Soal Efek MBG, Kemenkes: Belum Ada Angka yang Bisa Disampaikan

Ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ando

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan dan menyedot anggaran besar, namun pertanyaan mendasar soal dampaknya terhadap penurunan stunting masih belum bisa dijawab pemerintah. Kementerian Kesehatan mengakui, hingga kini belum tersedia data yang cukup untuk memastikan sejauh mana program tersebut berpengaruh terhadap status gizi anak.

Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus menyampaikan bahwa secara konsep, MBG memang bersinggungan langsung dengan persoalan stunting. Namun, untuk menyimpulkan efektivitasnya secara kuantitatif, diperlukan pengukuran medis yang ketat dan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

“Kalau ditanya sekarang angkanya berapa, belum bisa. Karena harus dikerjakan dengan teliti dulu, ini medis,” ujar Benyamin dalam konferensi pers 1 Tahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Operasional Perdana Program MBG Tahun 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini memprioritaskan kelancaran distribusi makanan bergizi kepada anak-anak. Setelah program berjalan stabil, barulah evaluasi dilakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya, termasuk perubahan berat badan dan indikator gizi lainnya.

“Ini sangat teknis lah, ini teknis medis,” kata Benyamin.

Meski belum ada angka pasti, Benyamin memastikan bahwa Kementerian Kesehatan akan melakukan survei dampak MBG dan mempublikasikan hasilnya pada waktu yang tepat. Ia menegaskan pentingnya evaluasi tersebut, mengingat besarnya anggaran negara yang digelontorkan.

“Karena sayang dong anggaran besar kita enggak berhasil, enggak dimanfaatkan untuk mengatasi stunting,” ujarnya.

Sebelumnya, sorotan terhadap efektivitas program gizi juga disampaikan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Betta Anugrah. Ia mengingatkan pemerintah agar segera mengevaluasi tren prevalensi stunting secara lebih serius.

Menurut Betta, penurunan stunting dari 2023 ke 2024 tergolong minim, yakni hanya turun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen.
“Prevalensi stunting tahun 2024 masih di bawah target nasional di tahun 2025. Ada pun penurunan tersebut tidak signifikan hanya turun 1,7 persen dari capaian di tahun 2023,” kata Betta saat dihubungi, Kamis (25/12/2025).

Ia menilai kehadiran program MBG belum tentu otomatis mempercepat penurunan stunting jika tata kelolanya tidak dibenahi. Salah satu persoalan yang disorot adalah potensi tumpang tindih antarprogram gizi yang dikelola berbagai lembaga.

“Sehingga tidak ada kejelasan kepemimpinan dan integrasi, koordinasi mudah berubah menjadi kompetisi senyap antarlembaga,” ujarnya.

Selain itu, Betta menyoroti persoalan data yang dinilai belum terintegrasi. Perbedaan angka stunting kerap muncul karena sumber data yang beragam, sementara data penerima manfaat tersebar di berbagai sistem, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.

“Tanpa upaya serius membangun basis data terpadu penerima manfaat gizi, risiko double counting dan salah sasaran sangat besar,” kata Betta.

Ia menegaskan, tantangan utama penanganan gizi di Indonesia saat ini bukan semata besaran anggaran, melainkan ketepatan sasaran. Negara, menurutnya, harus mampu memastikan bahwa intervensi gizi benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring