JAYAPURA – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebutkan selama 2024 Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan sebesar Rp48,49 triliun atau 98,71 persen.
Pelaksana Harian (Plh) Kanwil DJPb Provinsi Papua Rahadian Setyo Noegroho mengatakan, di mana dari pagu tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 0,67 persen.
“Jadi mayoritas TKD hampir seluruhnya tersalurkan, hanya DAK Fisik yang masih memiliki penyaluran di bawah rata-rata sebesar 93,53 persen,” katanya di Jayapura, Senin (3/2).
Menurut Rahadian, selain itu untuk Dana Otsus telah tersalurkan 100 persen serta Dana Desa yakni 99,99 persen. “Penambahan Pagu Dana Bagi Hasil (DBH) di Wilayah Papua, sebesar Rp138,09 miliar, ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di seluruh provinsi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, penambahan ini mencakup sektor DBH pajak penghasilan, DBH pajak bumi dan bangunan, serta DBH dari sektor pertambangan umum. “Meski begitu secara year on year mengalami penurunan realisasi namun diharapkan penambahan pagu DBH yang mampu mendorong daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak yang lebih optimal, termasuk pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
Dia menambahkan, selama 2024 belanja negara di Papua mencapai Rp 65,72 T atau 95,16 persen dari pagu APBN. “Angka ini meningkat 4,22 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp17,22 triliun atau 86,41 persen dari pagu hal ini disebabkan oleh terjadinya efisiensi belanja pada belanja barang dan jasa pada akhir tahun anggaran,” ujarnya. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyebutkan selama 2024 Transfer ke Daerah (TKD) yang telah disalurkan sebesar Rp48,49 triliun atau 98,71 persen.
Pelaksana Harian (Plh) Kanwil DJPb Provinsi Papua Rahadian Setyo Noegroho mengatakan, di mana dari pagu tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 0,67 persen.
“Jadi mayoritas TKD hampir seluruhnya tersalurkan, hanya DAK Fisik yang masih memiliki penyaluran di bawah rata-rata sebesar 93,53 persen,” katanya di Jayapura, Senin (3/2).
Menurut Rahadian, selain itu untuk Dana Otsus telah tersalurkan 100 persen serta Dana Desa yakni 99,99 persen. “Penambahan Pagu Dana Bagi Hasil (DBH) di Wilayah Papua, sebesar Rp138,09 miliar, ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di seluruh provinsi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, penambahan ini mencakup sektor DBH pajak penghasilan, DBH pajak bumi dan bangunan, serta DBH dari sektor pertambangan umum. “Meski begitu secara year on year mengalami penurunan realisasi namun diharapkan penambahan pagu DBH yang mampu mendorong daerah untuk pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pendapatan pajak yang lebih optimal, termasuk pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
Dia menambahkan, selama 2024 belanja negara di Papua mencapai Rp 65,72 T atau 95,16 persen dari pagu APBN. “Angka ini meningkat 4,22 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp17,22 triliun atau 86,41 persen dari pagu hal ini disebabkan oleh terjadinya efisiensi belanja pada belanja barang dan jasa pada akhir tahun anggaran,” ujarnya. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
.jpg)
