14 hours ago
4
STABAT, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Langkat, dr Juliana Tarigan tidak merespon konfirmasi wartawan saat ditanya pelayanan buruk yang diberikan Puskesmas Bahorok. Karenanya, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kabupaten Langkat mendesak agar dr Juliana Tarigan dievaluasi.
Sikap bungkam yang dilakukan Kadinkes Langkat kompak dengan Kepala Puskesmas Bahorok, Purwanti. Menyikapi itu, HMI Cabang Langkat buka suara terkait buruknya pelayanan di Puskesmas Bahorok.
Adapun persoalannya adalah, absennya dokter jaga ketika pasien membutuhkan pertolongan medis hingga rujukan. Kabid PTKP HMI Cabang Langkat, Wahyu Ramadhan yang juga masyarakat Bahorok menyayangkan kondisi tersebut.
Bahkan, dia menilai, buruknya pelayanan pada Puskesmas Bahorok mencerminkan lemahnya sistem pelayanan kesehatan di kampung halamannya.
“Sangat disayangkan sebuah fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat justru tidak menyediakan dokter,” jelasnya, Senin (5/5/2025).
“Puskesmas tanpa dokter ibarat sekolah tanpa guru, keberadaannya menjadi formalitas tanpa fungsi. Masyarakat datang dengan harapan untuk sembuh, bukan untuk pulang dengan kecewa,” sambungnya.
Tidak ada tenaga medis paling dasar seperti dokter, kata dia, adalah bentuk kelalaian manajerial yang serius. Jika puskesmas tidak mampu memastikan kehadiran tenaga medis yang paling dasar, maka ada yang salah dalam sistem pengelolaannya.
“Harap dilakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan segera. Karena ini bukan sekadar soal layanan buruk, ini soal nyawa manusia,” tegasnya.
Permintaan evaluasi demi menjaga citra baik fasilitas kesehatan di Kabupaten Langkat. Terlebih lagi, dengan harapan kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kami dari HMI Cabang Langkat menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar warga. Pemerintah daerah harus hadir dan bertanggung jawab penuh. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada perbaikan nyata, karena diam adalah bentuk pembiaran,” tukas Ketua HMI Cabang Langkat, Alfi Syahrin.
HMI Cabang Langkat mendesak dinas kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk segera mengambil langkah konkret serta transparan, dalam memperbaiki sistem pengelolaan fasilitas kesehatan, khususnya pada Puskesmas Bahorok.
Pukesmas Bahorok kembali disorot keluarga pasien. Soalnya, sikap Puskesmas Bahorok yang tidak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat itu bukan terjadi kali ini saja.
Adapun pasien yang masuk ke Puskesmas Bahorok itu adalah Ramadhani Iskandar (44), Jum’at (2/5/2025) malam. Setibanya di Puskesmas Bahorok, pasien ditangani oleh perawat saja.
Sementara dokternya tidak ada. “Sangat disayangkan pelayanan di Puskemas Bahorok, tidak seperti yang diharapkan. Tidak ada dokter jaga di tempat, pasien nunggu lama,” kata perwakilan keluarga pasien, Aqsa.
Alhasil, pasien tersebut sempat tertunda untuk dirujuk.
“Perawat yang jaga tidak berani ambil keputusan, karena bukan wewenang mereka,” sambungnya.
Puskesmas Bahorok juga pernah tidak memberikan pelayanan prima kepada pasien atas nama Suparmin warga Kelurahan Pekanbahorok yang hendak dirujuk. Adapun pelayanan dimaksud adalah, pasien tidak dirujuk dengan menggunakan ambulans Puskesmas Bahorok, melainkan ambulans milik Desa Empus, Kecamatan Bahorok.
