Daftar Bansos Cair 2026 Resmi Dirilis: 6 Bantuan Lanjut, 2 Favorit Dihapus Total—Cek Siapa Masih Dapat & Nominalnya

Ilustrasi antrian bansos. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Peta bantuan sosial tahun 2026 akhirnya terbuka lebar. Pemerintah memastikan hanya program yang dinilai efektif, terukur, dan terintegrasi yang tetap berjalan. Hasilnya tegas: enam bansos utama dilanjutkan penuh sepanjang 2026, sementara dua bantuan yang sempat populer pada 2025 diputus berhenti total. Keputusan ini sejalan dengan kenaikan anggaran perlindungan sosial 2026 sebesar 8,6 persen menjadi Rp508,2 triliun untuk menjaga daya tahan sekitar 100 juta keluarga rentan.

Menjelang tutup tahun 2025, penyaluran PKH dan BPNT juga dipercepat agar hak penerima tersalurkan sesuai jadwal. Memasuki 2026, arah kebijakan makin jelas: bansos tidak lagi sekadar bantuan sesaat, melainkan dirancang sebagai jaring pengaman yang lebih rapi, berbasis data, dan minim kebocoran.

Enam program bansos berikut dipastikan tetap berjalan sepanjang 2026 dengan skema yang relatif stabil. Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi tulang punggung bansos bersyarat. Pemerintah menargetkan sekitar 10 juta KPM, dengan nilai bantuan berkisar Rp225.000 hingga Rp1.000.000 per tahap dan dicairkan empat kali dalam setahun, menyesuaikan komponen penerima seperti ibu hamil, balita, pelajar, hingga lansia.

Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga tetap lanjut menggunakan saldo elektronik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Target penerima mencapai 18 juta KPM dengan nilai bantuan Rp200.000 sampai Rp600.000 per bulan, difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok melalui e-warong.

Di sektor pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) terus dilanjutkan untuk menjaga akses sekolah siswa dari keluarga kurang mampu. Targetnya sekitar 20 juta pelajar hingga mahasiswa dengan nominal bantuan Rp450.000 hingga Rp1.000.000 per tahun yang umumnya dicairkan di awal tahun ajaran.

Negara juga tetap menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat miskin melalui skema PBI-JKN. Sekitar 90 juta peserta ditanggung penuh dengan iuran Rp42.000 per orang per bulan, memastikan akses layanan kesehatan tetap terbuka.

Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana sosial tetap mendapat dukungan melalui program ATENSI dan rehabilitasi sosial PMKS. Sasaran sekitar 1 juta penerima dengan bentuk bantuan beragam, mulai alat bantu, dukungan pangan bergizi, hingga pelatihan kemandirian.

Selain itu, bansos beras 10 kg tetap disiapkan secara situasional. Bantuan ini tidak reguler bulanan, namun akan digelontorkan jika terjadi kerawanan pangan atau kondisi khusus, dengan Bulog sebagai penyalur utama.

Tahun 2026 juga menjadi fase penting transformasi penyaluran bansos melalui sistem Perlinsos Digital. Seluruh data penerima akan disatukan dalam satu platform berbasis DTSEN BPS dan teknologi kecerdasan buatan untuk menekan masalah klasik seperti
✓ data ganda
✓ selisih penerima
✓ salah sasaran

Uji coba di Banyuwangi mencatat akurasi hingga 90 persen, sehingga pemerintah memperluas implementasi ke 32 daerah percontohan seperti Surabaya, Malang, dan Mojokerto mulai Februari 2026. Melalui sistem ini, pendaftaran dan pemutakhiran data bansos dapat dilakukan lewat ponsel dengan verifikasi otomatis berdasarkan desil ekonomi. Efisiensi yang dihasilkan diperkirakan mampu menekan potensi kebocoran anggaran hingga Rp10 triliun per tahun.

Di sisi lain, dua bantuan yang sempat ramai pada 2025 dipastikan tidak berlanjut. Pertama adalah BLT Kesra. Bantuan tambahan senilai Rp900 ribu yang dicairkan sekaligus untuk tiga bulan pada 2025 ini resmi berhenti di 2026. Penghentian dilakukan karena sifatnya memang sementara dan telah selesai masa pemberlakuannya. Penerima BLT Kesra berasal dari keluarga miskin ekstrem desil 1–4 DTSEN, dengan pencairan terakhir berlangsung hingga akhir Desember 2025, dan sebagian wilayah masih menyelesaikan susulan di awal Januari 2026 melalui bank penyalur atau PT Pos Indonesia.

Kedua adalah bantuan pangan khusus berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter. Program stimulus yang menyasar KPM BPNT di sejumlah wilayah prioritas selama 2025 ini juga dihentikan total pada 2026 karena tidak masuk skema bantuan reguler jangka panjang.

Dengan komposisi tersebut, 2026 menjadi tahun penataan ulang bansos. Penerima diimbau memastikan data kependudukan dan kondisi ekonomi selalu diperbarui agar tidak tersisih dalam sistem baru yang sepenuhnya berbasis data digital. Aris Arianto