1 month ago
20
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dan kawan-kawan. Kemarin (22/7), giliran mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) M Effendy Pohan diperiksa penyidik KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Effendy Pohan menghadiri pemeriksaan penyidik. “Iya benar, diperiksa di gedung KPK,” kata Budi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (22/7).
Namun, Budi tidak merincikan materi apa yang akan digali penyidik KPK dalam pemeriksaan tersebut. Diketahui, Effendy Pohan merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumut sewaktu Topan Ginting menjabat Kadis PUPR Sumut.
Sebelumnya, penyidik KPK juga memeriksa istri Topan Ginting, Isabella Pencawan, Senin (21/7). KPK mendalami keterangan Isabella tentang barang bukti yang ditemukan penyidik dari hasil penggeledahan di rumah eks Kepala Dinas PUPR Sumut itu.
Budi Prasetyo mengatakan, salah satu yang dikonfirmasi kepada Isabella adalah penemuan uang tunai sebesar Rp2,8 miliar. “Saksi didalami di antaranya terkait dengan hasil penggledahan yang KPK lakukan sebelumnya yaitu di rumah tersangka Topan Ginting (TOP) yang tentu juga menjadi rumah saksi Isabella (ISA),” terang Budi.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Topan Ginting yang berada di Perumahan Royal Sumatera Cluster Topaz Nomor 212, Medan Tuntungan, pada 2 Juli 2025. Dalam penggeledahan itu, penyidik lembaga antirasuah menyita uang tunai sebesar Rp2,8 miliar, dua senjata api, serta sejumlah dokumen. Seluruh barang bukti, kata Budi, akan digunakan sebagai alat bukti dalam kasus yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Sumut itu.
Topan Obaja Putra Ginting menjadi satu dari lima tersangka di kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut. Sedangkan empat tersangka lain adalah Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Rasuli Efendi Siregar; Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto; Direktur PT DNG, M Akhirudin Efendi Piliang; serta Direktur PT RN, M Rayhan Dulasmi Pilang.
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Akhirun dan Raiyhan berperan sebagai pihak pemberi suap dalam dua proyek, yakni proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan proyek di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Sedangkan Topan Ginting dan Rasuli diduga sebagai penerima suap. Heliyanto diduga menerima suap dalam proyek yang berada di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Kasus ini bermula dari penarikan uang sekitar Rp2 miliar yang diduga berasal dari Direktur Utama PT DNG, Akhirun dan Direktur PT RN, Raiyhan. Uang tersebut rencananya akan dibagikan ke beberapa pihak, termasuk tiga tersangka lainnya, yaitu Topan, Rasuli, dan Haliyanto, agar Akhirun dan Raiyhan memperoleh proyek pembangunan jalan.
Berdasarkan informasi awal tersebut, KPK kemudian melakukan pemantauan dan pengumpulan data. Hasilnya, ditemukan dua proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Proyek pertama berada di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, meliputi pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labusel senilai Rp 96 miliar dan pembangunan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar.
Proyek kedua berada di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara, yakni meliputi preservasi Jalan Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI untuk tahun anggaran 2023 senilai Rp 56,5 miliar, proyek serupa untuk tahun 2024 senilai Rp 17,5 miliar, serta rehabilitasi dan penanganan longsoran di ruas jalan yang sama untuk tahun 2025.
“Dengan adanya proyek jalan tersebut senilai Rp 231,8 miliar, maka kami memutuskan ini karena sudah ada pergerakan uang,” kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu, 28 Juni 2025. (san/bbs/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan yang menjerat mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting dan kawan-kawan. Kemarin (22/7), giliran mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) M Effendy Pohan diperiksa penyidik KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Effendy Pohan menghadiri pemeriksaan penyidik. “Iya benar, diperiksa di gedung KPK,” kata Budi saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (22/7).
Namun, Budi tidak merincikan materi apa yang akan digali penyidik KPK dalam pemeriksaan tersebut. Diketahui, Effendy Pohan merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumut sewaktu Topan Ginting menjabat Kadis PUPR Sumut.
Sebelumnya, penyidik KPK juga memeriksa istri Topan Ginting, Isabella Pencawan, Senin (21/7). KPK mendalami keterangan Isabella tentang barang bukti yang ditemukan penyidik dari hasil penggeledahan di rumah eks Kepala Dinas PUPR Sumut itu.
Budi Prasetyo mengatakan, salah satu yang dikonfirmasi kepada Isabella adalah penemuan uang tunai sebesar Rp2,8 miliar. “Saksi didalami di antaranya terkait dengan hasil penggledahan yang KPK lakukan sebelumnya yaitu di rumah tersangka Topan Ginting (TOP) yang tentu juga menjadi rumah saksi Isabella (ISA),” terang Budi.
Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Topan Ginting yang berada di Perumahan Royal Sumatera Cluster Topaz Nomor 212, Medan Tuntungan, pada 2 Juli 2025. Dalam penggeledahan itu, penyidik lembaga antirasuah menyita uang tunai sebesar Rp2,8 miliar, dua senjata api, serta sejumlah dokumen. Seluruh barang bukti, kata Budi, akan digunakan sebagai alat bukti dalam kasus yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Dinas PUPR Sumut itu.
Topan Obaja Putra Ginting menjadi satu dari lima tersangka di kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut. Sedangkan empat tersangka lain adalah Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Rasuli Efendi Siregar; Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto; Direktur PT DNG, M Akhirudin Efendi Piliang; serta Direktur PT RN, M Rayhan Dulasmi Pilang.
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Akhirun dan Raiyhan berperan sebagai pihak pemberi suap dalam dua proyek, yakni proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan proyek di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Sedangkan Topan Ginting dan Rasuli diduga sebagai penerima suap. Heliyanto diduga menerima suap dalam proyek yang berada di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Kasus ini bermula dari penarikan uang sekitar Rp2 miliar yang diduga berasal dari Direktur Utama PT DNG, Akhirun dan Direktur PT RN, Raiyhan. Uang tersebut rencananya akan dibagikan ke beberapa pihak, termasuk tiga tersangka lainnya, yaitu Topan, Rasuli, dan Haliyanto, agar Akhirun dan Raiyhan memperoleh proyek pembangunan jalan.
Berdasarkan informasi awal tersebut, KPK kemudian melakukan pemantauan dan pengumpulan data. Hasilnya, ditemukan dua proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Proyek pertama berada di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, meliputi pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labusel senilai Rp 96 miliar dan pembangunan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar.
Proyek kedua berada di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara, yakni meliputi preservasi Jalan Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI untuk tahun anggaran 2023 senilai Rp 56,5 miliar, proyek serupa untuk tahun 2024 senilai Rp 17,5 miliar, serta rehabilitasi dan penanganan longsoran di ruas jalan yang sama untuk tahun 2025.
“Dengan adanya proyek jalan tersebut senilai Rp 231,8 miliar, maka kami memutuskan ini karena sudah ada pergerakan uang,” kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu, 28 Juni 2025. (san/bbs/adz)
