14 hours ago
9
Ketua LDA Keraton Solo, GKR Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng mengatakan hingga saat ini pihaknya masih kesulitan untuk mendapatkan akses ke Keputren, Keraton Kulon dan Ndalem Ageng jelang revitalisasi. AndoSOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Ketua LDA Keraton Solo, GKR Koes Moertiyah Wandansari atau Gusti Moeng mengatakan hingga saat ini pihaknya masih kesulitan untuk mendapatkan akses ke Keputren, Keraton Kulon dan Ndalem Ageng jelang revitalisasi.
“Ya (masih kesulitan) sejak 5 bulan yang lalu saya sendiri sudah sampai omongan dengan si Asih itu untuk bisa menyerahkan kuncinya kepada kami. Karena ini bukan miliknya Sinuhun PB XIII pribadi, apalagi keluarga inti,” ungkapnya Selasa, (21/07/2026) kemarin.
Gusti Moeng menegaskan bahwa Keraton Kasunanan Solo bukanlah milik perorangan, melainkan milik dinasti.
“Ini adalah milik dinasti, yang dinasti itu sudah ada yang ditunjuk untuk bertanggung jawab yaitu Lembaga Dewan Adat dan ketuanya dipercayakan ke saya,” sambungnya.
Menurutnya, pihaknya telah mencoba melakukan komunikasi dengan pihak kubu PB XIV Purbaya namun tak kunjung mendapat akses kawasan tersebut.
“Tapi kalau ini udah yang kelima mungkin ya, itu enggak dilakukan, ya sudah. Ini kita akan lakukan sendiri gitu. Dan itu dalam tujuan untuk juga inventarisasi pusaka-pusaka,” jelasnya.
Gusti Moeng bahkan secara tegas akan mengambil langkah hukum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Cagar Budaya.
“Ya kan ada undang-undangnya. Dan itu setiap bangunan yang akan dikerjakan itu akan dipasang papan. Barang siapa dah, dah, dah gitu, ya sesuai dengan pasal dan undang-undang perlindungan cagar budaya, itu pasti akan kena akibatnya,” ujar Gusti Moeng.
“Baik mengganggu, apalagi sampai ke perbuatan fisik. Ini bukan masalah apa-apa. Tapi ini kita kembalikan lagi bahwa ini dinasti,” jelasnya.
Disinggung soal tidak adanya rembug (pembahasan) revitalisasi bersama, Gusti Moeng menegaskan tidak akan ada lagi rembugan.
“Enggak, sudah cukup,” tandasnya.
Sementara itu Pengageng Sasana Wilapa dari PB XIV Purbaya, GKR Panembahan Timoer Rumbay saat dikonfirmasi mengatakan bahwa selama bisa berkomunikasi, berembuk, dan bermusyawarah tidak perlu ada paksaan.
“Selama bisa berkomunikasi, berembuk, bermusyawarah kenapa harus ada kekerasan? Harus dengan paksaan, dengan ancaman. LDA ini selalu ancaman, kemudian melakukan tindakan dengan kekerasan. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Kan bisa berkomunikasi, bisa berembuk, bisa bermusyawarah, gitu,” ungkapnya Rabu, (22/07/2026).
GKR Panembahan Timoer Rumbay mengatakan bahwa selama ini pihaknya juga tidak pernah mendapatkan undangan sosialisasi revitalisasi Kraton.
“Kemarin ada sosialisasi revitalisasi Kraton, kami juga tidak mendapatkan undangan untuk berembuk. Kan ada whatsapp saya, kan bisa whatsapp untuk sama-sama berembuk. Selama ini yang tidak pernah dilakukan itu. Tapi ke mana-mana keluar seolah-olah sudah minta kunci, sudah minta ini, minta ini. Tidak ada di tempat kami,” katanya.
Timoer menyebut jika memang meminta kunci atau meminta akses seharusnya berembuk dan melakukan komunikasi yang baik.
“Sebenarnya dari pihak kami tidak akan menghalangi revitalisasi dengan pemerintah ini. Kita senang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi dengan koridor-koridor yang benar. Toh tujuannya juga untuk kebaikan keraton, begitu. Jadi, ya selama ini saya merasanya tidak ada komunikasi yang baiklah, gitu. Antara LDA dengan kami,” jelasnya.
Jika memang masih menganggap keluarga. Timoer mengajak untuk duduk dan berbicara bersama.
“Ayolah bicara bersama, duduk bersama, bicara bersama baik-baik. Karena kayak kemarin statement-nya Kanjeng Wiro bilang ya yang diundang untuk mendengarkan sosialisasi dari Kementerian Kebudayaan itu keluarga besar. Lah, kalau keluarga besar kami ini apa tidak dianggap keluarga toh? Kok tidak diundang, begitu,” pungkasnya. Ando
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
