JAYAPURA – Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu (5/3) siang.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, ribuan warga padati Kantor Pos Abepura untuk mengambil Bansos tersebut. Tak hanya di Kantor Pos, berdasarkan informasi pengambilan bansos juga bisa dilakukan di Bank BNI seluruh Kota Jayapura setelah melakukan verifikasi di Kantor Pos Abepura.
Pendamping PKH Distrik Abepura, Gres Kamisorey, menjelaskan bahwa bantuan PKH adalah bantuan tunai bersyarat bagi anak sekolah, lansia yang umurnya 60 tahun ke atas dan disabilitas.
Namun tidak semua disabilitas, kata Gres, mendapatkan bantuan dari Kementerian sosial (Kemensos), ada beberapa kategori diantaranya disabilitas berat dan ringan. Untuk yang disabilitas berat akan ditangung oleh APBN, sementara disabilitas ringan ditanggung APBD.
“Jadi pembiayaannya ada APBD dan APBN. Kalau APBD-kan mereka sendiri. Kita yang APBN, kalau yang masuk PKH itu disabilitas berat yang tidak bisa menolong dirinya sendiri akan ditanggung oleh Kemensos langsung,” jelas Gres kepada Cenderawasih Pos, Rabu (5/3) siang.
Menurut Gres, warga di Abepura yang menerima bantuan tersebut berdasarkan data dari Kementerian sosial, yang datanya sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya mereka yang menerima bansos di tempat itu adalah yang tidak memiliki masalah, terutama identitasnya di dalam Kartu Keluarga (KK), serta tidak mempunyai pekerjaan.
Data DTKS tersebut nantinya akan diverifikasi atau di update lagi ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Disini rata-rata penerimaan ada yang di Kantor Pos (diterima langsung tunai), dan di Bank BNI lewat rekening. Bantuan tersebut dikirim dari kementerian ke masing-masing penerima manfaat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Gres menjelaskan, untuk besar bantuannya berbeda-beda, kalau bantuan sosial sebesar Rp 600 ribu, sementara PKH bervariasi tergantung komponennya. “Untuk anak SD Rp 225 ribu per anak, SMP 375 ribu per anak dan SMA sebesar Rp 500 ribu per anak. Ibu hamil Rp 600 ribu, Lansia Rp 600 ribu, bayi Rp 750 ribu, dan disabilitas Rp 750 ribu, jadi berbeda penerimaan PKH dan sembako itu tidak sama,” rincinya.
Bagi yang punya undangan dilayani pihaknya dalam menerima bantuan tersebut, sementara yang tidak punya undangan tidak dilayani, karena datangnya tidak masuk dalam data pembayaran tahap satu 2025.
JAYAPURA – Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 1 di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu (5/3) siang.
Dari pantauan Cenderawasih Pos, ribuan warga padati Kantor Pos Abepura untuk mengambil Bansos tersebut. Tak hanya di Kantor Pos, berdasarkan informasi pengambilan bansos juga bisa dilakukan di Bank BNI seluruh Kota Jayapura setelah melakukan verifikasi di Kantor Pos Abepura.
Pendamping PKH Distrik Abepura, Gres Kamisorey, menjelaskan bahwa bantuan PKH adalah bantuan tunai bersyarat bagi anak sekolah, lansia yang umurnya 60 tahun ke atas dan disabilitas.
Namun tidak semua disabilitas, kata Gres, mendapatkan bantuan dari Kementerian sosial (Kemensos), ada beberapa kategori diantaranya disabilitas berat dan ringan. Untuk yang disabilitas berat akan ditangung oleh APBN, sementara disabilitas ringan ditanggung APBD.
“Jadi pembiayaannya ada APBD dan APBN. Kalau APBD-kan mereka sendiri. Kita yang APBN, kalau yang masuk PKH itu disabilitas berat yang tidak bisa menolong dirinya sendiri akan ditanggung oleh Kemensos langsung,” jelas Gres kepada Cenderawasih Pos, Rabu (5/3) siang.
Menurut Gres, warga di Abepura yang menerima bantuan tersebut berdasarkan data dari Kementerian sosial, yang datanya sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya mereka yang menerima bansos di tempat itu adalah yang tidak memiliki masalah, terutama identitasnya di dalam Kartu Keluarga (KK), serta tidak mempunyai pekerjaan.
Data DTKS tersebut nantinya akan diverifikasi atau di update lagi ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Disini rata-rata penerimaan ada yang di Kantor Pos (diterima langsung tunai), dan di Bank BNI lewat rekening. Bantuan tersebut dikirim dari kementerian ke masing-masing penerima manfaat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Gres menjelaskan, untuk besar bantuannya berbeda-beda, kalau bantuan sosial sebesar Rp 600 ribu, sementara PKH bervariasi tergantung komponennya. “Untuk anak SD Rp 225 ribu per anak, SMP 375 ribu per anak dan SMA sebesar Rp 500 ribu per anak. Ibu hamil Rp 600 ribu, Lansia Rp 600 ribu, bayi Rp 750 ribu, dan disabilitas Rp 750 ribu, jadi berbeda penerimaan PKH dan sembako itu tidak sama,” rincinya.
Bagi yang punya undangan dilayani pihaknya dalam menerima bantuan tersebut, sementara yang tidak punya undangan tidak dilayani, karena datangnya tidak masuk dalam data pembayaran tahap satu 2025.
