Riset JPPI: Setahun MBG, Capaian Akademik Siswa Justru Melemah

Ubaid Matraji | dok JPPI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama satu tahun dinilai belum memberikan dampak positif terhadap peningkatan prestasi akademik siswa.

Temuan itu disampaikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) berdasarkan riset yang mereka lakukan dengan membandingkan capaian akademik siswa sebelum dan sesudah program tersebut berjalan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan kajian sederhana untuk melihat apakah asupan gizi gratis yang diberikan negara berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan belajar siswa. Hasilnya, capaian akademik justru menunjukkan tren penurunan.

JPPI membandingkan hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2019 dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2025 pada tiga mata pelajaran utama, yakni Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Dari perbandingan tersebut, nilai rata-rata siswa pada UN 2019 tercatat lebih tinggi dibandingkan TKA 2025.

Pada mata pelajaran Bahasa Inggris, nilai rata-rata UN 2019 berada di angka 54,6, sementara pada TKA 2025 turun drastis menjadi 24,9. Untuk Bahasa Indonesia, rata-rata nilai UN 2019 mencapai 67,8, sedangkan TKA 2025 hanya mencatatkan angka 55,3. Sementara itu, nilai Matematika pada UN 2019 berada di rata-rata 39,2, dan turun menjadi 36,1 pada TKA 2025.

“Data ini melanjangi kegagalan negara secara terang-terangan. MBG tidak membuat siswa lebih pintar, justru sebaliknya,” kata Ubaid dalam Diskusi Publik Peringatan 1 Tahun MBG: Kroni Untung, Anak-Anak Diracun, yang digelar di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2026).

Menurut Ubaid, temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pendidikan di Indonesia tidak semata soal pemenuhan gizi, melainkan terletak pada kualitas sistem pembelajaran. Ia menilai negara terlalu fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik siswa, sementara persoalan mendasar di ruang kelas dibiarkan berlarut.

“Negara memilih memberi makan tubuh siswa, sambil membiarkan kelas tanpa guru berkualitas, kurikulum tanpa arah, dan pembelajaran tanpa nalar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ubaid mengkritik arah kebijakan MBG yang dinilai telah bergeser menjadi solusi instan bernuansa politik untuk menutupi kegagalan reformasi pendidikan. Ia menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan, namun tidak diikuti oleh perbaikan indikator akademik utama.

Menurutnya, MBG bukan mencerminkan investasi jangka panjang di sektor pendidikan, melainkan berpotensi melemahkan kualitas generasi mendatang.

“Jika arah ini diteruskan, Indonesia sedang menyiapkan Indonesia yang kenyang secara biologis, tetapi miskin secara intelektual,” katanya.

Ia pun mengingatkan bahwa tanpa pembenahan serius di sektor pendidikan, Indonesia berisiko melahirkan generasi yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, nalar logis, maupun daya saing global.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai kritik yang disampaikan publik. Ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG selama tahun pertama.

“Satu tahun ini kita melihat kegiatan yang positif, ya. memang di sana sini masih ada kekurangan dan kami terus perbaiki di tahun 2026,” ujar Dadan dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Badan Gizi Nasional, Kamis (8/1/2026).

Dadan menambahkan, pemerintah tetap menargetkan perluasan penerima manfaat MBG hingga 82,9 juta jiwa, sembari melakukan pembenahan kualitas layanan.

“Tapi sambil terus memperbaiki diri untuk sekaligus melakukan sertifikasi akreditasi. Sehingga kita akan bisa mengelompokkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) berbasis kualitas layanan,” katanya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring