BEM UGM Nyatakan Mosi Tak Percaya ke Rektor, Desak Sikap Politik terhadap Rezim Prabowo-Gibran

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ova Emilia, terlibat desak-desakan pasca walk out dari diskusi dengan massa aksi Okupasi Balairung di Yogyakarta, 21 Mei 2025 | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Situasi di lingkungan pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tampaknya masih menghadapi tantangan. Setelah sebelumnya disibukkan dengan polemik seputar dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi yang menyita perhatian publik, kini muncul dinamika baru berupa mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Rektor UGM, Ova Emilia.

Mosi tidak percaya itu disampaikan secara terbuka oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM, melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu, 25 Mei 2025. Ketua BEM KM UGM, Tyo Ardianto, menegaskan bahwa sikap tersebut dilandasi keinginan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan.

“Kami hanya ingin mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata demi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa,” ujar Tyo saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan.

BEM KM UGM menilai bahwa UGM tidak bersikap tegas dalam menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah pemerintahan berganti ke kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Tyo, kekuasaan saat ini masih merupakan kelanjutan dari kehendak politik Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Dalam pernyataannya, Tyo menyebut UGM justru turut andil dalam membesarkan kekuasaan Jokowi, yang sebelumnya pernah disebut sebagai “pembunuh demokrasi” oleh civitas akademika kampus tersebut. Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan diskusi akademik tidak cukup untuk menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat.

“Diskusi yang diselenggarakan kampus hanya menjadi panggung simbolik, sementara ketidakadilan dan penindasan masih terjadi di mana-mana,” kata Tyo.

BEM KM UGM pun menuntut agar Rektor Ova Emilia menyatakan sikap politik secara terbuka, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual kampus terhadap situasi sosial-politik yang berkembang.

“Mosi ini tidak akan kami cabut sampai Rektor UGM menyatakan mosi tidak percaya kepada rezim Prabowo-Gibran, atau menyampaikan sikap politik lain yang sepadan sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Rektorat UGM belum memberikan tanggapan atas mosi tidak percaya yang disampaikan oleh BEM KM UGM.