JAYAPURA — Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan I tahun anggaran 2026 yang digelar, Selasa (6/5).
Kegiatan monitoring tersebut melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura guna mengevaluasi capaian fisik maupun realisasi keuangan program pembangunan sejak Januari hingga Maret 2026.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan monitoring dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target serta dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Hari ini kita melakukan monitoring meja bersama seluruh OPD untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing OPD. Dari hasil monitoring, rata-rata kegiatan sudah mencapai 25 persen, meskipun masih ada OPD yang belum mencapai angka tersebut,” ujar Abisai Rollo.
Menurutnya, evaluasi rutin sangat penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta setiap OPD lebih aktif dan serius menyelesaikan program yang telah dirancang sejak awal tahun anggaran.
“Pada monitoring berikutnya, saya harap seluruh kegiatan sudah berada pada posisi 80 persen. Semua OPD harus lebih aktif bekerja dan menyelesaikan program yang telah direncanakan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan perkembangan realisasi program yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus). Hingga triwulan I 2026, realisasi fisik program Otsus tercatat mencapai 20,62 persen, sedangkan realisasi keuangan baru mencapai 6,98 persen.
Dari total alokasi dana Otsus sebesar Rp168.770.065.000, anggaran yang telah terserap mencapai Rp11.784.055.200. Abisai menjelaskan, dana Otsus tersebut dikelola oleh 21 OPD, satu rumah sakit, serta 14 puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura untuk mendukung berbagai program pelayanan publik dan pembangunan daerah.
JAYAPURA — Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) triwulan I tahun anggaran 2026 yang digelar, Selasa (6/5).
Kegiatan monitoring tersebut melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura guna mengevaluasi capaian fisik maupun realisasi keuangan program pembangunan sejak Januari hingga Maret 2026.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan monitoring dilakukan sebagai bentuk pengawasan agar seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target serta dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Hari ini kita melakukan monitoring meja bersama seluruh OPD untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing OPD. Dari hasil monitoring, rata-rata kegiatan sudah mencapai 25 persen, meskipun masih ada OPD yang belum mencapai angka tersebut,” ujar Abisai Rollo.
Menurutnya, evaluasi rutin sangat penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta setiap OPD lebih aktif dan serius menyelesaikan program yang telah dirancang sejak awal tahun anggaran.
“Pada monitoring berikutnya, saya harap seluruh kegiatan sudah berada pada posisi 80 persen. Semua OPD harus lebih aktif bekerja dan menyelesaikan program yang telah direncanakan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan perkembangan realisasi program yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus). Hingga triwulan I 2026, realisasi fisik program Otsus tercatat mencapai 20,62 persen, sedangkan realisasi keuangan baru mencapai 6,98 persen.
Dari total alokasi dana Otsus sebesar Rp168.770.065.000, anggaran yang telah terserap mencapai Rp11.784.055.200. Abisai menjelaskan, dana Otsus tersebut dikelola oleh 21 OPD, satu rumah sakit, serta 14 puskesmas di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura untuk mendukung berbagai program pelayanan publik dan pembangunan daerah.
