Potongan Aplikator Mencekik, 500.000 Ojol Siap Lumpuhkan Layanan Nasional

Driver ojek online dan ojek pangkalan menunggu penumpang di halte Stasiun Palmerah, Jakarta Pusat, Kamis 8 Juni 2023. Sekitar 500 ribu pengemudi ojek online (ojol) akan mematikan aplikasi dan menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak pada Selasa (20/5/2025) | tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Potongan aplikasi yang dinilai ugal-ugalan hingga mencapai 50 persen menjadi pemicu kemarahan ratusan ribu pengemudi ojek online (ojol) di seluruh Indonesia.

Mereka menilai kebijakan para aplikator tersebut telah melampaui batas regulasi yang ditetapkan pemerintah, yakni maksimal 20 persen. Akibatnya, penghasilan pengemudi tergerus tajam dan dianggap sangat merugikan.

Sebagai bentuk protes, sekitar 500.000 pengemudi ojol dari berbagai kota besar akan mematikan aplikasi secara massal dan menggelar aksi turun ke jalan pada Selasa (20/5/2025), dalam gerakan yang diberi nama Aksi 2025. Selain mematikan layanan transportasi, pengiriman makanan, dan barang berbasis aplikasi, para ojol juga akan melakukan unjuk rasa serentak di sejumlah wilayah Indonesia.

Aksi tersebut tidak hanya akan terpusat di Jakarta, tetapi juga digelar secara masif di kota-kota lain seperti Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Ambon.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan bahwa gerakan ini adalah bentuk perlawanan terhadap para aplikator yang dianggap mengabaikan aturan dan merugikan mitra pengemudi, baik roda dua maupun roda empat.

“Aksi off bid ini adalah bentuk pembelajaran kami terhadap aplikator yang melanggar regulasi. Kami mohon maaf kepada masyarakat jika aktivitas hariannya terganggu,” ujar Igun dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

Igun menyebutkan, sebanyak 25.000 lebih pengemudi ojol akan memadati Jakarta, datang dari berbagai kota di Pulau Jawa, Sumatera, dan wilayah Jabodetabek. Mereka akan berkumpul di basecamp komunitas ojol di lima wilayah Jakarta, lalu bergerak menuju titik-titik aksi seperti Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), DPR RI, dan kantor-kantor aplikator.

Adapun aksi pemadaman aplikasi dilakukan secara total sejak Selasa (20/5/2025) pukul 00.00 hingga 23.59 WIB, melumpuhkan pemesanan layanan transportasi, makanan, maupun barang dari berbagai platform aplikasi.

Pihak kepolisian pun mengaku telah menerima informasi ihwal aksi tersebut. Namun, jumlah pasti massa yang akan terlibat masih dalam pemantauan. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, menyebut pihaknya belum menyiapkan rekayasa lalu lintas karena masih mencermati potensi kepadatan dan titik kumpul massa.

“Nanti kita lihat dulu potensi massa dan lokasi titik kumpul, sekiranya perlu dilakukan rekayasa,” ujar Argo, Senin (19/5/2025).

Dukungan terhadap aksi ini datang dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel. Ia menegaskan bahwa secara substansi, perjuangan para pengemudi ojol layak untuk didukung.

“Perjuangannya secara substansi kita dukung. Regulasi soal aplikator memang wewenang Kemenhub, tapi untuk perlindungan pekerja, Kemenaker tetap hadir,” kata Noel di Kantor Kemenaker, Jakarta.

Ia mencontohkan salah satu upaya yang telah dilakukan Kemenaker adalah penerbitan Surat Edaran tentang Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir layanan transportasi daring.

Melalui aksi ini, para pengemudi ojol menuntut potongan aplikasi diturunkan menjadi maksimal 10 persen dan meminta adanya revisi tarif penumpang agar lebih layak. Selain itu, mereka menuntut adanya kejelasan status hubungan kerja, perlindungan sosial, serta jaminan pendapatan minimum yang adil.

Sejumlah titik aksi di Jakarta yang akan menjadi pusat konsentrasi massa antara lain kantor Kemenhub, Istana Merdeka, DPR RI, kantor pusat para aplikator, dan semua lokasi yang dianggap berhubungan langsung dengan sistem dan kebijakan aplikator.