8 hours ago
2
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Maraknya peredaran narkoba di Kota Medan sudah sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, peredaran narkoba benar-benar telah menimbulkan berbagai aksi kriminalitas, salah satunya aksi pencurian yang kian marak.
Hal itu terungkap dalam Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Robi Barus SE MAP di Jalan Laboratorium, Kelurahan Kesawan, Medan Barat, Sabtu (20/12) sore.
“Di tempat kami di Kelurahan Silalas banyak sekali pencurian, itu karena marak sekali narkoba disana pak. Kami masyarakat ini resah dibuatnya, banyak maling gara-gara narkoba ini,” kata Pardomuan Manulang, warga Kelurahan Silalas kepada Robi Barus.
Pada kegiatan yang turut dihadiri Camat Medan Barat, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan sejumlah perangkat di lingkungan Pemko Medan itu, Pardomuan pun memohon agar Pemko Medan bisa berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba di Kelurahan Silalas. “Maunya ada jugalah peran dari Pemko Medan, supaya diberantas narkoba-narkoba ini,” harapnya.
Menanggapi itu, Robi Barus meminta kepada perangkat kewilayahan, mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba di Kota Medan. “Ini warganya sudah mengeluh Pak Camat, tolong ditindaklanjuti. Bukan hanya kepolisian, Pemko Medan dan seluruh pihak, termasuk masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberantas narkoba di Kota Medan,” ujar Robi.
Menurut Robi, narkoba merupakan musuh utama seluruh masyarakat Kota Medan. Apalagi, Sumatera Utara berkali-kali ditetapkan sebagai provinsi dengan tingkat peredaran narkoba paling tinggi di Indonesia. “Memang narkoba ini akar masalah. Maraknya begal, maling, itu semua karena narkoba ini. Kalau narkoba bisa kita berantas bersama-sama, InsyaAllah Kota Medan akan aman dengah sendirinya dari aksi-aksi kriminalitas,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, sejumlah warga yang hadir juga mengeluhkan tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak warga miskin di Kota Medan yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkannya.
“Sayalah contohnya. Saya tidak mendapatkan bantuan karena nama saya ada gelar sarjana sosial. Memang saya sarjana, tetapi faktanya saya ini orang susah, sangat butuh bantuan. Seharusnya kan di kroscek dulu, benar nggak saya ini warga miskin. Masak hanya karena ada gelar sarjana di nama saya lantas saya langsung dianggap orang mampu,” ungkap Debora, warga Kelurahan Titirantai.
Menanggapi ini, perwakilan Dinsos Medan sekaligus Koordinator PKH Dedy Irwanto Pardede mengatakan, hingga saat ini Pemko Medan terus melakukan pembenahan data penerima bantuan. “Masyarakat silakan laporkan kepada kami apabila ada masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi masih mendapatkan bantuan agar bantuan tersebut bisa dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Sebab saat ini, Pemko Medan juga sedang terus membenahi data penerima bantuan,” tuturnya.
Warga lainnya juga menyampaikan sejumlah aspirasi. Diantaranya soal sulitnya pasien BPJS Kesehatan mendapatkan rujukan ke rumah sakit, hingga meminta pemerintah untuk menormalisasi sungai-sungai di Kota Medan guna mengatasi masalah banjir. Menanggapi hal itu, Robi Barus pun memastikan akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait. (map/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Maraknya peredaran narkoba di Kota Medan sudah sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya, peredaran narkoba benar-benar telah menimbulkan berbagai aksi kriminalitas, salah satunya aksi pencurian yang kian marak.
Hal itu terungkap dalam Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan Robi Barus SE MAP di Jalan Laboratorium, Kelurahan Kesawan, Medan Barat, Sabtu (20/12) sore.
“Di tempat kami di Kelurahan Silalas banyak sekali pencurian, itu karena marak sekali narkoba disana pak. Kami masyarakat ini resah dibuatnya, banyak maling gara-gara narkoba ini,” kata Pardomuan Manulang, warga Kelurahan Silalas kepada Robi Barus.
Pada kegiatan yang turut dihadiri Camat Medan Barat, perwakilan Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan sejumlah perangkat di lingkungan Pemko Medan itu, Pardomuan pun memohon agar Pemko Medan bisa berperan aktif dalam memberantas peredaran narkoba di Kelurahan Silalas. “Maunya ada jugalah peran dari Pemko Medan, supaya diberantas narkoba-narkoba ini,” harapnya.
Menanggapi itu, Robi Barus meminta kepada perangkat kewilayahan, mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga kepala lingkungan untuk turut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba di Kota Medan. “Ini warganya sudah mengeluh Pak Camat, tolong ditindaklanjuti. Bukan hanya kepolisian, Pemko Medan dan seluruh pihak, termasuk masyarakat juga harus berperan aktif dalam memberantas narkoba di Kota Medan,” ujar Robi.
Menurut Robi, narkoba merupakan musuh utama seluruh masyarakat Kota Medan. Apalagi, Sumatera Utara berkali-kali ditetapkan sebagai provinsi dengan tingkat peredaran narkoba paling tinggi di Indonesia. “Memang narkoba ini akar masalah. Maraknya begal, maling, itu semua karena narkoba ini. Kalau narkoba bisa kita berantas bersama-sama, InsyaAllah Kota Medan akan aman dengah sendirinya dari aksi-aksi kriminalitas,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, sejumlah warga yang hadir juga mengeluhkan tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak warga miskin di Kota Medan yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkannya.
“Sayalah contohnya. Saya tidak mendapatkan bantuan karena nama saya ada gelar sarjana sosial. Memang saya sarjana, tetapi faktanya saya ini orang susah, sangat butuh bantuan. Seharusnya kan di kroscek dulu, benar nggak saya ini warga miskin. Masak hanya karena ada gelar sarjana di nama saya lantas saya langsung dianggap orang mampu,” ungkap Debora, warga Kelurahan Titirantai.
Menanggapi ini, perwakilan Dinsos Medan sekaligus Koordinator PKH Dedy Irwanto Pardede mengatakan, hingga saat ini Pemko Medan terus melakukan pembenahan data penerima bantuan. “Masyarakat silakan laporkan kepada kami apabila ada masyarakat yang mampu secara ekonomi tetapi masih mendapatkan bantuan agar bantuan tersebut bisa dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan. Sebab saat ini, Pemko Medan juga sedang terus membenahi data penerima bantuan,” tuturnya.
Warga lainnya juga menyampaikan sejumlah aspirasi. Diantaranya soal sulitnya pasien BPJS Kesehatan mendapatkan rujukan ke rumah sakit, hingga meminta pemerintah untuk menormalisasi sungai-sungai di Kota Medan guna mengatasi masalah banjir. Menanggapi hal itu, Robi Barus pun memastikan akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait. (map/adz)
