Warga Bingung Desil Melompat dari 1 ke 9, Dinsos DIY Belum Punya Solusi  

Ilustrasi. Istimewa

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Perubahan data kesejahteraan yang seharusnya membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran justru menyisakan persoalan baru. Di DIY, terdapat warga yang sebelumnya tercatat dalam desil 1, tetapi kemudian berubah menjadi desil 9 dan akhirnya tidak lagi mendapatkan bantuan sosial.

Persoalannya, ketika perubahan kategori tersebut terjadi, pemerintah daerah belum memiliki jawaban pasti mengenai mekanisme untuk menyelamatkan warga yang merasa masih layak menerima bantuan.

Dinas Sosial (Dinsos) DIY kini masih membahas kemungkinan skema khusus bagi masyarakat yang terdampak perubahan desil tersebut.

Kepala Dinsos DIY Suyarno mengatakan aturan terbaru menetapkan penerima bansos berada pada kelompok kesejahteraan desil 1 hingga desil 4. Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga.

Masalah muncul ketika warga yang sebelumnya masuk kelompok paling bawah dalam pemeringkatan kesejahteraan justru mengalami lonjakan kategori hingga desil 9.

Kondisi tersebut membuat mereka secara otomatis berada di luar kelompok penerima bansos berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Suyarno mengakui pihaknya belum dapat memastikan bagaimana nasib warga yang mengalami perubahan tersebut. Dinsos DIY masih membahas kemungkinan jalan keluar di tingkat internal.

“Secara internal kami masih diskusi bagaimana kita masih bisa memberikan bansos walaupun desilnya naik. Kami mencoba cari skema bagaimana menyikapi perubahan desil saat ini, jadi belum bisa memberikan jawaban secara pasti,” terang Suyarno.

Menurut Suyarno, perubahan peringkat kesejahteraan bukan merupakan data yang bersifat statis. Setiap hari dapat terjadi perubahan seiring proses survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Karena itu, Dinsos DIY berupaya melakukan verifikasi faktual untuk memastikan apakah perubahan data tersebut memang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.

Ia menyebut persoalan yang muncul saat ini lebih banyak berupa pertanyaan warga mengenai perubahan kategori kesejahteraan dibandingkan gejolak sosial.

“(Gejolak) di masyarakat sih, enggak. Tapi bagaimana mereka mempertanyakan desilnya berubah, iya (banyak),” ungkap Suyarno, saat diwawancara.

Warga Bisa Ajukan Verifikasi Data

Di tengah proses pencarian solusi tersebut, Dinsos DIY mengingatkan masyarakat agar tidak pasif ketika menemukan data kesejahteraannya berubah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan sekaligus mengajukan pembaruan data secara mandiri melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).

Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui Play Store. Setelah masuk ke sistem, masyarakat dapat mengakses sejumlah menu yang berkaitan dengan data kesejahteraan, termasuk pengajuan perubahan desil.

Dalam proses tersebut, warga dapat diminta melengkapi sejumlah informasi pendukung, antara lain foto kondisi rumah.

Bagi warga yang mengalami kesulitan menggunakan aplikasi, pengajuan juga dapat dilakukan dengan mendatangi kelurahan. Warga dapat meminta bantuan petugas SIKS-NG untuk melakukan proses pembaruan data.

“Atau kalau enggak, datang ke kelurahan ketemu petugas SIKS-NG minta tolong petugas di sana nanti yang akan bantu,” ujarnya.

Dinsos DIY hingga kini juga belum memiliki angka pasti mengenai jumlah warga yang sebelumnya menerima bansos kemudian terhenti setelah mengalami perubahan desil.

Suyarno menyebut pihaknya masih melakukan pemantauan terhadap dinamika perubahan data tersebut. Termasuk memastikan apakah perubahan dari desil 1 menjadi desil 9 benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi warga yang bersangkutan.

Di sisi lain, Dinsos DIY masih harus merumuskan formula agar warga yang terdampak perubahan data namun secara faktual masih membutuhkan bantuan tidak serta-merta kehilangan akses terhadap bansos.

Dengan demikian, persoalan perubahan desil kini bukan hanya menyangkut angka dalam sistem pendataan, tetapi juga menyangkut bagaimana memastikan perubahan data tidak membuat warga yang masih membutuhkan bantuan justru terlepas dari jaring perlindungan sosial. [*] Disarikan dari sumber berita media daring