Dian Sandi Ngaku Dapat Ijazah Jokowi dari Teman, Tapi Enggan Menyebutkan Namanya

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama selesai diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait postingan dokumen elektronik berupa ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dia diperiksa selama lima jam di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025) | tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, membantah bahwa dirinya menerima dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maupun dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dian menegaskan, foto digital ijazah tersebut ia dapatkan dari seorang teman, bukan dari sumber resmi atau keluarga Jokowi. Bahkan, ia menyebut dokumen itu sudah melalui beberapa kali salinan sebelum sampai ke tangannya.

“Oh, enggak, enggak. Itu sudah saya jelaskan berkali-kali di podcast maupun media. Saya tidak diberikan oleh Kaesang, tidak juga oleh Pak Jokowi, dan bukan dari UGM,” ujarnya usai pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (19/5/2025), dikutip dari Wartakotalive.com.

“Itu saya dikirimkan teman. Dokumen digital. Sudah melalui salinan beberapa kali sampai di tangan saya,” imbuhnya.

Dian meyakini bahwa ijazah Jokowi tersebut asli. Keyakinannya diperkuat oleh unggahan akun media sosial resmi UGM pada 2022 yang menampilkan dokumen serupa.

“Identik dengan yang dikeluarkan oleh UGM. Itu yang membuat saya menulis bahwa itu asli,” katanya.

Dalam pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Dian dimintai klarifikasi terkait unggahannya di media sosial X pada 1 April 2025. Unggahan itu memicu perdebatan di tengah masyarakat karena terkait dengan isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi.

“Total ada 25 pertanyaan. Saya ditanya apakah mengenal Pak Jokowi, saya jawab hanya mengenal beliau sebagai Presiden. Pernah bertemu di acara formal PSI tahun 2022 dan 2023, tidak pernah di luar itu,” ujar pria asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Ia juga mengaku mengunggah foto tersebut atas inisiatif pribadi, bukan perintah dari partai maupun tokoh manapun. Alasannya adalah bentuk kekesalan terhadap pihak-pihak yang terus menyerang Jokowi, bahkan setelah sang presiden mengakhiri masa jabatannya.

“Tidak ada perintah, itu keinginan sendiri. Saya marah karena Pak Jokowi terus dijadikan bulan-bulanan. Sejak kapan itu dimulai, saya juga tidak tahu pastinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dian menyatakan bahwa ia terdorong untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi karena melihat isu tersebut terus bergulir tanpa dasar kuat. Ia melakukan riset sendiri, termasuk menelusuri majalah lama dan mencari teman-teman kuliah Jokowi.

“Yang membuat saya ikut tampil adalah karena saya mencari bukti bahwa beliau benar-benar menyelesaikan kuliah. Saya mulai dari majalah Printis, majalah yang berisi data peserta Sipenmaru zaman dulu,” katanya.

Majalah itu, menurut Dian, diperolehnya bukan dari lingkungan dekat Jokowi, melainkan dari orang tua temannya yang tinggal di Semarang dan pernah satu kampus dengan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM.

Nama seorang tokoh bernama Andi Pramaria juga disebut sebagai pihak yang memperkenalkan informasi-informasi awal tentang Jokowi kepada Dian, termasuk dalam proses pencarian dokumen dan informasi lain yang mendukung keaslian ijazah tersebut.

Sementara itu, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, Dian Sandi diperiksa sebagai saksi oleh penyidik. Kasus tersebut berawal dari laporan Jokowi yang ditujukan kepada Roy Suryo Cs.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, membenarkan pemeriksaan klarifikasi terhadap Dian Sandi yang berlangsung Senin (19/5/2025).

“Iya, betul, pemeriksaan klarifikasi DS, Senin tanggal 19 Mei 2025,” ujarnya.

Diketahui, mantan Menpora Roy Suryo sebelumnya menyebut kader PSI tersebut bisa dijerat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika terbukti mengunggah gambar yang dianggap tidak sah.

“Kalau orang mengunggah suatu gambar yang tidak asli, tapi dikatakan asli, justru itulah yang kena. Salah satu kader partai itu yang seharusnya kena,” ujar Roy saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Kamis (15/5/2025), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Roy bahkan menyebut ancaman hukuman dalam UU ITE bisa mencapai delapan hingga dua belas tahun penjara. Meski demikian, dalam pemeriksaan, ia mengaku tak ingin terjebak dalam pancingan penyidik, dan menegaskan dirinya tak terkait langsung dengan kasus tersebut.