1 month ago
20
sekolah dasarMEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekolah Rakyat untuk jenjang SMP sudah berjalan di empat daerah di Provinsi Sumatera Utara. Kabarnya, Sekolah Rakyat untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) akan segera digelar. Namun, pengamat pendidikan Dr Dionisius Sihombing SPd MSi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan secara matang terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat tingkat SD.
Menurut Dionisius, Sekolah Rakyat merupakan program mulia dari Presiden Prabowo Subianto yang patut didukung. “Melalui program ini, Presiden Prabowo ingin menjadikann
pendidikan bisa dirasakan semua anak usia sekolah, terkhusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim,” kata Dion kepada wartawan, Kamis (24/7).
Namun, Ketua Lembaga Konsultasi Pendidikan Citra Sumut ini meminta agar program Sekolah Rakyat untuk tingkat SD perlu dipertimbangkan lebih matang. “Kalau saran saya, Sekolah Rakyat ini untuk anak-anak kelas 4, 5, 6, SMP, dan SMA saja. Sebab jika diterapkan untuk anak-anak kelas 1, 2, dan 3, mereka masih butuh perhatian khusus dari keluarga,” terangnya.
Menurutnya, para orangtua juga tidak akan mudah melepas anaknya yang masih butuh perhatian dari keluarga. “Jadi mereka belum tepat untuk tinggal di asrama,” ujarnya.
“Atau mungkin juga untuk kelas rendah (kelas 1-3) tadi, dipertimbangkan untuk sekolah sampai sore dan setelah itu kembali kepada keluarga. Tapi pembiayaan penuh bagi mereka tetap diberikan, seperti mereka yang tinggal di asrama, bagaimana bentuknya bisa disesuaikan,” saran Dion.
Dia juga menegaskan, Sekolah Rakyat ini tidak akan berdampak terhadap sekolah umum, karena Sekolah Rakyat ini khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. “Jadi perlu disikapi program ini dengan baik dan didukung, dengan catatan pemerintah melaksanakan secara serius supaya benar-bebar tujuan yang diharapkan terwujud,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Sumut Asren Nasution mengatakan, pihaknya sudah siap melaksanakan program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026. Menurut Arsen, untuk tahap awal pelaksanaan Sekolah Rakyat ada 6 titik, dengan 625 siswa yang menyasar pada siswa dari kalangan rentan dan kurang mampu. Serta akan mengintegrasikan pendekatan pendidikan berbasis sosial, vokasi, dan karakter.
Adapun 6 titik lokasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat meliputi dua lokasi di Kota Medan, satu lokasi di Kabupaten Deliserdang, di Kota Tebingtinggi, Kota Padang Sidimpuan, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. “Pada tahap awal, kegiatan belajar-mengajar akan memanfaatkan enam unit aset yang tersedia. Yakni 2 aset milik Kemensos, 1 aset milik Pemprovsu, 1 aset milik Pemkab Tapanuli Selatan, dan 1 aset milik Universitas Islam Negeri Sumut (UINSU),” ucap Asren, kemarin.
Dia menambahkan, untuk gedung-gedung akan digunakan juga telah disiapkan untuk menjalankan operasional tahap pertama, sambil menunggu pembangunan gedung permanen oleh pemerintah pusat yang direncanakan dimulai pada tahun ajaran 2026/2027. “Untuk pelaksanaan pembelajaran terbagi menjadi tiga kategori waktu. Kategori 1A mulai belajar pada 14 Juli 2025, 1B mulai belajar 1 Agustus 2025, dan 1C mulai pada minggu kedua Agustus 2025,” ucapnya.
Mantan Kadisdik Sumut itu menyatakan, program Sekolah Rakyat di Sumut diharapkan menjadi salah satu tonggak penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. “Kolaborasi antarpihak-pemerintah pusat, provinsi, dan daerah-disebut sebagai kunci sukses keberlangsungan program ini ke depan,” ujarnya.
Sedangkan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik mengatakan, pihaknya mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan dan telah disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurut Syukri, persetujuan ini merupakan langkah awal untuk melanjutkan proses finalisasi perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh kementerian terkait. “Ini merupakan bagian dari komitmen Pemko Sibolga untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.
Diungkapkan, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu.
“Sekolah Rakyat dirancang sebagai lingkungan pembelajaran yang mendukung pencapaian mutu pendidikan optimal. Kawasan Parombunan dinilai tepat karena lokasinya strategis dan jauh dari kebisingan, sehingga kondusif bagi kegiatan belajar-mengajar,” katanya.
Syukri berharap, keberadaan Sekolah Rakyat nantinya dapat menjadi solusi konkret dalam menciptakan kesetaraan akses pendidikan, serta turut membangun sumber daya manusia yang unggul untuk masa depan.
Sementara Koordinator Bidang PKH, Dinsos Sumut, Muslim ketika dikonfirmasi mengatakan, jika belum ada informasi terkait pembukaan sekolah di tengah ajaran baru. “Belum ada informasi, terkait adanya pembukaan sekolah rakyat di tengah ajaran baru, karena menurut informasi ada beberapa tahap juga ada Kategori 1A mulai belajar pada 14 Juli 2025, 1B mulai belajar 1 Agustus 2025, dan 1C mulai pada minggu kedua Agustus 2025,” ucap Muslim.
Dijelaskan, kategori 1 A, 1 B dan 1C merujuk pada kesiapan titik lokasi yang akan dilakukan untuk pelaksanaan sekolah rakyat. “Jika kita melihat di kategori 1 A, yang sudah dilaksanakan sekolah Rakyat yang ada di Balai Bahagia Medan, Balai Insyaf Deli Serdang dan UIN Tebing Tinggi,”ucapnya.
Kemudian, lanjut Muslim untuk pelaksanaan kategori 1 B itu berada di Padangsidimpuan. “Tapi untuk titik 1 B belum bisa dipastikan, karena masih menunggu tempat pelaksanaan sekolah rakyat, siap atau tidak,”ucapnya.
Muslim mengatakan, jika kategori waktu berdasarkan pada tempat maupun titik lokasi, maupun persiapan tempat untuk dilakukan sekolah rakyat. “Mudah-mudahan untuk kategori 1 B, bida berjalan nantinya,”ucapnya. (mag-2/san/adz)
