggaran sebesar Rp 50 triliun sudah cukup,” kata Dadan saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (26/6/2025).

Sebelumnya, pada awal tahun, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengumumkan bahwa anggaran MBG akan naik drastis dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun. Peningkatan itu dilakukan atas arahan Presiden, sebagai upaya menumbuhkan dampak ekonomi ganda (multiplier effect) bagi UMKM dan sektor pangan nasional.

Namun di tengah jalan, berbagai kendala teknis muncul. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur dan sarana pendukung di lapangan, terutama dalam distribusi makanan dan kesiapan SPPG di berbagai daerah.

Dadan mengakui hal itu menjadi faktor utama lambatnya penyerapan anggaran pada semester pertama tahun ini. Meski demikian, ia optimistis realisasi akan melonjak signifikan mulai Agustus hingga akhir tahun.

“Penyerapan akan meningkat tajam, terutama pada November dan Desember. Kami perkirakan bisa mencapai Rp 20 triliun per bulan,” ujarnya dalam wawancara sebelumnya.

Dengan pengurangan ini, anggaran resmi yang dialokasikan pemerintah tahun ini tetap sebesar Rp 71 triliun. Tambahan Rp 50 triliun akan dicairkan secara bertahap sesuai progres lapangan. Jika target 82,9 juta penerima manfaat tercapai sesuai jadwal, maka total realisasi anggaran akan berada di kisaran Rp 121 triliun.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu janji kampanye utama Presiden Prabowo. Selain bertujuan mengurangi angka stunting, program ini juga diharapkan menggerakkan ekonomi rakyat lewat pelibatan petani, UMKM pangan, dan pengelola layanan gizi di daerah.  [*]

Berbagai sumber