Wacana Pilkada Tak Panen Penolakan, Gen Z Terdepan Menolak

Ilustrasi pemungutan suara dalam pilkada serentak | pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus menuai resistensi publik. Penolakan tersebut tidak hanya datang dari satu kelompok usia, melainkan merata di hampir seluruh generasi, dengan generasi Z tercatat sebagai kelompok yang paling lantang menyuarakan keberatan.

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan, generasi Z—yakni responden berusia di bawah 27 tahun pada 2025—menjadi kelompok paling tegas menolak Pilkada tidak langsung. Tingkat penolakan di kalangan Gen Z mencapai 84 persen.

Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, menyebut temuan tersebut menegaskan posisi generasi muda sebagai garda terdepan dalam menjaga mekanisme demokrasi langsung di tingkat daerah.

“Gen Z paling keras menolak terhadap Pilkada lewat DPRD,” ujar Ardian di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Survei ini melibatkan 1.200 responden yang memiliki hak pilih, dengan metode pengambilan sampel acak bertingkat di berbagai wilayah Indonesia. Rentang usia responden dimulai dari 17 tahun hingga di atas 60 tahun. Penelitian dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur pada periode 10–19 Oktober 2025, dengan margin of error sekitar 2,9 persen.

LSI Denny JA menilai hasil survei ini cukup representatif karena mencerminkan sikap mayoritas dari sekitar 204 juta pemilih di Indonesia.

Selain Gen Z, kelompok usia lain juga menunjukkan tingkat penolakan yang signifikan. Responden dari generasi milenial (usia 28–34 tahun) menolak Pilkada lewat DPRD sebesar 71 persen. Generasi X (44–59 tahun) tercatat menolak sebesar 60 persen, sementara generasi Baby Boomer menunjukkan penolakan hingga 63 persen.

“Ini data memperlihatkan bahwa secara sistemik penolakan tidak hanya di sebuah generasi saja. Penolakan mayoritas ini berlangsung hampir di semua generasi,” kata Ardian.

Isu Pilkada melalui DPRD sendiri kembali mengemuka setelah berulang kali disuarakan Partai Golkar sejak Desember 2024. Dalam sejumlah momentum, termasuk perayaan ulang tahun partai pada 2024 dan 2025, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara terbuka menyampaikan keinginan untuk menghidupkan kembali Pilkada tidak langsung.

Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar tersebut juga sempat memberikan sinyal dukungan terhadap wacana Pilkada lewat DPRD dalam pidatonya.

Menurut Ardian, temuan survei ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah dan elite partai politik. Pasalnya, secara umum 66 persen responden menyatakan ingin Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung.

Ia menekankan bahwa angka penolakan di atas 60 persen dalam survei opini publik menunjukkan resistensi yang luas dan terstruktur.

“Rakyat sudah terbiasa memilih langsung sehingga jika sekarang tiba-tiba berubah dengan asumsi yang tidak bisa diterima, tentu penolakan juga begitu keras,” tuturnya.

LSI Denny JA juga mencatat, pengalaman masyarakat selama dua dekade sejak Pilkada langsung pertama kali digelar pada 2005 membentuk ingatan kolektif yang kuat. Faktor tersebut dinilai sangat memengaruhi sikap publik dalam menolak perubahan sistem pemilihan kepala daerah.

Alih-alih menghapus Pilkada langsung, Ardian merekomendasikan pemerintah dan partai politik fokus membenahi kualitas demokrasi lokal. Langkah yang bisa ditempuh antara lain menekan biaya politik, memperketat proses rekrutmen calon, serta meningkatkan pengawasan agar Pilkada berjalan lebih bersih.

Dalam setiap wacana perubahan sistem demokrasi, ia juga menegaskan pentingnya pelibatan publik secara terbuka. Selain itu, DPRD dan partai politik dinilai perlu membangun kembali integritas agar kepercayaan masyarakat dapat pulih. [*] Disarikan dari sumber berita media daring