10 hours ago
9
TIM kuasa hukum, Elemem Masyarakat Karo Peduli (EMKAP) dan orang tua ratusan siswa korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) mendesak Polres Karo segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Apalagi saat ini, Polres Karo diketahui telah meningkatkan penanganan kasusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Namun, hingga kini pihaknya dan keluarga korban belum mengetahui siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kami akan kejar terus. Kami tidak main-main dengan kasus ini. Kalau memang sudah dinaikkan ke penyidikan, kami mempertanyakan mengapa sampai hari ini belum ada tersangka,” tegas Juliadi, Sabtu (12/9) didampingi EMKAP dan para orangtua siswa keracunan. Juliadi juga meminta Polres Karo memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Hal senada ditegaskan, perwakilan EMKAP, Anes Ketaren. Menurutnya saat ini pihaknya masih menunggu janji Kapolres Karo terkait hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Polda Sumatera Utara.
Hasil tersebut dinilai penting untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam. “Kami menuntut janji Kapolres Tanah Karo. Kalau hasil laboratorium sudah keluar, silakan dipaparkan secara transparan. Dari sana kami akan melihat langkah selanjutnya,” ujarnya.
Anes juga meminta seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan MBG diperiksa secara menyeluruh, termasuk pihak yang disebut sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Semua yang berkaitan dan kalau memang ada dugaan kesalahan, silakan diperiksa. Siapa pun itu harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” katanya.
Ia menegaskan EMKAP akan terus mengawal proses hukum agar penanganan kasus tersebut. “Kami bersama masyarakat akan mengambil sikap tegas. Jangan kasus ini dimainkan. Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan hak para korban,” tegasnya.
Sebelumnya Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha mengatakan, kasus keracunan MBG di Berastagi telah naik ke tahap penyidikan. “Kasusnya dari lidik naik sidik,” kata Pedoman pada wartawan, Sabtu (12/9). Pedoman mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan peristiwa keracunan MBG tersebut. Mulai dari guru, rumah sakit, siswa, dan saksi lainnya. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara.
Soroti Penanganan Kesehatan Korban
Selain proses hukum, EMKAP juga mendesak semua pihak, khususnya Pemkab Karo, DPRD Karo dan Dinas Kesehatan Karo dan lebih serius menangani kondisi kesehatan para korban. Dalam kesempatan itu, pihaknya banyak menerima laporan dari para orangtua korban terkait kondisi kesehatan anak-anak mereka yang belum sepenuhnya pulih.
Pada Sabtu (12/9), pihaknya juga menerima laporan mengenai sekitar adanya sekitar 30 anak yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun pemeriksaan yang dilakukan baru sebatas pengambilan sampel darah.
“Kami menerima masukan dan laporan dari orangtua. Ada sekitar 30 anak yang melakukan pemeriksaan, tetapi yang baru diambil sampel darah,” kata Jhon Ginting. Ditegaskan Jhon Ginting, pemeriksaan dan penanganan korban tidak boleh berhenti pada pengambilan sampel darah saja. Keluhan kesehatan masing-masing korban harus menjadi dasar dalam menentukan pemeriksaan dan pengobatan lanjutan.
“Jangan hanya mengambil sampel darah. Kalau ada keluhan atau penyakit tertentu, harus ditangani sesuai kondisi masing-masing. Pengobatan harus tepat sasaran. Dokter yang menangani juga harus tepat sasaran,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah mendahulukan aspek kemanusiaan dalam menangani para korban.
“Jangan hanya menerima laporan. Fakta dan kondisi di lapangan harus dilihat. Mari kita dahulukan rasa kemanusiaan. Anak-anak ini adalah korban dan harus mendapatkan penanganan sampai tuntas. Kasihan mereka,” pungkasnya. Karena hal ini, Senin (14/9) pagi, EMKAP akan melanjutkan langkah ke Dinas Kesehatan Karo untuk memastikan penanganan para korban keracunan MBG ini harus tepat sasaran sesuai keluhan mereka masing-masing.
