DPRD Sumut akan Panggil PLN

Gelombang keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari DPRD Sumut. Komisi D DPRD Sumut memastikan akan memanggil PT PLN (Persero) dalam rapat resmi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang guna meminta penjelasan terkait gangguan pasokan listrik yang dinilai telah merugikan masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, mengatakan rapat tersebut akan menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kelistrikan PLN, termasuk mengupas penyebab terjadinya pemadaman yang belakangan semakin sering dikeluhkan warga.

Menurutnya, berbagai penjelasan yang selama ini disampaikan PLN, mulai dari gangguan jaringan transmisi hingga robohnya tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), akan dikaji dan dimintakan penjelasan secara rinci.

“Kami akan mengadakan pertemuan dengan PLN pada hari Rabu mendatang. Semua persoalan pelayanan akan kita bahas, terutama terkait pemadaman listrik yang sering terjadi belakangan ini,” tegas Timbul, Senin (8/6/2026).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa masyarakat sebagai pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan layanan listrik yang andal dan berkesinambungan. Karena itu, Komisi D akan mendorong PLN melakukan langkah-langkah perbaikan agar gangguan serupa tidak terus berulang.

“Kita sebagai pengguna meminta PLN meningkatkan pelayanannya, supaya pasokan listrik kepada masyarakat tidak terganggu lagi,” tegasnya.

Tak hanya mempertanyakan penyebab pemadaman, DPRD Sumut juga akan mengangkat aspirasi masyarakat terkait tuntutan kompensasi atas terganggunya layanan listrik. Menurut Timbul, banyak warga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman bergilir sehingga persoalan tersebut tidak bisa diabaikan.

“Masyarakat yang terkena dampak pemadaman tentu meminta adanya kompensasi. Hal itu juga akan menjadi salah satu agenda yang kita bahas bersama PLN nanti,” katanya.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemadaman listrik bergilir telah memicu keresahan di berbagai daerah di Sumatera Utara. Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, kondisi tersebut juga berdampak pada sektor usaha, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan publik yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil. (san/ila)

Gelombang keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari DPRD Sumut. Komisi D DPRD Sumut memastikan akan memanggil PT PLN (Persero) dalam rapat resmi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu mendatang guna meminta penjelasan terkait gangguan pasokan listrik yang dinilai telah merugikan masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, mengatakan rapat tersebut akan menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kelistrikan PLN, termasuk mengupas penyebab terjadinya pemadaman yang belakangan semakin sering dikeluhkan warga.

Menurutnya, berbagai penjelasan yang selama ini disampaikan PLN, mulai dari gangguan jaringan transmisi hingga robohnya tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), akan dikaji dan dimintakan penjelasan secara rinci.

“Kami akan mengadakan pertemuan dengan PLN pada hari Rabu mendatang. Semua persoalan pelayanan akan kita bahas, terutama terkait pemadaman listrik yang sering terjadi belakangan ini,” tegas Timbul, Senin (8/6/2026).

Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa masyarakat sebagai pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan layanan listrik yang andal dan berkesinambungan. Karena itu, Komisi D akan mendorong PLN melakukan langkah-langkah perbaikan agar gangguan serupa tidak terus berulang.

“Kita sebagai pengguna meminta PLN meningkatkan pelayanannya, supaya pasokan listrik kepada masyarakat tidak terganggu lagi,” tegasnya.

Tak hanya mempertanyakan penyebab pemadaman, DPRD Sumut juga akan mengangkat aspirasi masyarakat terkait tuntutan kompensasi atas terganggunya layanan listrik. Menurut Timbul, banyak warga dan pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman bergilir sehingga persoalan tersebut tidak bisa diabaikan.

“Masyarakat yang terkena dampak pemadaman tentu meminta adanya kompensasi. Hal itu juga akan menjadi salah satu agenda yang kita bahas bersama PLN nanti,” katanya.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemadaman listrik bergilir telah memicu keresahan di berbagai daerah di Sumatera Utara. Selain mengganggu aktivitas rumah tangga, kondisi tersebut juga berdampak pada sektor usaha, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan publik yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil. (san/ila)