1 day ago
7
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) triwulan II tahun 2025 pada Minggu (25/5). Dalam penyaluran tahap ini, sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
Mereka dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan, karena berada di desil 6 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan kata lain, kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan lebih mandiri dibanding kelompok miskin dan miskin ekstrem.
“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/5).
Sebagai gantinya, alokasi bansos sebanyak 1,8 juta KPM telah dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, terutama mereka yang tergolong miskin ekstrem.
Data KPM pengganti pun telah melalui proses uji petik yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). “Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” sambungnya.
Mensos menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan setiap tiga bulan sekali. Proses itu dilakukan melalui jalur formal, yakni integrasi data antar lembaga, dan jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos yang memiliki fitur Usul dan Sanggah.
Dengan jalur partisipatif, masyarakat bisa mengusulkan calon penerima baru atau menyanggah data penerima lama. Per Rabu sore, sudah ada 16,5 juta KPM yang menerima bansos untuk program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Nilai total bantuannya mencapai Rp10 triliun. Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menambahkan, masih ada sekitar 4 juta KPM yang bansosnya belum disalurkan. Saat ini, data mereka masih dalam proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk penyaluran bansos triwulan II.
Proses itu melibatkan kerjasama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.
Amalia menambahkan, pemutakhiran ini memadukan hasil survei BPS, data administrasi, dan rekonsiliasi dengan Dukcapil. Seluruh data yang dimutakhirkan itu telah diserahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. “Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” pungkasnya. (jpc/adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) triwulan II tahun 2025 pada Minggu (25/5). Dalam penyaluran tahap ini, sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
Mereka dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan, karena berada di desil 6 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan kata lain, kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan lebih mandiri dibanding kelompok miskin dan miskin ekstrem.
“Mereka sebagian kita temukan berada di desil 6 ke atas. Artinya, kondisi ekonominya sudah membaik dan lebih mandiri. Jadi, tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (28/5).
Sebagai gantinya, alokasi bansos sebanyak 1,8 juta KPM telah dialihkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan, terutama mereka yang tergolong miskin ekstrem.
Data KPM pengganti pun telah melalui proses uji petik yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). “Setelah penyaluran ini, pemutakhiran data juga akan terus kami lakukan,” sambungnya.
Mensos menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dilakukan setiap tiga bulan sekali. Proses itu dilakukan melalui jalur formal, yakni integrasi data antar lembaga, dan jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos yang memiliki fitur Usul dan Sanggah.
Dengan jalur partisipatif, masyarakat bisa mengusulkan calon penerima baru atau menyanggah data penerima lama. Per Rabu sore, sudah ada 16,5 juta KPM yang menerima bansos untuk program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Nilai total bantuannya mencapai Rp10 triliun. Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menambahkan, masih ada sekitar 4 juta KPM yang bansosnya belum disalurkan. Saat ini, data mereka masih dalam proses verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pihaknya telah menyelesaikan pemutakhiran DTSEN untuk penyaluran bansos triwulan II.
Proses itu melibatkan kerjasama dengan pendamping PKH serta BPS provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami lakukan ground check terhadap sekitar 12 juta keluarga. Dari situ, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk dalam pemutakhiran DTSEN,” ujarnya.
Amalia menambahkan, pemutakhiran ini memadukan hasil survei BPS, data administrasi, dan rekonsiliasi dengan Dukcapil. Seluruh data yang dimutakhirkan itu telah diserahkan kepada BPKP untuk validasi akhir. “Tujuannya jelas, untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bansos,” pungkasnya. (jpc/adz)
