JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap kondisi hukum di Indonesia dalam orasi kebangsaan pada acara pengukuhan Profesor Emeritus Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Sabtu (2/5). Megawati menilai praktik hukum saat ini kerap kehilangan rasa keadilan dan menjauh dari nilai-nilai Pancasila.
Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Borobudur Hukum Channel, Megawati menyoroti kondisi penegakan hukum yang menurutnya tidak lagi mencerminkan keadilan substantif. Ia bahkan menyebut, hukum saat ini cenderung hanya menjadi formalitas tanpa mempertimbangkan hati nurani. “Sekarang ini keadilan itu seperti tidak ada. Tidak berkeadilan,” tegasnya. Megawati mempertanyakan sejumlah praktik hukum, termasuk proses peradilan yang dinilai tidak konsisten serta kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam penegakan hukum.
Sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati menekankan bahwa Pancasila seharusnya menjadi sumber utama dalam seluruh sistem hukum di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi kumpulan pasal, tetapi harus hidup dan berpihak pada rakyat. “Hukum itu harus menjadi alat untuk keadilan, bukan alat kekuasaan,” ujarnya.Megawati juga menilai, lemahnya pemahaman sejarah perjuangan bangsa menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat kebangsaan saat ini.
Dalam forum akademik tersebut, Megawati secara terbuka menantang para akademisi dan penegak hukum untuk lebih berani menyuarakan kebenaran. Ia menyayangkan sikap diam yang menurutnya justru membuat ketidakadilan terus berlangsung. “Keberanian masyarakat sekarang seperti senyap,” katanya. Menurutnya, kaum intelektual tidak cukup hanya memahami teori, tetapi juga harus menjadi penggerak perubahan. Megawati turut menyinggung sejumlah fenomena hukum yang dinilainya janggal, termasuk penanganan kasus yang dianggap tidak transparan hingga perbedaan perlakuan dalam sistem peradilan.
JAKARTA – Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri melontarkan kritik tajam terhadap kondisi hukum di Indonesia dalam orasi kebangsaan pada acara pengukuhan Profesor Emeritus Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Sabtu (2/5). Megawati menilai praktik hukum saat ini kerap kehilangan rasa keadilan dan menjauh dari nilai-nilai Pancasila.
Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Borobudur Hukum Channel, Megawati menyoroti kondisi penegakan hukum yang menurutnya tidak lagi mencerminkan keadilan substantif. Ia bahkan menyebut, hukum saat ini cenderung hanya menjadi formalitas tanpa mempertimbangkan hati nurani. “Sekarang ini keadilan itu seperti tidak ada. Tidak berkeadilan,” tegasnya. Megawati mempertanyakan sejumlah praktik hukum, termasuk proses peradilan yang dinilai tidak konsisten serta kecenderungan penggunaan kekuasaan dalam penegakan hukum.
Sebagai Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati menekankan bahwa Pancasila seharusnya menjadi sumber utama dalam seluruh sistem hukum di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi kumpulan pasal, tetapi harus hidup dan berpihak pada rakyat. “Hukum itu harus menjadi alat untuk keadilan, bukan alat kekuasaan,” ujarnya.Megawati juga menilai, lemahnya pemahaman sejarah perjuangan bangsa menjadi salah satu penyebab menurunnya semangat kebangsaan saat ini.
Dalam forum akademik tersebut, Megawati secara terbuka menantang para akademisi dan penegak hukum untuk lebih berani menyuarakan kebenaran. Ia menyayangkan sikap diam yang menurutnya justru membuat ketidakadilan terus berlangsung. “Keberanian masyarakat sekarang seperti senyap,” katanya. Menurutnya, kaum intelektual tidak cukup hanya memahami teori, tetapi juga harus menjadi penggerak perubahan. Megawati turut menyinggung sejumlah fenomena hukum yang dinilainya janggal, termasuk penanganan kasus yang dianggap tidak transparan hingga perbedaan perlakuan dalam sistem peradilan.
