17 hours ago
6
TEBINGTINGGI – Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan Tebing Tinggi Bergerak (TTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Tebingtinggi, Kamis (9/4).
Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum agar segera mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebingtinggi Tahun 2024.
Dalam orasinya, massa meminta agar Erwin Suheri Damanik, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bappeda, segera dipanggil dan diperiksa.
Koordinator aksi, Aswadi Simatupang, mengatakan unjuk rasa digelar menyusul adanya berbagai dugaan kejanggalan anggaran yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurutnya, indikasi penyimpangan tersebut harus segera ditindaklanjuti guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Dalam aksinya, TTB menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya meminta pemeriksaan terhadap Erwin Suheri Damanik selaku Kepala Bappeda tahun 2024, memeriksa seluruh perjalanan dinas, serta menelusuri anggaran makan dan minum di instansi tersebut.
Selain itu, massa juga mendesak aparat mengusut pengadaan barang dan jasa serta rehabilitasi kantor Bappeda, mengungkap dugaan pengkondisian penyedia, menelusuri penggunaan kendaraan dinas tahun anggaran 2021, hingga dugaan mark-up pengadaan meubelair.
Aswadi menyebutkan, pihaknya juga telah melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke Polres Tebing Tinggi dengan melampirkan sejumlah data pendukung.
Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan, mulai dari tingginya anggaran rapat dan konsumsi, dugaan pengkondisian pengadaan makanan, hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan meubelair yang diduga tidak sesuai dengan nilai anggaran.
“Kami datang sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi dan uang rakyat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, Budi Sihombing, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dumas terkait dugaan penyimpangan anggaran, khususnya pada pos makan dan minum serta surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
“Kami akan menindaklanjuti laporan tersebut. Saat ini masih dalam proses pengumpulan data yang akurat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya data yang valid dari pelapor agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga proses hukum berjalan sesuai prosedur.
“Kami membuka ruang bagi pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Semakin lengkap datanya, semakin cepat prosesnya bisa kami lanjutkan,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Tebingtinggi, Khadir Amri, turut mendukung aksi yang dilakukan TTB. Ia menilai aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Aksi ini adalah respons masyarakat dalam menyikapi pengelolaan keuangan di Kota Tebingtinggi agar lebih transparan dan terang benderang,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sikap Polres Tebingtinggi yang telah menerima pengaduan masyarakat dengan baik.
“Dengan respons positif ini, kita yakin Polres Tebingtinggi akan menindaklanjuti tuntutan aksi TTB secara tuntas,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Massa TTB menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga dugaan penyalahgunaan anggaran di Bappeda Kota Tebingtinggi diusut secara transparan. (mag-3/azw)
TEBINGTINGGI – Puluhan massa yang tergabung dalam gerakan Tebing Tinggi Bergerak (TTB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Tebingtinggi, Kamis (9/4).
Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak aparat penegak hukum agar segera mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tebingtinggi Tahun 2024.
Dalam orasinya, massa meminta agar Erwin Suheri Damanik, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bappeda, segera dipanggil dan diperiksa.
Koordinator aksi, Aswadi Simatupang, mengatakan unjuk rasa digelar menyusul adanya berbagai dugaan kejanggalan anggaran yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurutnya, indikasi penyimpangan tersebut harus segera ditindaklanjuti guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Dalam aksinya, TTB menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya meminta pemeriksaan terhadap Erwin Suheri Damanik selaku Kepala Bappeda tahun 2024, memeriksa seluruh perjalanan dinas, serta menelusuri anggaran makan dan minum di instansi tersebut.
Selain itu, massa juga mendesak aparat mengusut pengadaan barang dan jasa serta rehabilitasi kantor Bappeda, mengungkap dugaan pengkondisian penyedia, menelusuri penggunaan kendaraan dinas tahun anggaran 2021, hingga dugaan mark-up pengadaan meubelair.
Aswadi menyebutkan, pihaknya juga telah melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) ke Polres Tebing Tinggi dengan melampirkan sejumlah data pendukung.
Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan, mulai dari tingginya anggaran rapat dan konsumsi, dugaan pengkondisian pengadaan makanan, hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan meubelair yang diduga tidak sesuai dengan nilai anggaran.
“Kami datang sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi dan uang rakyat,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Tebingtinggi, Budi Sihombing, mengatakan pihaknya telah menerima laporan dumas terkait dugaan penyimpangan anggaran, khususnya pada pos makan dan minum serta surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
“Kami akan menindaklanjuti laporan tersebut. Saat ini masih dalam proses pengumpulan data yang akurat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya data yang valid dari pelapor agar dapat dipertanggungjawabkan sehingga proses hukum berjalan sesuai prosedur.
“Kami membuka ruang bagi pelapor untuk melengkapi bukti-bukti. Semakin lengkap datanya, semakin cepat prosesnya bisa kami lanjutkan,” tambahnya.
Sementara itu, tokoh pemuda Tebingtinggi, Khadir Amri, turut mendukung aksi yang dilakukan TTB. Ia menilai aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.
“Aksi ini adalah respons masyarakat dalam menyikapi pengelolaan keuangan di Kota Tebingtinggi agar lebih transparan dan terang benderang,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi sikap Polres Tebingtinggi yang telah menerima pengaduan masyarakat dengan baik.
“Dengan respons positif ini, kita yakin Polres Tebingtinggi akan menindaklanjuti tuntutan aksi TTB secara tuntas,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Massa TTB menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga dugaan penyalahgunaan anggaran di Bappeda Kota Tebingtinggi diusut secara transparan. (mag-3/azw)
