JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua memperkuat langkah penanganan stunting dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan memastikan intervensi dilakukan berdasarkan data yang akurat hingga tingkat keluarga.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, dengan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di Kantor Gubernur Papua, Rabu (19/8).
Sarles mengatakan evaluasi program menjadi penting untuk memastikan penanganan stunting berjalan lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran. Koordinasi juga diperkuat dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, serta berbagai mitra pembangunan.
“Gubernur memiliki perhatian terhadap program kolaborasi dalam penanganan stunting. Karena itu, berbagai kebijakan dan perkembangan program perlu segera dilaporkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” kata Sarles.
Menurutnya, salah satu hal yang harus segera dibenahi adalah penyamaan data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan. Perbedaan data berpotensi menghambat pemerintah dalam menentukan sasaran dan bentuk intervensi yang tepat.
Sarles menyebut Mamberamo Raya dan Sarmi masih menjadi daerah yang mendapat perhatian dalam penanganan stunting. Sementara Kota Jayapura, berdasarkan perkembangan data yang disampaikan, berada di kisaran 12 persen. “Data ini harus disamakan supaya intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Sarles menegaskan penanganan stunting tidak dapat dilakukan melalui program sesaat. Pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan menyasar keluarga berisiko berdasarkan data by name, by address. “Kalau kita gerak satu kali, stunting ini tidak bisa. Harus secara kontinu,” tegasnya.
Untuk memperkuat intervensi, BKKBN mendorong program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini diharapkan melibatkan perusahaan, perbankan, dunia usaha, serta pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua memperkuat langkah penanganan stunting dengan mendorong kolaborasi lintas sektor dan memastikan intervensi dilakukan berdasarkan data yang akurat hingga tingkat keluarga.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, dengan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, di Kantor Gubernur Papua, Rabu (19/8).
Sarles mengatakan evaluasi program menjadi penting untuk memastikan penanganan stunting berjalan lebih cepat, terarah, dan tepat sasaran. Koordinasi juga diperkuat dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, serta berbagai mitra pembangunan.
“Gubernur memiliki perhatian terhadap program kolaborasi dalam penanganan stunting. Karena itu, berbagai kebijakan dan perkembangan program perlu segera dilaporkan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih cepat dan terarah,” kata Sarles.
Menurutnya, salah satu hal yang harus segera dibenahi adalah penyamaan data antara BKKBN dan Dinas Kesehatan. Perbedaan data berpotensi menghambat pemerintah dalam menentukan sasaran dan bentuk intervensi yang tepat.
Sarles menyebut Mamberamo Raya dan Sarmi masih menjadi daerah yang mendapat perhatian dalam penanganan stunting. Sementara Kota Jayapura, berdasarkan perkembangan data yang disampaikan, berada di kisaran 12 persen. “Data ini harus disamakan supaya intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan,” ujarnya.
Sarles menegaskan penanganan stunting tidak dapat dilakukan melalui program sesaat. Pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan menyasar keluarga berisiko berdasarkan data by name, by address. “Kalau kita gerak satu kali, stunting ini tidak bisa. Harus secara kontinu,” tegasnya.
Untuk memperkuat intervensi, BKKBN mendorong program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini diharapkan melibatkan perusahaan, perbankan, dunia usaha, serta pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
