2 hours ago
6
SAMOSIR– Langkah besar mendorong percepatan ekonomi di kawasan Danau Toba mulai dipacu secara terintegrasi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi mulai memperdalam kajian akademis dan teknis terkait gagasan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Danau Toba.
Kajian strategis ini diarahkan untuk mentransformasi kawasan Danau Toba menjadi satu kesatuan ekosistem ekonomi yang solid. Caranya, dengan menghubungkan seluruh potensi unggulan yang tersebar di tujuh kabupaten lingkar Danau Toba. Pembahasan krusial tersebut berlangsung di Lobby Lantai II Kantor Bupati Samosir, Senin (14/9).
Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir, Marudut Tua Sitinjak menegaskan, pola pembangunan sektoral atau berjalan sendiri-sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah tidak lagi relevan untuk memajukan Danau Toba. Menurutnya, dibutuhkan komitmen kuat serta kesamaan persepsi di tingkat regional.
“Bicara Danau Toba tidak bisa hanya Samosir. Kita perlu menyatukan persepsi dan menyepakati kebijakan bersama dengan kabupaten-kabupaten di kawasan Danau Toba,” ujar Marudut di hadapan jajaran Pemkab Samosir, perwakilan BI Sumut, dan peneliti BRIN.
Marudut memberikan apresiasi tinggi atas keterlibatan aktif BI Sumut dan BRIN yang memberi perhatian mendalam terhadap posisi Samosir. Secara geografis, Samosir berada di jantung Danau Toba, sehingga memegang peranan krusial sebagai simpul penghubung. Kendati demikian, ia memberikan catatan tebal agar eskalasi pertumbuhan ekonomi nantinya tidak merusak kelestarian ekologis.
“Pengembangan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan. Salah satunya melalui pemetaan presisi dan pelestarian sumber-sumber mata air yang menjadi nadi ekosistem Danau Toba. Pada prinsipnya kami sangat mendukung. Apa yang masih perlu diperbaiki ke depan, mari kita kerjakan bersama,” lanjutnya.
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Samosir, Hotraja Sitanggang, menumpahkan perhatian pada persoalan infrastruktur dasar. Menurut Hotraja, konektivitas antardaerah masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus dituntaskan jika KEK Danau Toba ingin berjalan efektif.
Akses transportasi darat maupun penyeberangan danau dianggap menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, wisatawan, hingga logistik barang. Tanpa konektivitas yang mumpuni, daya tarik investasi akan terhambat. “Pengembangan KEK tidak cukup hanya dengan menetapkan status kawasan lalu menjaring investor. Infrastruktur penghubung antarkawasan harus diperkuat terlebih dahulu agar pergerakan ekonomi berlangsung efektif,” tegas Hotraja.
Di sisi lain, Samosir dinilai memiliki modal sosial dan pariwisata yang sangat siap. Saat ini, Samosir telah mengelola 62 desa wisata, dengan 15 di antaranya telah berhasil menyandang status desa wisata mandiri. Fokus pengembangannya kini diarahkan pada integrasi destinasi berbasis pengalaman (experience-based tourism), penguatan jadwal atraksi budaya, hingga pembenahan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Perspektif akademis disampaikan Peneliti BRIN, Maxenius T Sambodo. Mengangkat pemaparan berjudul “Optimalisasi Data Dukung Kawasan untuk Pengembangan Investasi Danau Toba yang Berkelanjutan”, Maxenius membeberkan temuan awal kajian KEK.
Ia menilai, penguatan riset serta kelembagaan lintas daerah sangat vital agar pengembangan kawasan tidak terjebak ego sektoral. BRIN telah merumuskan sejumlah langkah awal, di antaranya pemulihan ekosistem, penguatan rantai nilai (value chain) antarkabupaten, pembentukan kelembagaan satu pintu, serta skema pembiayaan terpadu.
“Riset ini akan terus diperkuat. Mudah-mudahan dari kajian ini kita dapat membangun kembali semangat kawasan Danau Toba menjadi satu ekosistem yang saling melengkapi dan memperkuat,” urai Maxenius.
Pemkab Samosir menegaskan, kesiapannya menjadi salah satu titik sentral pengembangan KEK. Namun, Hotraja Sitanggang mengingatkan, masuknya arus modal asing maupun domestik tidak boleh sekadar menjadi angka statistik penanaman modal di atas kertas.
Investasi yang masuk wajib membawa dampak berganda (multiplier effect) yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Sasaran utama yang didorong Pemkab Samosir mencakup penguatan rantai pasok lokal (local procurement), pengembangan porsi pemasok lokal (supplier development), pelatihan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri, hingga percepatan digitalisasi transaksi UMKM. “Masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton ketika investasi besar masuk. Mereka harus dilibatkan dan masuk ke dalam rantai ekonomi kawasan,” tambah Hotraja.
Terkait aspek legalitas dan iklim investasi, Pemkab Samosir berkomitmen memberikan kemudahan perizinan sesuai koridor hukum yang berlaku. Berbagai kendala klasik seperti status kejelasan lahan dan batasan sempadan Danau Toba kini mulai diinventarisasi untuk diselesaikan secara bertahap.
Kajian KEK Danau Toba ini diharapkan tidak berujung menjadi dokumen formalitas semata, melainkan menjelma sebagai model operasional yang realistis dan terintegrasi. Lebih jauh, peta jalan KEK ini diproyeksikan masuk dalam kerangka transformasi pembangunan jangka panjang yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Samosir 2025–2045.
Pertemuan strategis tersebut ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan yang hadir, di antaranya Manager BI Sumut Yulian Zifar Ayustira, Kepala Bapperida Samosir Rajoki Simarmata, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Tetty Naibaho, serta Kepala DPMPTSP Pilippi Simarmata. (bbs/adz)
