Kementerian Keuangan Dirombak, Sri Mulyani Lantik 22 Pejabat Baru

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo saat memberikan keterangan pers tentang PPN 12 Persen di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, 2 Januari 2024. Ditjen Pajak menyampaikan tarif PPN 12% untuk barang - barang mewah akan mulai berlaku 1 Februari 2025 sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat baru untuk mengisi posisi eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan pada Jumat, 23 Mei 2025. Pelantikan itu merupakan bagian dari perombakan struktur organisasi Kemenkeu yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden nomor 83/TPA tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Keuangan.

“Presiden Prabowo telah menetapkan struktur baru di Kemenkeu. Struktur baru ini menegaskan posisi para pejabat, baik yang baru masuk maupun yang lama,” ujar Sri Mulyani saat pelantikan di kantornya.

Salah satu nama penting dalam perombakan ini adalah Suryo Utomo yang dipindahkan dari jabatan Direktur Jenderal Pajak, posisi yang telah didudukinya sejak 2019, menjadi Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

“Pak Suryo Utomo diberikan tugas baru, kami harap beliau dapat menjalankan peran ini dengan tabah,” tambah Sri.

Sebagai penggantinya di Dirjen Pajak, Sri Mulyani melantik Bimo Wijayanto, mantan Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Selain itu, Letjen TNI Purnawirawan Djaka Budhi Utama ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai menggantikan Askolani yang kini menjabat sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan.

Di bidang anggaran, Luky Alfirman resmi menggantikan Isa Rachmatarwata sebagai Direktur Jenderal Anggaran. Isa saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Febrio Nathan Kacaribu, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dipromosikan menjadi Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Sementara itu, sejumlah pejabat tetap mempertahankan posisi mereka, antara lain Astera Primanto Bhakti sebagai Dirjen Perbendaharaan, Rionald Silaban sebagai Dirjen Kekayaan Negara, dan Suminto sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Perombakan besar-besaran ini diharapkan dapat memperkuat kinerja Kementerian Keuangan dalam menghadapi tantangan dan mendorong kebijakan fiskal yang lebih efektif ke depan.