Guru Besar UII Tolak Undangan Prabowo, Guru Besar UGM Ini Justru Ditolak Masuk Istana

Istana Negara | Wikipedia

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketika sejumlah Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) menolak menghadiri undangan Presiden Prabowo ke Istana, Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) justru ditolak masuk ke Istana, sekalipun jauh-jauh sudah datang di Jakarta.

Sejumlah guru besar UGM Yogyakarta dibuat kecewa saat hendak menghadiri forum dialog bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (15/1/2026). Dalam surat undangan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, tercantum delapan nama guru besar UGM sebagai peserta.

Namun, realitas di lapangan tak sepenuhnya sesuai undangan. Dari delapan nama tersebut, hanya sebagian yang akhirnya bisa masuk ke kawasan Istana Negara. Sejumlah guru besar lainnya justru tertahan karena nama mereka tidak tercantum dalam daftar Sekretariat Negara, meskipun telah membawa undangan resmi.

Di sisi lain, ada pula guru besar yang memilih tidak memenuhi undangan sejak awal. Guru Besar Ilmu Perencanaan Kota Fakultas Teknik UGM, Bakti Setiawan, menyatakan memutuskan absen karena meragukan efektivitas forum tersebut.

Ia menilai jumlah peserta yang mencapai ratusan orang tidak memungkinkan terjadinya dialog yang substansial antara presiden dan para akademisi. “Masak ratusan orang bisa beri masukan. Tujuan acara itu juga tidak begitu jelas,” kata Bakti saat dihubungi Kamis (15/1/2026).

Menurut Bakti, menyampaikan kritik atau gagasan kepada pemerintah melalui tulisan ilmiah dan jurnal justru lebih berdampak dibandingkan hadir dalam forum yang sifatnya seremonial. Ia juga mengaku mendengar kabar sejumlah koleganya yang sudah terlanjur datang ke Jakarta justru gagal masuk Istana Negara.

Pengalaman pahit itu dialami salah satu guru besar UGM yang meminta identitasnya dirahasiakan. Profesor tersebut mengaku telah tiba di Jakarta sehari sebelum acara dan mengurus tiket pesawat secara mendadak demi memenuhi undangan.

Namun sesampainya di lokasi, namanya tidak tercantum dalam daftar peserta yang berhak masuk Istana. Padahal, menurut pengakuannya, proses registrasi telah dibantu oleh staf UGM sesuai prosedur yang ditetapkan Kemendiktisaintek.

“Panitia malah minta saya pakai nama kampus lain supaya bisa masuk,” kata dia.

Permintaan tersebut langsung ditolaknya. Ia memilih kembali ke hotel dan tidak melanjutkan upaya masuk ke Istana Negara.

Profesor itu juga mengeluhkan pola penyelenggaraan acara yang dinilainya tidak profesional. Selain undangan yang disampaikan secara mendadak, panitia secara tiba-tiba mengubah jadwal acara. Semula kegiatan dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB, namun diubah menjadi pukul 08.00–12.00 WIB, dengan pemberitahuan yang baru diterima sehari sebelum pelaksanaan.

Pemberitahuan tersebut, menurut dia, disampaikan melalui pesan WhatsApp yang juga memuat berbagai persyaratan ketat. Peserta diwajibkan membawa surat undangan fisik, menggunakan bus yang disediakan panitia dengan keberangkatan pukul 05.00 WIB, serta dilarang membawa gawai, jam tangan pintar, maupun alat perekam.

Peserta hanya diperbolehkan membawa buku dan alat tulis selama mengikuti forum.

Dari informasi yang ia peroleh, dari delapan guru besar UGM yang diundang, hanya tiga orang yang akhirnya berhasil masuk ke Istana Negara. Bahkan, salah satu dari tiga nama tersebut disebut belum menyandang gelar profesor.

Secara nasional, terdapat sekitar 180 guru besar dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang namanya tercantum dalam surat undangan Direktorat Jenderal Kemendiktisaintek. Mereka dijadwalkan mengikuti taklimat dan dialog bersama Presiden Prabowo Subianto untuk membahas peran perguruan tinggi dalam mendukung Asta Cita Prabowo-Gibran.

Surat undangan bertanggal 9 Januari 2026 itu ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Khairul Munadi.

Hingga berita ini ditulis, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum memberikan respons atas pesan WhatsApp terkait keluhan sejumlah guru besar tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak protokol Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, sebagaimana tercantum dalam surat undangan, juga belum mendapatkan jawaban. [*] Disarikan dari sumber berita media daring