Upaya Pemprov Membuka Akses Pendidikan bagi Anak yang Terputus Sekolah
Tidak semua anak di Papua beruntung bisa melewati hari-hari dengan seragam sekolah, buku di dalam tas, dan bel masuk yang menandai dimulainya pelajaran. Di luar ruang-ruang kelas, masih ada ribuan anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah.
Laporan: Elfira_Jayapura
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) tahun 2023 menunjukkan, sebanyak 152.319 anak di Provinsi Papua, masuk dalam kategori anak tidak sekolah (ATS). Angka tersebut menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah, sekaligus mengingatkan bahwa persoalan pendidikan tidak selesai hanya dengan membangun sekolah dan menyediakan ruang kelas.
Di tengah persoalan itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diharapkan menjadi salah satu pintu bagi anak-anak yang terputus dari pendidikan formal untuk kembali belajar.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama mengatakan, pemerintah provinsi mendorong kabupaten dan kota memperkuat keberadaan serta fungsi PKBM. Lembaga pendidikan nonformal tersebut dinilai memiliki peran strategis untuk menjangkau anak-anak yang belum menyelesaikan pendidikan maupun mereka yang sama sekali tidak lagi bersekolah.
“Kita tidak punya alasan untuk tidak menolong anak-anak tidak sekolah,” kata Marthen, saat ditemuia di ruang kerjanya, Senin (14/9).
Saat ini, berdasarkan data satuan pendidikan SKB/PKBM se-Provinsi Papua, terdapat 178 satuan pendidikan. Jumlah tersebut tersebar di sembilan kabupaten/kota, yakni Kota Jayapura 27, Kabupaten Jayapura 31, Biak Numfor 28, Kepulauan Yapen 27, Keerom 46, Sarmi enam, Supiori tujuh, Waropen empat dan Mamberamo Raya dua.
Bagi pemerintah, jumlah tersebut merupakan modal awal. Namun, keberadaan PKBM saja tidak cukup. Lembaga-lembaga itu perlu mendapat pembinaan dan dukungan agar benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat anak-anak kembali belajar.
Marthen mengatakan, PKBM dapat membantu anak-anak mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Paket A, B dan C. Program tersebut memberi kesempatan kepada mereka yang belum menyelesaikan pendidikan setara SD, SMP maupun SMA untuk kembali memperoleh pendidikan.
“Kalau bisa kabupaten/kota dan provinsi kita beri perhatian kepada teman-teman pengelola supaya mereka juga semangat untuk menolong anak-anak kita yang ada di sekitar tempat dilaksanakannya PKBM,” ujarnya.
Persoalan anak tidak sekolah, kata Marthen, tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan. Pemerintah kabupaten dan kota harus ikut bergerak karena sebagian besar anak berada dan tumbuh di wilayah masing-masing.
Karena itu, Dinas Pendidikan Papua akan mendorong bidang teknis turun langsung ke kabupaten dan kota. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kondisi PKBM, jumlah lembaga yang aktif, sekaligus menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan.
“Paling tidak kita bisa menekan angka anak tidak sekolah supaya menurun. Karena angka anak tidak sekolah cukup tinggi,” katanya.
Di tingkat masyarakat, PKBM juga memiliki peluang untuk menemukan anak-anak yang selama ini tidak terjangkau sistem pendidikan. Mereka dapat direkrut untuk kembali mengikuti proses pembelajaran, sebelum kemudian diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan sesuai kebutuhan.
“Bukan hanya mengejar ijazah, pembelajaran di PKBM juga diharapkan menjadi ruang untuk membangun kembali kemampuan dasar anak, terutama literasi dan numerasi,” ujarnya.
Upaya Pemprov Membuka Akses Pendidikan bagi Anak yang Terputus Sekolah
Tidak semua anak di Papua beruntung bisa melewati hari-hari dengan seragam sekolah, buku di dalam tas, dan bel masuk yang menandai dimulainya pelajaran. Di luar ruang-ruang kelas, masih ada ribuan anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah.
Laporan: Elfira_Jayapura
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) tahun 2023 menunjukkan, sebanyak 152.319 anak di Provinsi Papua, masuk dalam kategori anak tidak sekolah (ATS). Angka tersebut menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah, sekaligus mengingatkan bahwa persoalan pendidikan tidak selesai hanya dengan membangun sekolah dan menyediakan ruang kelas.
Di tengah persoalan itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diharapkan menjadi salah satu pintu bagi anak-anak yang terputus dari pendidikan formal untuk kembali belajar.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama mengatakan, pemerintah provinsi mendorong kabupaten dan kota memperkuat keberadaan serta fungsi PKBM. Lembaga pendidikan nonformal tersebut dinilai memiliki peran strategis untuk menjangkau anak-anak yang belum menyelesaikan pendidikan maupun mereka yang sama sekali tidak lagi bersekolah.
“Kita tidak punya alasan untuk tidak menolong anak-anak tidak sekolah,” kata Marthen, saat ditemuia di ruang kerjanya, Senin (14/9).
Saat ini, berdasarkan data satuan pendidikan SKB/PKBM se-Provinsi Papua, terdapat 178 satuan pendidikan. Jumlah tersebut tersebar di sembilan kabupaten/kota, yakni Kota Jayapura 27, Kabupaten Jayapura 31, Biak Numfor 28, Kepulauan Yapen 27, Keerom 46, Sarmi enam, Supiori tujuh, Waropen empat dan Mamberamo Raya dua.
Bagi pemerintah, jumlah tersebut merupakan modal awal. Namun, keberadaan PKBM saja tidak cukup. Lembaga-lembaga itu perlu mendapat pembinaan dan dukungan agar benar-benar mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat anak-anak kembali belajar.
Marthen mengatakan, PKBM dapat membantu anak-anak mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Paket A, B dan C. Program tersebut memberi kesempatan kepada mereka yang belum menyelesaikan pendidikan setara SD, SMP maupun SMA untuk kembali memperoleh pendidikan.
“Kalau bisa kabupaten/kota dan provinsi kita beri perhatian kepada teman-teman pengelola supaya mereka juga semangat untuk menolong anak-anak kita yang ada di sekitar tempat dilaksanakannya PKBM,” ujarnya.
Persoalan anak tidak sekolah, kata Marthen, tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan. Pemerintah kabupaten dan kota harus ikut bergerak karena sebagian besar anak berada dan tumbuh di wilayah masing-masing.
Karena itu, Dinas Pendidikan Papua akan mendorong bidang teknis turun langsung ke kabupaten dan kota. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kondisi PKBM, jumlah lembaga yang aktif, sekaligus menentukan bentuk dukungan yang dibutuhkan.
“Paling tidak kita bisa menekan angka anak tidak sekolah supaya menurun. Karena angka anak tidak sekolah cukup tinggi,” katanya.
Di tingkat masyarakat, PKBM juga memiliki peluang untuk menemukan anak-anak yang selama ini tidak terjangkau sistem pendidikan. Mereka dapat direkrut untuk kembali mengikuti proses pembelajaran, sebelum kemudian diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan sesuai kebutuhan.
“Bukan hanya mengejar ijazah, pembelajaran di PKBM juga diharapkan menjadi ruang untuk membangun kembali kemampuan dasar anak, terutama literasi dan numerasi,” ujarnya.
