Rakernas Gerakan Rakyat Tolak Pilkada via DPRD, Dorong Pemulihan Ekologi

Simulasi pemungutan suara Pilkada Wonogiri / foto ilustrasi / JSNews. Aris Arianto

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat menjadi momentum penting bagi organisasi tersebut untuk menegaskan arah perjuangan politiknya. Selain memutuskan bertransformasi menjadi partai politik, forum nasional itu juga melahirkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi pijakan sikap Partai Gerakan Rakyat ke depan.

Juru Bicara Partai Gerakan Rakyat, Angga Putra Fidrian, menyampaikan bahwa salah satu rekomendasi utama yang mengemuka adalah penolakan tegas terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, seluruh anggota sepakat bahwa mekanisme demokrasi harus tetap memberikan ruang langsung bagi rakyat.

“Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat,” ujar Angga dalam konferensi pers di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (18/1/2026).

Selain isu demokrasi elektoral, Rakernas juga menyoroti persoalan lingkungan hidup. Angga mengatakan, para pengurus wilayah dan Dewan Pakar mendorong agar pemulihan ekologis dilakukan secara serius, terutama di wilayah terdampak bencana di Sumatera, yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.

Tak hanya itu, rekomendasi lainnya menegaskan komitmen Partai Gerakan Rakyat untuk terus mengawal reformasi Polri hingga tuntas, sekaligus memperkuat agenda pelestarian alam. Dari daerah, sejumlah aspirasi turut disampaikan, termasuk kritik terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional.

“Dari Sulawesi Tenggara menyampaikan aspirasi, bahwa proyek strategis nasional kadang tidak berjalan seperti yang disampaikan oleh pemerintah,” kata Angga.

Menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut, Angga menegaskan bahwa Partai Gerakan Rakyat akan menempatkan diri sebagai pengawas aktif terhadap kebijakan publik.

“Ini adalah contoh dari demokrasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh teman-teman Gerakan Rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, memaparkan hasil sidang pleno Rakernas yang menetapkan sejumlah keputusan fundamental. Ia menyampaikan bahwa Gerakan Rakyat meyakini tujuan utama berdirinya NKRI adalah terwujudnya keadilan sosial melalui sistem demokrasi yang terbuka, partisipatif, dan berkeadaban.

Keyakinan tersebut, lanjut Ridwan, diwujudkan dalam karakter Panca Dharma yang menjadi landasan perjuangan, yakni religius, nasionalis kerakyatan, kesatria, kasih sayang, dan integritas moral.

Ridwan menambahkan, Gerakan Rakyat menilai bahwa perjuangan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat membutuhkan langkah politik yang terorganisir dan berkelanjutan.

“Dengan perlindungan Tuhan yang maha kuasa dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai dengan Partai Gerakan Rakyat,” ucapnya.

Dalam sidang pleno tersebut, Rakernas juga secara aklamasi menetapkan Ketua DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat.

“Setuju?” tanya Ridwan kepada peserta, yang langsung disambut seruan “Setuju” dari seluruh peserta Rakernas.

Ridwan juga mengungkapkan bahwa keputusan bertransformasi menjadi partai politik diperkuat melalui mekanisme e-voting. Dari total pengurus wilayah, sebanyak 403 orang atau sekitar 98 persen menyatakan persetujuan.

“Maka dari itu, rekomendasi menugaskan pada Ketua Umum terpilih untuk segera membentuk dan melengkapi struktural sesuai dengan visi, misi, dan karakter Gerakan Rakyat,” tandas Ridwan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring