5 hours ago
3
Rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu mulai menuai respons dari berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan. Sejumlah rumah sakit pemerintah di Kota Medan menyatakan masih menunggu arahan resmi sebelum mengambil langkah.
Manajer Hukum dan Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, MIKom, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari Kementerian Kesehatan terkait penerapan kebijakan tersebut.
“Kami belum mendapatkan arahan atau instruksi resmi. Jadi saat ini belum ada hal yang dapat kami informasikan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sebagai fasilitas layanan publik, rumah sakit tetap akan memprioritaskan pelayanan pasien di atas kebijakan fleksibilitas kerja.
Hal senada disampaikan Direktur RSU Haji Medan, dr Yulinda Elvi Nasution. Ia menyebut pihaknya juga belum menerima surat edaran maupun petunjuk teknis terkait penerapan WFH.
“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Jika nanti ada kebijakan resmi, tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Yulinda memastikan, apapun bentuk kebijakan yang akan diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Rumah sakit akan menyesuaikan langkah agar tetap optimal dalam melayani pasien.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, hingga kini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Kita masih menunggu kebijakan dari pimpinan. Namun sebagai rumah sakit, tentu harus mempertimbangkan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah tengah merancang kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada energi.
Meski demikian, sektor kesehatan dinilai memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor lainnya. Dengan layanan yang bersifat langsung dan krusial, penerapan WFH di rumah sakit diperkirakan akan memerlukan skema khusus agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Untuk itu, pihak rumah sakit memilih bersikap hati-hati sambil menunggu regulasi resmi, sembari memastikan komitmen utama tetap terjaga, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (ila)
Rencana pemerintah pusat menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu mulai menuai respons dari berbagai sektor, termasuk layanan kesehatan. Sejumlah rumah sakit pemerintah di Kota Medan menyatakan masih menunggu arahan resmi sebelum mengambil langkah.
Manajer Hukum dan Humas RSUP H Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak, MIKom, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima instruksi dari Kementerian Kesehatan terkait penerapan kebijakan tersebut.
“Kami belum mendapatkan arahan atau instruksi resmi. Jadi saat ini belum ada hal yang dapat kami informasikan,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sebagai fasilitas layanan publik, rumah sakit tetap akan memprioritaskan pelayanan pasien di atas kebijakan fleksibilitas kerja.
Hal senada disampaikan Direktur RSU Haji Medan, dr Yulinda Elvi Nasution. Ia menyebut pihaknya juga belum menerima surat edaran maupun petunjuk teknis terkait penerapan WFH.
“Kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Jika nanti ada kebijakan resmi, tentu akan kami tindak lanjuti,” katanya.
Yulinda memastikan, apapun bentuk kebijakan yang akan diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Rumah sakit akan menyesuaikan langkah agar tetap optimal dalam melayani pasien.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur RSUD dr Pirngadi Medan, dr Mardohar Tambunan, juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, hingga kini belum ada arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Kita masih menunggu kebijakan dari pimpinan. Namun sebagai rumah sakit, tentu harus mempertimbangkan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, pemerintah tengah merancang kebijakan WFH satu hari dalam sepekan sebagai upaya menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada energi.
Meski demikian, sektor kesehatan dinilai memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor lainnya. Dengan layanan yang bersifat langsung dan krusial, penerapan WFH di rumah sakit diperkirakan akan memerlukan skema khusus agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Untuk itu, pihak rumah sakit memilih bersikap hati-hati sambil menunggu regulasi resmi, sembari memastikan komitmen utama tetap terjaga, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (ila)
