Abrasi di Batang Kian Mengganas, Air Laut Masuk Rumah Warga dan Telan Ratusan Hektare Sawah

Ilustrasi abrasi air laut | freepik

BATANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Abrasi di pesisir Batang tak lagi sekadar ancaman di atas kertas. Air laut kini sudah mencapai teras rumah warga di wilayah Kecamatan Batang, sementara sekitar 350 hektare lahan pertanian terpaksa ditinggalkan karena terus tergenang air asin.

Kondisi tersebut terjadi seiring menyusutnya daratan pesisir Batang yang tercatat mencapai sekitar 4 meter setiap tahun akibat tergerus gelombang laut. Situasi ini semakin kompleks karena pesisir Batang juga menjadi kawasan dengan tingkat aktivitas ekonomi yang terus meningkat.

Pemerintah Kabupaten Batang pun menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dalam menata pemanfaatan ruang laut dan pesisir, agar tekanan lingkungan tidak semakin parah.

Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyebut abrasi di wilayah pesisir sudah berada pada level kritis, terlebih di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah yang diperkirakan mencapai 8 persen hingga akhir tahun. Menurutnya, laju pembangunan membawa konsekuensi berupa kompetisi ruang yang semakin ketat.

“Setiap tahun daratan kita berkurang. Karena itu, kegiatan hari ini sangat penting, apalagi Batang sedang tumbuh sebagai kawasan industrialisasi,” kata Faiz saat sosialisasi penataan ruang laut di kawasan Pantai Sigandu, Jumat (5/12/2025).

Ia menegaskan, kawasan pesisir Batang kini menghadapi tumpang tindih kepentingan, mulai dari kawasan ekonomi khusus (KEK), PLTU, hingga sektor pariwisata. Tanpa penataan ruang yang jelas, abrasi dan kerusakan ekosistem dikhawatirkan akan semakin meluas.

Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Batang menggandeng PLTU Batang untuk melakukan rehabilitasi pesisir melalui penanaman mangrove. Hingga kini, sekitar 50.000 bibit mangrove telah ditanam untuk menahan abrasi sekaligus menjaga keberlangsungan biota laut.

Selain abrasi, Faiz juga menyoroti penurunan tajam produksi ikan di Batang. Jika pada 2020 produksi perikanan masih mencapai 3.000 ton, pada 2025 angkanya merosot menjadi 1.700 ton. Ia menilai persoalan ini tidak semata soal tata ruang, tetapi juga berkaitan dengan praktik overfishing.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Batang mengusulkan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Lahan seluas 70 hektare disebut telah disiapkan untuk mendukung rencana tersebut.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Amehr Hakim, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap sejalan dengan kelestarian ekosistem laut.

“Kami melaksanakan perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, hingga evaluasi agar penataan ruang laut berjalan terstandar dan terintegrasi. Selain itu, Kementerian juga memberikan bimbingan teknis, supervisi, serta konsultasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan penataan ruang laut sesuai regulasi nasional,” terangnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mampu menjawab tantangan pesisir Batang yang menghadapi tekanan pembangunan sekaligus degradasi lingkungan.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkasnya.

Kondisi di lapangan, menurut Wakil Bupati Batang Suyono, sudah sangat mengkhawatirkan. Selain rumah warga yang mulai terdampak air laut, ratusan hektare lahan pertanian kini tak lagi produktif.

Ia menegaskan bahwa upaya penanaman mangrove harus dibarengi dengan pembangunan kesadaran masyarakat pesisir, karena keberhasilan konservasi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan fisik.

“Sejak puluhan tahun kita sudah melakukan penanaman, tapi yang bertahan hanya di beberapa titik. Karena itu, pendekatannya sekarang tidak hanya fisik, tapi juga sosial membangun kesadaran masyarakat,” kata Suyono saat penanaman mangrove di Denasri belum lama ini.

Secara keseluruhan, Pemkab Batang telah menanam sekitar 1,3 juta bibit mangrove di 17 titik pesisir, termasuk 57.000 bibit di wilayah Batang Kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batang, Rusmanto, menambahkan bahwa penanganan rob dan abrasi dilakukan secara bertahap, baik melalui penanaman mangrove maupun pembangunan tanggul laut.

DLH mencatat, rehabilitasi pesisir melalui penanaman mangrove secara masif telah dimulai sejak 2021, sebelum dampak rob semakin meluas. Saat ini, sekitar 3 kilometer garis pantai di Batang tercatat telah terdampak abrasi dari titik awal kegiatan.

Dengan tekanan lingkungan yang terus meningkat, pemerintah daerah berharap langkah penataan ruang laut dan rehabilitasi pesisir dapat memperlambat laju abrasi sekaligus melindungi ruang hidup masyarakat pesisir Batang. [*] Disarikan dari sumber berita media daring