Sebelumnya dalam kunjungannya ke RS Efarina pada Jumat (11/9) kemarin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemulihan kesehatan para korban menjadi prioritas utama pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan para siswa sampai mereka dinyatakan sembuh total. (deo/adz)
TIM kuasa hukum, Elemem Masyarakat Karo Peduli (EMKAP) dan orang tua ratusan siswa korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) mendesak Polres Karo segera menetapkan tersangka dalam kasus ini. Apalagi saat ini, Polres Karo diketahui telah meningkatkan penanganan kasusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Namun, hingga kini pihaknya dan keluarga korban belum mengetahui siapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kami akan kejar terus. Kami tidak main-main dengan kasus ini. Kalau memang sudah dinaikkan ke penyidikan, kami mempertanyakan mengapa sampai hari ini belum ada tersangka,” tegas Juliadi, Sabtu (12/9) didampingi EMKAP dan para orangtua siswa keracunan. Juliadi juga meminta Polres Karo memeriksa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.
Hal senada ditegaskan, perwakilan EMKAP, Anes Ketaren. Menurutnya saat ini pihaknya masih menunggu janji Kapolres Karo terkait hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan Polda Sumatera Utara.
Hasil tersebut dinilai penting untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam. “Kami menuntut janji Kapolres Tanah Karo. Kalau hasil laboratorium sudah keluar, silakan dipaparkan secara transparan. Dari sana kami akan melihat langkah selanjutnya,” ujarnya.
Anes juga meminta seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan MBG diperiksa secara menyeluruh, termasuk pihak yang disebut sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Semua yang berkaitan dan kalau memang ada dugaan kesalahan, silakan diperiksa. Siapa pun itu harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum,” katanya.
Ia menegaskan EMKAP akan terus mengawal proses hukum agar penanganan kasus tersebut. “Kami bersama masyarakat akan mengambil sikap tegas. Jangan kasus ini dimainkan. Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan hak para korban,” tegasnya.
Sebelumnya Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha mengatakan, kasus keracunan MBG di Berastagi telah naik ke tahap penyidikan. “Kasusnya dari lidik naik sidik,” kata Pedoman pada wartawan, Sabtu (12/9). Pedoman mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan peristiwa keracunan MBG tersebut. Mulai dari guru, rumah sakit, siswa, dan saksi lainnya. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas untuk selanjutnya dilakukan gelar perkara.
Soroti Penanganan Kesehatan Korban
Selain proses hukum, EMKAP juga mendesak semua pihak, khususnya Pemkab Karo, DPRD Karo dan Dinas Kesehatan Karo dan lebih serius menangani kondisi kesehatan para korban. Dalam kesempatan itu, pihaknya banyak menerima laporan dari para orangtua korban terkait kondisi kesehatan anak-anak mereka yang belum sepenuhnya pulih.
Pada Sabtu (12/9), pihaknya juga menerima laporan mengenai sekitar adanya sekitar 30 anak yang menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun pemeriksaan yang dilakukan baru sebatas pengambilan sampel darah.
“Kami menerima masukan dan laporan dari orangtua. Ada sekitar 30 anak yang melakukan pemeriksaan, tetapi yang baru diambil sampel darah,” kata Jhon Ginting. Ditegaskan Jhon Ginting, pemeriksaan dan penanganan korban tidak boleh berhenti pada pengambilan sampel darah saja. Keluhan kesehatan masing-masing korban harus menjadi dasar dalam menentukan pemeriksaan dan pengobatan lanjutan.
“Jangan hanya mengambil sampel darah. Kalau ada keluhan atau penyakit tertentu, harus ditangani sesuai kondisi masing-masing. Pengobatan harus tepat sasaran. Dokter yang menangani juga harus tepat sasaran,” ujarnya. Ia juga meminta pemerintah mendahulukan aspek kemanusiaan dalam menangani para korban.
“Jangan hanya menerima laporan. Fakta dan kondisi di lapangan harus dilihat. Mari kita dahulukan rasa kemanusiaan. Anak-anak ini adalah korban dan harus mendapatkan penanganan sampai tuntas. Kasihan mereka,” pungkasnya. Karena hal ini, Senin (14/9) pagi, EMKAP akan melanjutkan langkah ke Dinas Kesehatan Karo untuk memastikan penanganan para korban keracunan MBG ini harus tepat sasaran sesuai keluhan mereka masing-masing.
Sebelumnya dalam kunjungannya ke RS Efarina pada Jumat (11/9) kemarin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemulihan kesehatan para korban menjadi prioritas utama pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan para siswa sampai mereka dinyatakan sembuh total. (deo/adz)