Padahal di Puskesmas Bahorok, ada 2 unit ambulans yang bersedia. Satu di antaranya dalam kondisi sehat dan satunya lagi kondisinya rusak. (ted/han)
STABAT, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Langkat, dr Juliana Tarigan tidak merespon konfirmasi wartawan saat ditanya pelayanan buruk yang diberikan Puskesmas Bahorok. Karenanya, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kabupaten Langkat mendesak agar dr Juliana Tarigan dievaluasi.
Sikap bungkam yang dilakukan Kadinkes Langkat kompak dengan Kepala Puskesmas Bahorok, Purwanti. Menyikapi itu, HMI Cabang Langkat buka suara terkait buruknya pelayanan di Puskesmas Bahorok.
Adapun persoalannya adalah, absennya dokter jaga ketika pasien membutuhkan pertolongan medis hingga rujukan. Kabid PTKP HMI Cabang Langkat, Wahyu Ramadhan yang juga masyarakat Bahorok menyayangkan kondisi tersebut.
Bahkan, dia menilai, buruknya pelayanan pada Puskesmas Bahorok mencerminkan lemahnya sistem pelayanan kesehatan di kampung halamannya.
“Sangat disayangkan sebuah fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat justru tidak menyediakan dokter,” jelasnya, Senin (5/5/2025).
“Puskesmas tanpa dokter ibarat sekolah tanpa guru, keberadaannya menjadi formalitas tanpa fungsi. Masyarakat datang dengan harapan untuk sembuh, bukan untuk pulang dengan kecewa,” sambungnya.
Tidak ada tenaga medis paling dasar seperti dokter, kata dia, adalah bentuk kelalaian manajerial yang serius. Jika puskesmas tidak mampu memastikan kehadiran tenaga medis yang paling dasar, maka ada yang salah dalam sistem pengelolaannya.
“Harap dilakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan segera. Karena ini bukan sekadar soal layanan buruk, ini soal nyawa manusia,” tegasnya.
Permintaan evaluasi demi menjaga citra baik fasilitas kesehatan di Kabupaten Langkat. Terlebih lagi, dengan harapan kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kami dari HMI Cabang Langkat menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar warga. Pemerintah daerah harus hadir dan bertanggung jawab penuh. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada perbaikan nyata, karena diam adalah bentuk pembiaran,” tukas Ketua HMI Cabang Langkat, Alfi Syahrin.
HMI Cabang Langkat mendesak dinas kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk segera mengambil langkah konkret serta transparan, dalam memperbaiki sistem pengelolaan fasilitas kesehatan, khususnya pada Puskesmas Bahorok.
Pukesmas Bahorok kembali disorot keluarga pasien. Soalnya, sikap Puskesmas Bahorok yang tidak memberikan pelayanan prima kepada masyarakat itu bukan terjadi kali ini saja.
Adapun pasien yang masuk ke Puskesmas Bahorok itu adalah Ramadhani Iskandar (44), Jum’at (2/5/2025) malam. Setibanya di Puskesmas Bahorok, pasien ditangani oleh perawat saja.
Sementara dokternya tidak ada. “Sangat disayangkan pelayanan di Puskemas Bahorok, tidak seperti yang diharapkan. Tidak ada dokter jaga di tempat, pasien nunggu lama,” kata perwakilan keluarga pasien, Aqsa.
Alhasil, pasien tersebut sempat tertunda untuk dirujuk.
“Perawat yang jaga tidak berani ambil keputusan, karena bukan wewenang mereka,” sambungnya.
Puskesmas Bahorok juga pernah tidak memberikan pelayanan prima kepada pasien atas nama Suparmin warga Kelurahan Pekanbahorok yang hendak dirujuk. Adapun pelayanan dimaksud adalah, pasien tidak dirujuk dengan menggunakan ambulans Puskesmas Bahorok, melainkan ambulans milik Desa Empus, Kecamatan Bahorok.
Padahal di Puskesmas Bahorok, ada 2 unit ambulans yang bersedia. Satu di antaranya dalam kondisi sehat dan satunya lagi kondisinya rusak. (ted/han)
