Dukung Pemakzulan Gibran, Try Sutrisno: Kalau Tak Dibereskan, Negara Bisa Rusak

6 hours ago 3

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sikap mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno yang menyetujui deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bukannya tanpa pertimbangan matang.
Namun, ada alasan yang sangat mendasar yang membuat dirinya merasa harus ikut mendukung gerakan tersebut. Hingga kemudian ia ikut menandatangani deklarasi tersebut.
Alasannya, ia menilai tindakan purnawirawan merupakan upaya penyelamatan bangsa. Ia menegaskan bahwa seluruh purnawirawan TNI dari berbagai matra kompak, termasuk purnawirawan kepolisian. Menurut Try, mereka ingin supaya negara bisa ditata kembali.

Dalam wawancara bersama Tempo pada Kamis (1/5/2025), Try Sutrisno menilai delapan butir tuntutan dari para purnawirawan merupakan cerminan dari kekhawatiran yang serius. “Anda lihat isinya. Itu semua masalah pokok semua. Itu semua masalah berat. Kalau saudara orang Indonesia baca itu, kalau ini enggak diberesin, rusak negara,” ujarnya di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat.

Ia mengungkapkan bahwa dukungan terhadap deklarasi itu bukan semata karena solidaritas antar-purnawirawan, tapi juga setelah mendengar berbagai masukan dari masyarakat sipil. Ia bahkan mendorong publik untuk menguji secara hukum langkah politik Gibran sejak pencalonannya. “Itu pasti akan didengar orang-orang, masyarakat. Bukan hanya purnawirawan. Kalau baik, kita akan diam, enggak akan ngomong,” tambahnya.

Deklarasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dibacakan pada 17 April lalu memuat delapan poin kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu yang paling disorot adalah seruan untuk memakzulkan Gibran dari kursi wakil presiden. Seruan ini ditandatangani oleh ratusan purnawirawan dari berbagai angkatan: 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, serta 91 kolonel, dan mendapat pengesahan langsung dari Try Sutrisno.

Menanggapi hal itu, Jenderal TNI (Purn) Wiranto selaku Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan menyatakan bahwa Presiden Prabowo memahami isi tuntutan yang dilayangkan para purnawirawan. Namun demikian, Prabowo disebut belum bisa memberi tanggapan langsung karena perlu waktu untuk menelaahnya. “Itu bukan persoalan ringan, tapi fundamental,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Kamis (24/4/2025).

Terkait desakan pemakzulan Gibran, Wiranto menegaskan bahwa hal tersebut bukan berada di ranah kekuasaan presiden. “Tidak bisa saling mencampuri di situ. Usulan yang bukan bidangnya, domainnya presiden tentu tidak akan direspons,” ujar Wiranto.