7 hours ago
6
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-12 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut.
Meski demikian, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan, predikat tertinggi dalam audit keuangan tersebut harus menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (25/6/2026).
“Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, raihan WTP ke-12 bukan hanya simbol keberhasilan administrasi, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki komitmen terhadap tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, Pemprov Sumut tetap membutuhkan arahan dari BPK RI serta pengawasan konstruktif dari DPRD Sumut agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat.
“Kami berharap kepada segenap aparatur untuk terus meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan taat asas dan taat aturan, sehingga laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang tetap mendapatkan opini terbaik yang telah menjadi budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” katanya.
Bobby juga menegaskan komitmennya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik melalui prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam semangat kolaborasi Sumut Berkah.
Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI, Nelson Ambarita, mengapresiasi keberhasilan Sumut mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Ia menilai sinergi antara Pemprov Sumut, DPRD, dan BPK menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Nelson juga mengingatkan masih terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya terkait evaluasi belanja daerah, pengendalian anggaran, serta penyelesaian kelebihan pembayaran. Meski begitu, ia menegaskan temuan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemprov Sumut Tahun 2025. “Untuk opini WTP ke-12, kami ucapkan selamat. Kami berharap tindak lanjut rekomendasi BPK dapat terus ditingkatkan hingga mencapai target nasional sebesar 80 persen,” pungkasnya. (san/ila)
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi istimewa karena merupakan opini WTP ke-12 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut.
Meski demikian, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan, predikat tertinggi dalam audit keuangan tersebut harus menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Bobby saat menghadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (25/6/2026).
“Capaian opini terbaik ini kiranya menjadi penambah semangat bagi kami untuk terus berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang berkualitas dan memberikan hasil kerja yang terbaik untuk masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, raihan WTP ke-12 bukan hanya simbol keberhasilan administrasi, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki komitmen terhadap tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, Pemprov Sumut tetap membutuhkan arahan dari BPK RI serta pengawasan konstruktif dari DPRD Sumut agar kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat.
“Kami berharap kepada segenap aparatur untuk terus meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan taat asas dan taat aturan, sehingga laporan keuangan pada tahun-tahun mendatang tetap mendapatkan opini terbaik yang telah menjadi budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” katanya.
Bobby juga menegaskan komitmennya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik melalui prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam semangat kolaborasi Sumut Berkah.
Sementara itu, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI, Nelson Ambarita, mengapresiasi keberhasilan Sumut mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Ia menilai sinergi antara Pemprov Sumut, DPRD, dan BPK menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Nelson juga mengingatkan masih terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya terkait evaluasi belanja daerah, pengendalian anggaran, serta penyelesaian kelebihan pembayaran. Meski begitu, ia menegaskan temuan tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan Pemprov Sumut Tahun 2025. “Untuk opini WTP ke-12, kami ucapkan selamat. Kami berharap tindak lanjut rekomendasi BPK dapat terus ditingkatkan hingga mencapai target nasional sebesar 80 persen,” pungkasnya. (san/ila)
