12 hours ago
9
JAKARTA, SUMUT POS– Pembangunan infrastruktur jalan tol di satu sisi mempercepat konektivitas, namun di sisi lain berpotensi mematikan denyut nadi pelaku usaha lokal. Fenomena inilah yang disorot tajam oleh Anggota Komite IV DPD RI, K.H. Muhammad Nuh, dalam rapat kerja bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, di Jakarta, Selasa (9/6).
Muhammad Nuh mengambil contoh nyata yang terjadi di Sumatera Utara. Kawasan Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan l, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang selama ini tersohor sebagai sentra UMKM dan pusat oleh-oleh yang ramai. Namun, sejak arus kendaraan beralih ke jalan tol baru, omset pedagang lokal di jalur lama merosot tajam.
“Kita tetap harus membangun, tetapi dampak terhadap UMKM di lapangan juga harus diperhatikan. Jangan sampai ketika ada proyek besar, yang menjadi korban justru UMKM,” tegas legislator asal Sumatera Utara tersebut.
Ia pun mendesak Kementerian UMKM segera merumuskan terobosan konkret agar modernisasi infrastruktur tidak mengorbankan rakyat kecil. Sinergi pusat dan daerah harus diperkuat untuk memantau langsung kondisi riil di akar rumput.
Anggota Komite IV DPD RI KH Muhammad Nuh bersalaman dengan Menteri UMKM Maman Abdurahman usai rapat. (Foto: Dok Tim KH Muhammad Nuh)Menanggapi hal tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakui, regulasi yang ada saat ini sudah tertinggal zaman. Selama hampir dua dekade, kebijakan pemberdayaan masih bersandar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Menurut Maman, aturan tersebut wajib diperbarui total agar mampu menjawab tantangan era digitalisasi, kecerdasan buatan, dan transformasi teknologi yang bergerak kilat.
## Dorong Digitalisasi Lewat Sistem ‘SAPA UMKM’
Selain pembaruan hukum, rapat tersebut juga menyepakati penguatan Sistem Aplikasi Pelayanan dan Administrasi (SAPA) UMKM. Sistem ini diproyeksikan menjadi basis data tunggal dan pusat layanan nasional bagi seluruh pelaku usaha.
Komite IV DPD RI menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini. Namun, mereka memberi catatan kritis: pemerintah pusat wajib memaksa pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data UMKM lokal ke dalam sistem SAPA UMKM agar akurasi program bantuan tepat sasaran. (adz)
JAKARTA, SUMUT POS– Pembangunan infrastruktur jalan tol di satu sisi mempercepat konektivitas, namun di sisi lain berpotensi mematikan denyut nadi pelaku usaha lokal. Fenomena inilah yang disorot tajam oleh Anggota Komite IV DPD RI, K.H. Muhammad Nuh, dalam rapat kerja bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, di Jakarta, Selasa (9/6).
Muhammad Nuh mengambil contoh nyata yang terjadi di Sumatera Utara. Kawasan Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan l, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang selama ini tersohor sebagai sentra UMKM dan pusat oleh-oleh yang ramai. Namun, sejak arus kendaraan beralih ke jalan tol baru, omset pedagang lokal di jalur lama merosot tajam.
“Kita tetap harus membangun, tetapi dampak terhadap UMKM di lapangan juga harus diperhatikan. Jangan sampai ketika ada proyek besar, yang menjadi korban justru UMKM,” tegas legislator asal Sumatera Utara tersebut.
Ia pun mendesak Kementerian UMKM segera merumuskan terobosan konkret agar modernisasi infrastruktur tidak mengorbankan rakyat kecil. Sinergi pusat dan daerah harus diperkuat untuk memantau langsung kondisi riil di akar rumput.
Anggota Komite IV DPD RI KH Muhammad Nuh bersalaman dengan Menteri UMKM Maman Abdurahman usai rapat. (Foto: Dok Tim KH Muhammad Nuh)Menanggapi hal tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengakui, regulasi yang ada saat ini sudah tertinggal zaman. Selama hampir dua dekade, kebijakan pemberdayaan masih bersandar pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
Menurut Maman, aturan tersebut wajib diperbarui total agar mampu menjawab tantangan era digitalisasi, kecerdasan buatan, dan transformasi teknologi yang bergerak kilat.
## Dorong Digitalisasi Lewat Sistem ‘SAPA UMKM’
Selain pembaruan hukum, rapat tersebut juga menyepakati penguatan Sistem Aplikasi Pelayanan dan Administrasi (SAPA) UMKM. Sistem ini diproyeksikan menjadi basis data tunggal dan pusat layanan nasional bagi seluruh pelaku usaha.
Komite IV DPD RI menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini. Namun, mereka memberi catatan kritis: pemerintah pusat wajib memaksa pemerintah daerah untuk mengintegrasikan data UMKM lokal ke dalam sistem SAPA UMKM agar akurasi program bantuan tepat sasaran. (adz)
