JAYAPURA–Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, Pemerintah Provinsi Papua diminta lebih serius mengelola aset daerah yang hingga kini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Aset yang mencapai belasan triliun rupiah ini, jangan dibiarkan terlantar dan mangkrak.
Desakan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam rapat penyampaian pandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap materi Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR Papua, Rabu (19/8).
Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan Yermias Y.Y. Wouw, menyoroti nilai aset daerah Papua yang mencapai kurang lebih Rp17,49 triliun. “Fraksi Partai Golkar DPR Papua berpandangan bahwa Pemerintah Provinsi Papua perlu memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan aset daerah yang nilainya kurang lebih Rp17, 499 triliun agar tidak menjadi aset yang tidak produktif,” tegasnya.
Menurut Fraksi Golkar, aset-aset tersebut harus segera diinventarisasi, ditata, dan dioptimalkan pemanfaatannya. Pemanfaatan maupun pengalihfungsian aset, kata Yermias, dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar aset milik daerah tidak hanya tercatat dalam laporan keuangan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.
Selain persoalan aset, Fraksi Golkar turut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi berdampak terhadap tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Fraksi Golkar meminta Gubernur Papua mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang terbatas sehingga kebijakan efisiensi tidak sampai menyebabkan tenaga honorer maupun PPPK yang masih dibutuhkan dalam pelayanan publik harus dirumahkan atau kehilangan sumber penghasilan.
“Pemerintah perlu memberikan kepastian dan solusi yang jelas bagi tenaga honorer dan PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Yermias.
Fraksi Golkar juga meminta Pemprov Papua memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkembang secara sehat dan profesional.
BUMD, menurut Fraksi Golkar, harus mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap penguatan APBD. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyampaikan informasi secara terbuka kepada DPR Papua mengenai kinerja dan kontribusi masing-masing BUMD, termasuk laba, dividen, serta manfaat ekonomi yang diberikan kepada daerah.
JAYAPURA–Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, Pemerintah Provinsi Papua diminta lebih serius mengelola aset daerah yang hingga kini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Aset yang mencapai belasan triliun rupiah ini, jangan dibiarkan terlantar dan mangkrak.
Desakan tersebut disampaikan Fraksi Golkar dalam rapat penyampaian pandangan umum fraksi dan kelompok khusus terhadap materi Raperdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR Papua, Rabu (19/8).
Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan Yermias Y.Y. Wouw, menyoroti nilai aset daerah Papua yang mencapai kurang lebih Rp17,49 triliun. “Fraksi Partai Golkar DPR Papua berpandangan bahwa Pemerintah Provinsi Papua perlu memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan aset daerah yang nilainya kurang lebih Rp17, 499 triliun agar tidak menjadi aset yang tidak produktif,” tegasnya.
Menurut Fraksi Golkar, aset-aset tersebut harus segera diinventarisasi, ditata, dan dioptimalkan pemanfaatannya. Pemanfaatan maupun pengalihfungsian aset, kata Yermias, dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar aset milik daerah tidak hanya tercatat dalam laporan keuangan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.
Selain persoalan aset, Fraksi Golkar turut menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi berdampak terhadap tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Fraksi Golkar meminta Gubernur Papua mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang terbatas sehingga kebijakan efisiensi tidak sampai menyebabkan tenaga honorer maupun PPPK yang masih dibutuhkan dalam pelayanan publik harus dirumahkan atau kehilangan sumber penghasilan.
“Pemerintah perlu memberikan kepastian dan solusi yang jelas bagi tenaga honorer dan PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Yermias.
Fraksi Golkar juga meminta Pemprov Papua memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berkembang secara sehat dan profesional.
BUMD, menurut Fraksi Golkar, harus mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap penguatan APBD. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyampaikan informasi secara terbuka kepada DPR Papua mengenai kinerja dan kontribusi masing-masing BUMD, termasuk laba, dividen, serta manfaat ekonomi yang diberikan kepada daerah.
