JAYAPURA-Guru besar besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Prof.Julius Ary Mollet meniklai pemungutan suara ulang (PSU) di Provinsi Papua cukup berpotensi menghambat jalannya pembangunan di daerah. Meskipun diakui bahwa PSU ini juga konsekuensi dari sebuah negara yang berdemokrasi.
“Yang perlu diketahui bahwa PSU itu menghambat pembangunan. Sebab, daerah-daerah lain yang sudah terpilih, gubernurnya walikota bupatinya, mereka sudah langsung jalankan program yang sudah mereka rencanakan. Kalau kita belum bisa, Papua dia masih tersendat,”kata Prof.Julius Ary Mollet, Rabu (5/3).
Karena itu, dia berharap agar proses dan tahapan tersebut harus segera dilakukan. Karena anggaran yang dikelola oleh daerah itu harus digelontorkan melalui program dan kegiatan kepada masyarakat. Sehingga jangan sampai hal ini yang betul-betul menghambat jalannya pembangunan di Papua.
Apa lagi saat ini, efisiensi anggaran juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan itu perlu dilakukan. Tetapi pada sisi lain di Provinsi Papua, PSU dilakukan dengan membutuhkan anggaran yang sangat besar. “Mungkin ini juga yang perlu disikapi serius oleh pemerintah,” ujarnya.
Dia juga berharap kepada penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu untuk jelih melihat semua persoalan-persoalan yang berpotensi menghambat jalannya KPU yang jurdil. Sehingga masalah seperti ini tidak perlu diulang kembali. Karena sangat berdampak kepada masyarakat dan tentunya pembangunan ekonomi di sebuah wilayah.
“Kejadian pemilihan yang pertama itu, kesalahannya jangan sampai terulang lagi, saya pikir ini menjadi pembelajaran buat kita. Biayanya sangat mahal sekali. Bukan hanya biaya tetapi energi juga habis untuk itu,”ungkapnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA-Guru besar besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih, Prof.Julius Ary Mollet meniklai pemungutan suara ulang (PSU) di Provinsi Papua cukup berpotensi menghambat jalannya pembangunan di daerah. Meskipun diakui bahwa PSU ini juga konsekuensi dari sebuah negara yang berdemokrasi.
“Yang perlu diketahui bahwa PSU itu menghambat pembangunan. Sebab, daerah-daerah lain yang sudah terpilih, gubernurnya walikota bupatinya, mereka sudah langsung jalankan program yang sudah mereka rencanakan. Kalau kita belum bisa, Papua dia masih tersendat,”kata Prof.Julius Ary Mollet, Rabu (5/3).
Karena itu, dia berharap agar proses dan tahapan tersebut harus segera dilakukan. Karena anggaran yang dikelola oleh daerah itu harus digelontorkan melalui program dan kegiatan kepada masyarakat. Sehingga jangan sampai hal ini yang betul-betul menghambat jalannya pembangunan di Papua.
Apa lagi saat ini, efisiensi anggaran juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan itu perlu dilakukan. Tetapi pada sisi lain di Provinsi Papua, PSU dilakukan dengan membutuhkan anggaran yang sangat besar. “Mungkin ini juga yang perlu disikapi serius oleh pemerintah,” ujarnya.
Dia juga berharap kepada penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu untuk jelih melihat semua persoalan-persoalan yang berpotensi menghambat jalannya KPU yang jurdil. Sehingga masalah seperti ini tidak perlu diulang kembali. Karena sangat berdampak kepada masyarakat dan tentunya pembangunan ekonomi di sebuah wilayah.
“Kejadian pemilihan yang pertama itu, kesalahannya jangan sampai terulang lagi, saya pikir ini menjadi pembelajaran buat kita. Biayanya sangat mahal sekali. Bukan hanya biaya tetapi energi juga habis untuk itu,”ungkapnya.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
