Anggota DPRD Sragen Tono Marah di Kantor Pelayanan BP3MI Mal Pelayanan Publik (MPP) Gara-Gara Petugas Menyepelekan Masyarakat Saat Urus Surat

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Beredar video viral di media sosial (Medsos) Tiktok, seorang anggota DPRD Sragen dari partai Nasdem terlihat marah marah di kantor pelayanan dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sragen.

Ditemui JOGLOSEMARNEWS.COM Tono membenarkan kejadian tersebut, menurutnya aksinya tersebut dipicu banyaknya keluhan masyarakat Sragen yang bolak-balik ngurus surat izin tetapi dipersulit oleh petugas pelayanan.

Menurut Tono, ia menilai petugas pelayanan dari instansi pusat tersebut bekerja semaunya sendiri tanpa pengawasan yang jelas, sehingga merugikan masyarakat, khususnya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bolak – balik tidak mendapatkan surat.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan sebanyak tiga kali, ditemukan berbagai pelanggaran disiplin jam kerja yang dilakukan oleh oknum petugas. Poin-poin krusial yang dirangkum Tono ada banyak.

Seperti Penyalahgunaan Jam Kerja. Pada pantauan pertama, layanan ditemukan tutup pada jam kerja dengan alasan petugas sedang keluar untuk mencari makan dan menjemput anak sekolah. Kejadian sekitar bulan November.

Selanjutnya Ketidakhadiran petugas Tanpa Koordinasi. Dia mendapatkan informasi pada tanggal 5 Desember, layanan kembali tutup karena petugas mengambil cuti tanpa adanya koordinasi yang jelas dengan pihak pengelola MPP Sragen.

Kemudian Pembatasan Kuota Sepihak oleh petugas. Pada hari Jumat (19/12), petugas membatasi layanan hanya untuk 12 orang dan menutup loket pada pukul 14.00 WIB dengan alasan adanya kegiatan luar. Padahal, jam operasional resmi seharusnya berlangsung hingga pukul 16.00 WIB.

Ketua Partai Nasdem Sragen ini sempat menemui dan meminta keterangan mengenai minimnya pelayanan, namun oknum petugas justru memberikan respons menantang dengan menyarankan agar layanan di Sragen ditutup saja jika masyarakat tidak berkenan dengan cara kerja mereka.

Dia mengingatkan bahwa petugas tersebut digaji oleh uang rakyat dan wajib memberikan pelayanan maksimal. “Ketika diperingatkan, saya temui justru seolah-olah menantang agar pelayanan di MPP Sragen di tutup saja. Mereka arogan padahal gaji mereka juga dari rakyat,” kata Tono pada JOGLOSEMARNEWS.COM pada Senin (22/12/2025).

Dia menilai Ketidakprofesionalan pelayanan ini berdampak fatal pada proses administrasi CPMI. Keterlambatan pengurusan dokumen seperti E-ID berisiko membuat CPMI kehilangan kesempatan kerja, mengingat adanya tenggat waktu ketat untuk pengurusan visa dan tiket keberangkatan yang telah diterbitkan perusahaan luar negeri.

“Sangat disayangkan, oknum ini seolah mentang-mentang dari kementerian lalu merasa memiliki wewenang sendiri tanpa perlu lapor ke daerah,” tegas Tono.

Pihak legislatif mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen BP3MI di MPP Sragen. Diharapkan ke depannya tidak ada lagi pengambilan cuti secara bersamaan yang melumpuhkan layanan. Selain itu perlu adanya kepastian jam kerja sesuai aturan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pimpinan BP3MI Jawa Tengah segera mengambil tindakan tegas agar warga Sragen tidak lagi disepelekan dalam mendapatkan hak pelayanan publik.

Huri Yanto