13 hours ago
5
TEBINGTINGGI – Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi memastikan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas meski menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran (TA) 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tebingtinggi dengan agenda pengambilan kesepakatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2027, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Jalan Dr Sutomo, Jumat (11/9).
Dalam kesempatan itu, Iman Irdian menjelaskan, kondisi fiskal daerah menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran tahun mendatang. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk TA 2027 masih mengacu pada alokasi TA 2026, mengingat pembahasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang merupakan bagian dari belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih berlangsung antara pemerintah pusat dan DPR RI.
Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga diproyeksikan berdasarkan alokasi TA 2026 setelah memperhitungkan kurang bayar Tahun 2025.
Kondisi tersebut berdampak terhadap proyeksi pendapatan transfer Pemerintah Kota (Pemko) Tebingtinggi yang mengalami penurunan sekitar Rp4,09 miliar atau 0,87 persen dibandingkan TA 2026.
Menurut Iman, keterbatasan fiskal tersebut tentunya menjadi tantangan dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya memastikan program prioritas berjalan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami tetap berupaya menjalankan program pembangunan di kota yang sama-sama kita cintai ini dengan mengacu pada RKPD. Tentunya dengan dukungan anggota DPRD dan seluruh komponen masyarakat Kota Tebingtinggi,” ujar Iman Irdian.
Dalam kesepakatan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sejumlah plafon anggaran mengalami penyesuaian.
Untuk sektor pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) disepakati meningkat dari sebelumnya Rp137 miliar menjadi Rp160 miliar. Sementara belanja pegawai dilakukan efisiensi dari Rp400 miliar menjadi Rp390 miliar.
Di sisi lain, sejumlah anggaran untuk pelayanan dasar dan kepentingan masyarakat justru mendapat penguatan. Di antaranya belanja beras keluarga sejahtera pada Dinas Sosial yang naik menjadi Rp1,2 miliar dari sebelumnya Rp798 juta.
Kemudian, anggaran beasiswa bagi mahasiswa berprestasi melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat ditingkatkan menjadi Rp450 juta dari sebelumnya Rp300 juta. Begitu juga dengan belanja premi BPJS Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan yang bertambah menjadi Rp20 miliar dari sebelumnya Rp19 miliar.
Penyesuaian juga dilakukan terhadap plafon anggaran Sekretariat DPRD yang menjadi Rp25 miliar dari sebelumnya Rp22 miliar.
Untuk pembangunan infrastruktur, anggaran peningkatan jalan lingkungan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan Rp5 miliar, meningkat dari sebelumnya Rp943 juta.
Dinas Perhubungan juga mendapat tambahan anggaran untuk peningkatan penerangan jalan umum (LPJU) menjadi Rp1,5 miliar dari sebelumnya Rp872 juta.
Sedangkan peningkatan sarana dan prasarana gedung Balai Kartini baru pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dialokasikan Rp384 juta dari sebelumnya Rp84 juta.
Iman Irdian menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai masukan dan koreksi selama pembahasan KUA-PPAS TA 2027. Ia menyebutkan, sejumlah usulan telah diakomodir dalam kemampuan keuangan daerah.
Namun demikian, tidak seluruh masukan dapat dipenuhi karena harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas tanggapan, koreksi dan saran serta persetujuan yang disampaikan dalam pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2027. Kami upayakan dapat diakomodir. Namun apabila masih ada saran dan masukan yang belum dapat dipenuhi, hal itu karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Setelah disepakati, dokumen KUA dan PPAS TA 2027 selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dokumen tersebut kemudian akan menjadi bagian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2027 dengan tetap berpedoman pada RKPD Tahun 2027.
Sebelumnya, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tebingtinggi Sakti Khadaffi Nasution bersama Wakil Ketua I Muhammad Ikhwan dan Wakil Ketua II Husein.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga menyampaikan laporan hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan PPAS TA 2027. Pembahasan telah dilaksanakan pada 1 hingga 4 September 2026.
Wakil Ketua I DPRD Muhammad Ikhwan mengatakan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip pengelolaan keuangan daerah.
“Pembahasan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Setelah melalui proses pembahasan dan penyelarasan, Banggar DPRD bersama TAPD menyepakati substansi KUA dan PPAS APBD Kota Tebingtinggi TA 2027.
Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD Kota Tebingtinggi TA 2027.
Rangkaian rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Wali Kota Tebingtinggi dan pimpinan DPRD, dilanjutkan foto bersama.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Tebingtinggi Kompol M. Haris Sihite, Kasubsi II Intelijen Kejari Tioneni Sigiro, Pabung 0204/DS Mayor Inf. PM Simanjuntak, Sekdako Erwin Suheri Damanik, para Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, camat, lurah dan kabag di lingkungan Pemko Tebingtinggi, insan pers serta undangan lainnya.(zan/azw)
